Wakil Rakyat Minta Pemkot Metro Serius Optimalkan Layanan Kesehatan

METRO, GSC. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro meminta agar bidang kesehatan menjadi salah satu fokus dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025-2029..

Ihwal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Ancilla Hernani, sebagai perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, dalam Sidang Paripurna Tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Penyampaian Raperda Tentang RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029 dan Jawaban Wali Kota Metro Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi, Selasa, (08/07/2025).

Ancilla menegaskan, penanganan stunting dan gizi buruk, yang semestinya menjadi salah satu hal yang diunggulkan dalam Raperda RPJMD Kota Metro.

“Pemerintah Kota Metro wajib mempunyai Program Kota Metro Bebas Stunting dengan meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas sampai Posyandu dengan serius. Memberikan dana pembinaan dan pelayanan kesehatan dari tingkat bawah yang langsung menyentuh masyarakat, keluarga kurang mampu, pelayanan kesehatan dan pemberian makanan bergizi,” kata Ancilla.

“Walaupun saat ini angka kasus stunting di Kota Metro ada di angka 7,1 persen, dan itu berada di bawah target nasional, yakni 14 persen. Tetapi, dengan melihat target IPM yang akan mencapai 80,84 persen di tahun 2029, ini harus diikuti dengan menekan persentase stunting dan gizi buruk di Kota Metro, sehingga target mencapai zero stunting akan lebih cepat,” tambahnya.

Selain itu, masalah disparitas akses layanan dan pelayanan kesehatan yang dinilai ada kalanya terjadi di Bumi Sai Wawai, mendorong wakil rakyat mengingatkan urgensi keberadaan Rumah Sakit Tipe A di Kota Metro.

“Sudah selayaknya Metro memiliki Rumah Sakit dengan Tipe A. Selalu berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, jangan pilih-pilih dalam pemberian layanan yang menyangkut nyawa,” tandasnya.[Adv]

Ketua DPRD Kota Metro Imbau Masyarakat Jauhi Narkoba, Judi Online dan Pinjol Ilegal

METRO, GSC. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Ria Hartini angkat bicara mengenai maraknya penyalahgunaan narkoba, pelaku judi online, dan masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal.

Hal ini disampaikannya saat mendampingi Anggota Komisi III DPR RI, Sudin dalam Kunjungan Daerah Pemilihan (Dapil) di Balai Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Jumat, 18/7/2025.

Ria Hartini menekankan pentingnya sinergitas semua pihak dalam menyikapi ancaman tersebut. Keresahan orang tua dan masyarakat menjadi pertanda bahwa persoalan ini sudah menyentuh kehidupan sehari-hari.

“Ini bukan sekadar isu kriminalitas, tapi soal masa depan keluarga, ekonomi rakyat, dan generasi muda kita,” kata Ria.

Politisi perempuan dari Fraksi Partai Politik besutan Megawati Soekarno Putri itu juga menyoroti perlunya pendekatan kolaboratif berbasis komunitas, yang melibatkan sekolah, tokoh agama, dan lingkungan keluarga untuk membangun kesadaran bersama, terutama di kalangan anak muda.

Ria berharap kunjungan Komisi III ini dapat memperkuat langkah bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberantas bahaya narkoba, judi online, dan pinjaman online ilegal di tingkat lokal.

“Saya ingin anak-anak muda di Metro bukan cuma disuruh menjauhi narkoba dan judi online, tapi juga dilibatkan dalam membangun lingkungan digital yang sehat. Itu butuh peran bersama,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Heri Agus Setiawan, Tenaga Ahli Anggota DPR RI Sudin, menyampaikan bahwa praktik judi online dan narkoba merupakan bentuk penjajahan modern. “Uang rakyat kita dibawa keluar negeri melalui praktik ilegal ini. Kita tidak boleh lengah,” tandasnya.(ADV)

Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro Soroti Infrastruktur Rusak

METRO, GSC. DPRD Kota Metro menggelar Sidang Paripurna Tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi Atas Penyampaian LKPJ Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2024 dan Jawaban Wali Kota Metro Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi di ruang rapat DPRD kota setempat, Kamis, 17/4/2025.

Dalam kesempatannya, Ketua DPRD Kota Metro selaku pimpinan sidang paripurna, Ria Hartini menjelaskan, rapat paripurna terdiri dari dua agenda, resmi dibuka dan terbuka untuk masyarakat.

“Pertama, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian LKPJ Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2024. Kemudian yang ke dua, jawaban Wali Kota Metro atas pandangan umum fraksi-fraksi,” kata Ria.

“Rapat hari ini dihadiri oleh 20 dari 25 anggota dewan. Dengan demikian, forum terpenuhi, dan rapat paripurna DPRD Kota Metro dapat dilanjutkan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Metro Kamis, 17 April 2025, Rapat ke IV, Masa Sidang ke I, Tahun Sidang 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” imbuhnya.

Wakil rakyat menyampaikan pandangan tentang kondisi infrastruktur jalan rusak di Kota Metro.

Hal itu menjadi salah satu poin penting dalam Pandangan Umum Terhadap Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2024.

Dari informasi yang dihimpun awak media, diketahui Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro terdiri dari ; Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Gerakan Nasdem Raya, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Anggota Komisi I DPRD Kota Metro, Wasis Riyadi, selaku perwakilan fraksi, membacakan naskah Pandangan Umum Fraksi-fraksi Atas Penyampaian LKPJ Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari 6 Fraksi.

“Mengenai Indeks Kinerja Jalan Mantap sampai dengan 2024, dalam LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2023, Indeks Kinerja Jalan Mantap yang telah direalisasikan Kota Metro mencapai 82 persen, sedangkan di LKPJ 2024 hanya 70 persen. Ada apa dengan penurunan indeks kinerja jalan mantap yang sangat tajam ini?,” tanya Wasis.

“Kemudian, ada data yang harus diperjelas, mengenai data kondisi jalan Kota Metro. Dalam LKPJ 2023 dilaporkan panjang jalan Kota Metro 550 kilometer lebih. Akan tetapi LKPJ 2024 413,9 kilometer. Ada apa dengan itu?,” lanjutnya.

Penyampaian LKPJ Kepala Daerah, dimaksudkan untuk menilai dan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga kedepannya, roda pemerintahan dan pembangunan yang berjalan akan benar-benar dirasakan, serta akan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Setelah kami membaca dan mencermati lebih rinci Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa catatan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari saudara Wali Kota Metro,” paparnya.

“Terkait dengan pendapatan daerah, dilaporkan bahwa pendapatan daerah selama tahun anggaran 2024 mengalami penurunan target yang telah ditentukan. Realisasi PAD cuma 97,19 persen, bahkan jika dicermati lebih dalam, bahkan dari sektor pajak yang merupakan salah satu komponen PAD hanya mencapai 92,42 persen dari target yang telah ditetapkan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sementara pada 2021 dan 2022 pencapaian bisa lebih besar dari target yang ditetapkan,” timpalnya.

Sementara itu, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso berkesempatan menjelaskan pandangan fraksi-fraksi atas penyampaian LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2024.

Soal infrastruktur, Bambang membenarkan adanya penurunan indeks kinerja jalan mantap pada 2024, dibandingkan Tahun Anggaran 2023.

Menurut dia, hal itu disebabkan adanya dinamika perubahan status jalan dan metodologi penghitungan tingkat kemantapan jalan yang juga diubah.

“Benar adanya, bahwa dalam LKPJ 2023 Indeks Kinerja Jalan Mantap Kota Metro dilaporkan mencapai 82 persen. Namun pada LKPJ 2024 angka tersebut menunjukkan penurunan menjadi sekitar 70,18 persen,” kata Bambang.

“Penurunan ini terjadi karena adanya dinamika perubahan status jalan dan metodologi penghitungan tingkat kemantapan jalan yang lebih akurat, dan terfokus pada jalan yang berstatus jalan kota,” pungkasnya.
[Advertorial]

Komisi I DPRD Kota Metro Perjuangkan Arah Pelangsingan Anggaran, Amrulloh : Pembangunan Harus Lebih Baik

METRO, GSC. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro berkomitmen mengawal arah kebijakan pelangsingan alias efisiensi anggaran, agar dilaksanakan dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat, khususnya terkait dengan pembangunan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, Amrulloh mengatakan, pihaknya bakal mengawal ketat mekanisme efisiensi anggaran. Wakil rakyat akan memperjuangkan hal-hal yang bersifat mendasar, misalnya perbaikan infrastruktur jalan dan atau program pembangunan daerah.

“Jadi secara garis besarnya, efisiensi anggaran itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Apa-apa yang diefisiensikan itu disesuaikan, seperti misalnya anggaran perjalanan dinas, dana hibah. Tapi masak iya mau memotong yang seperti itu, tapi tidak mengalihkan pendanaan yang sifatnya lebih umum seperti untuk perbaikan infrastruktur,” kata Amrulloh, Rabu, 25/6/2025.

“Karena kalau bicara soal hibah organisasi yang dilangsingkan, itu kan dampaknya untuk ke organisasi saja. Tapi kalau anggaran infrastruktur, kan itu berdampak ke masyarakat luas. Bahkan kalau jalan di Metro ini diperbaiki, yang merasakan itu kan bukan hanya warga Metro saja, luas lah dampaknya kan,” imbuhnya.

Diketahui dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tertuang tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Inpres ini ditujukan kepada para menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota, dan pejabat negara lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, dengan target efisiensi sebesar Rp306,69 triliun, yang terdiri dari efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan efisiensi transfer ke daerah.

Sementara di Kota Metro, menurut Amrulloh, kepala daerah telah memulai pelangsingan anggaran, dan hal itu mestinya dapat diterima dan cukup sebagai contoh kepada jajaran di bawahnya.

“Pemkot Metro saja memberi contoh dengan banyaknya memotong anggaran yang jumlahnya besar bahkan, karena agar anggaran itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih umum sifatnya. Intinya, pembangunan itu harus lebih baik, agar masyarakat juga bisa merasakan kemaslahatannya. Maka, anggaran pembangunannya dulu diperbanyak.” Tandasnya.(ADV)

Walikota Metro Bersama DPRD Melakukan Pembahasan Pemangkasan Anggaran Tahun 2025

METRO, GSC. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso menyebutkan saat ini Pemkot tengah melakukan pembahasan pemangkasan anggaran dengan DPRD setempat.

Ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025.

“Besok (Kamis, red) efisiensi anggaran masuk ke pimpinan DPRD untuk pembahasan. Setelah itu, kita ajukan ke provinsi untuk di evaluasi Gubernur,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Rabu (5/6).

Dia menjelaskan, nantinya setelah disetujui, anggaran tersebut baru bisa berjalan. Artinya, pembangunan di Kota Metro bisa langsung dilaksanakan.

“Jadi untuk masyarakat Kota Metro mohon bersabar. Kita bukan tidak ada pembangunan tapi masih menunggu persetujuan efisiensi anggaran APBD,” jelasnya.

“Ini sesuai dengan Instruksi Presiden Prabowo yang tentu tujuannya agar anggaran APBD itu penggunaanya tepat sasaran,” imbuhnya.

Bambang menegaskan, meski ada pemangksana, anggaran proyek strategis dan yang berkaitan dengan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan lainya tetap diutamakan.

“Pemangkasan itukan hanya untuk kegiatan yang bersifat ceremonial, tapi yang berkaitan dengan masyarakat akan tetap diutamakan,” tandasnya.
ADV.

Anggota Komisi II DPRD Kota Metro Kawal Proses Normalisasi Sungai Way Perak

METRO, GSC. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, A Cahyadi Lamnunyai, turun tangan mengawal proses normalisasi Sungai Way Perak di Kota Metro, Minggu, 15/6/2025..

Sungai Way Perak yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung itu diduga menjadi penyebab utama musibah banjir yang kerap terjadi di kawasan permukiman di Bumi Sai Wawai.

Cahyadi Lamnunyai memastikan, pengerjaan proyek itu bakal berlangsung dengan diawasi oleh legislatif, hingga penyelesaiannya berjalan sesuai rencana dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Dari pantauan kami di lapangan, proses normalisasi berjalan lancar. BBWS menurunkan dua alat berat berupa excavator amfibi. Kami dari DPRD berperan mengawal prosesnya agar tuntas, sedangkan teknis dan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan pihak balai,” kata Cahyadi.

Dari pantauan di lokasi, terlihat dua unit excavator amfibi diturunkan langsung oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PUPR, untuk mengeruk sedimentasi, membersihkan semak belukar, dan melakukan normalisasi alur sungai.

Proyek ini menyasar titik kritis di wilayah RW 06, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur.

Menurut Cahyadi, dari titik nol lokasi pengerjaan, terlihat jelas endapan lumpur, sampah rumah tangga, dan semak belukar yang diduga menjadi faktor utama pendangkalan sungai.

Politisi partai politik besutan Megawati Soekarno Putri tersebut juga mengungkapkan, pengerahan alat berat dari BBWS adalah hasil dari komunikasi intensif dan kolaborasi antara DPRD, Pemerintah Kota Metro, pamong kelurahan, serta masyarakat setempat.

“Setelah normalisasi ini tuntas, kami di DPRD akan mendorong Pemkot untuk kembali ajukan permohonan perawatan berkala ke BBWS. Sungai tidak bisa ditangani sekali lalu ditinggal. Harus dijaga terus,” pungkasnya.[ADV]

Antisipasi Ancaman Penyakit AIDS, Komisi II DPRD Metro Cari Solusi Bersama OPD

METRO, GSC. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menangkap aspirasi masyarakat, terkait praktik prostitusi online dan pergaulan bebas, serta keterkaitannya dengan lonjakan kasus Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di Provinsi Lampung.

Hal itu menindaklanjuti adanya keluhan masyarakat, wabil khusus kaum ibu yang mengadukan kekhawatirannya, terkait maraknya praktik prostitusi online lewat aplikasi dan jejaring media sosial.

Wakil rakyat bakal memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, dalam upaya pembatasan tindak asusila, hingga mengevaluasi izin tempat-tempat usaha yang diduga turut serta memfasilitasi pelaku-pelaku prostitusi.

Langkah-langkah itu bertujuan menemukan solusi dan mengantisipasi, serta menekan sebaran kasus HIV/AIDS yang diperkirakan Dinkes Provinsi Lampung, bakal terus melonjak dari tahun-tahun sebelumnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Ancilla Hernani mengatakan, pihaknya secepatnya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait, guna mengurai permasalahan dan menentukan langkah minimalisasi praktik prostitusi.

“Komisi II akan memanggil dinas terkait dalam jangka waktu dekat ini. Kita akan mengundang mereka untuk mencari langkah-langkah solutif dan antisipatif, terkait prostitusi dan seks bebas di kalangan remaja, atau penyakit sosial masyarakat,” kata Ancilla saat dikonfirmasi InfoPresisi.com di ruang kerjanya, Rabu, 21/5/2025.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, Kota Metro yang dikenal dengan visi Kota Pendidikan dan Kota Religius, tentu harus keras dalam penegakan aturan, menyikapi praktik prostitusi.

“Kota Metro ini punya visi sebagai Kota Pendidikan, juga sebagai kota yang religius. Maka dengan adanya isu praktik prostitusi dan seks bebas, atau tindakan-tindakan asusila semacamnya, tentu isu ini akan membuat resah masyarakat dan menyisakan kesan yang tidak baik,” tegasnya.

Provinsi Lampung yang notabenenya memiliki kultur budaya yang kuat dan beragam, ditambah sekitar 96,26 persen penduduk yang beragama Islam, seyogyanya menjadi salah satu daerah yang menolak keras perilaku asusila, yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus HIV/AIDS.

Berdasarkan informasi yang dihimpun InfoPresisi.com, diketahui peningkatan jumlah pengidap penyakit HIV/AIDS di Lampung, dari tahun ke tahun cukup signifikan. Salah satu penyebab lonjakan angka tersebut, diduga dikarenakan maraknya praktik prostitusi.

Data statistik menunjukkan jumlah kasus HIV di Lampung pada 2022 mencapai 730 orang. Sedangkan pada 2023, jumlah pengidap kasus HIV/AIDS di Lampung meningkat drastis mencapai 5.643 orang. Pada 2024, Dinkes Provinsi Lampung memperkirakan, ada sekitar 10.093 orang mengidap HIV/AIDS, namun yang ditemukan baru 6.570 orang.

Ancilla Hernani menegaskan, pihaknya secara khusus meminta Satpol PP, untuk meningkatkan pengawasan, melakukan sidak, serta mengevaluasi kembali perizinan rumah penginapan, hotel, indekos, serta tempat hiburan yang diduga kuat disalahgunakan oleh konsumennya, sebagai tempat prostitusi atau seks bebas.

“Jadi, fungsi pengawasan itu harus ditegakkan kembali, jangan sampai ada stigma yang berkembang, bahwa perbuatan asusila semacam itu bebas dilakukan di hotel, tempat penginapan, indekos dan lain sebagainya,” tandasnya.[ADV]

Efril Hadi : Soal Infrastruktur, Pertanian dan Sampah Jadi Aspirasi Masyarakat Metro Utara

METRO, GSC. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Efril Hadi menggelar Reses di kediaman salah seorang warga di Jalan Kucing, RW07, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Rabu, 21/5/2025.

Reses anggota DPRD merupakan suatu masa, bagi anggota legislatif untuk melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung parlemen. Adalah suatu kesempatan bagi anggota parlemen, untuk berinteraksi secara langsung dengan konstituen.

Mendengar berbagai hal yang menjadi keluhan dan usulan dari masyarakat, untuk kemudian diserap sebagai aspirasi masyarakat, memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen, dan mempercepat hubungan informasi antara pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan masyarakat.

“Ya. Jadi, itu reses masa sidang ke II. Banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan, didominasi soal infrastruktur, mulai dari soal irigasi, lampu jalan, tiang listrik, jalan penghubung, dan lainnya,” kata Efril.

Menurutnya, aspirasi lainnya yang disampaikan masyarakat juga terkait bidang pertanian, yakni tentang kondisi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan konstruksi, sedimentasi dan sampah.
‎
‎”Masyarakat menyampaikan terkait kondisi irigasi. Insya Allah, itu akan kita kawal bersama- sama, agar harapannya, bisa segera direalisasikan,” paparnya.
‎
‎”Warga juga berkeinginan, agar jalan penghubung ke arah Kelurahan Karangrejo bisa ditembus, menjadi akses jalan bagi warga sekitarnya,” imbuhnya.
‎
‎Sementara itu, sambung Efril, untuk jaringan instalasi kelistrikan, masyarakat mengusulkan adanya penambahan tiang PLN.
‎
‎”Jadi ada beberapa usulan warga terkait tiang PLN di Metro Utara. Saya siap membersamai warga Purwosari untuk berupaya mengusulkan pengadaan tiang listrik ke pihak PLN. Sehingga, kita juga mendorong kepada Lurahnya atau pamong bersama sama agar dapat terealisasi tiang listrik dari pihak PLN,” tuturnya.(ADV)

Drs Eko Dian Susanto, M.,I.,P., Membuka Resmi Pembekalan PNS yang Memasuki Masa Purna Bakti Tahun 2025

LAMPUNG TENGAH, GSC. Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), Drs. Eko Dian Susanto, M.I.P., mewakili Bupati Lamteng menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan Pembekalan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang memasuki masa purna bakti Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamteng. Bertempat di Aula BKPSDM Lamteng. Selasa (28/5/2024). Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Narasumber dari BKN Regional V, Betty dan Bambang Sugiarto, serta Kepala BKPSDM Lamteng, Bambang Setiawan, S.STP., M.Si.

Kepala BKPSDM Lamteng, Bambang Setiawan dalam laporannya menyampaikan tujuan sebagai PNS yang memasuki masa purna bakti agar supaya memahami tata cara penerbitan surat pengusulan pensiun dan dalam masa menghadapi pensiun tidak terkendala penerbitan surat keputusan. Serta, peserta pembekalan PNS ini berjumlah 677 yang terbagi menjadi 3 sesi/hari. Asisten Bidang Administrasi Umum, Drs. Eko Dian Susanto, dalam sambutannya menyampaikan sangat menyambut baik dan sangat mengapresiasi, atas diadakannya pembekalan kepada PNS Kabupaten Lamteng yang akan memasuki batas usia pensiun/purna bhakti periode Tahun 2025 ini.

Lebih lanjut, di Kabupaten Lamteng ini, pada periode Tahun 2025 ada sebanyak 677 PNS yang akan memasuki purna bhakti. Maka dari itu, Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan mengingat banyaknya jumlah PNS yang akan Purna Bhakti. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di mata masyarakat, para pensiunan sering dianggap memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani masalah-masalah yang timbul di tengah lingkungan masyarakat. Namun, semua hal tersebut dapat terwujud apabila para pensiunan tidak kehilangan kepercayaan dirinya. untuk itu, saya berharap agar bapak/ibu yang akan memasuki masa purna bhakti nanti untuk tetap semangat dan produktif. Memang pengabdian bapak ibu di pemerintahan akan berakhir secara formal, namun hendaknya pengabdian dalam bentuk yang lain di tengah masyarakat harus dilakukan sebagai bentuk sumbangsih kita sekalian, untuk kemajuan daerah kita. (Diskominfotik Lampung Tengah)
(ADV)

I Komang Koheri, S.,E., Pimpin Apel Perdana Setelah Dilantik Menjadi Wakil Bupati Lampung Tengah

LAMPUNG TENGAH, GSC. Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah I Komang Koheri, S.E. pimpin apel perdana setelah dilantik menjadi Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah bersama Bupati Kabupaten Lampung Tengah dr. Ardito Wijaya, M.K.M. pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Senin, (24/02/2025).

Apel tersebut diikuti para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta para peserta apel.

Dalam arahannya Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah I Komang Koheri, S.E. mengucapkan bahwa untuk 5 tahun kedepan dr. Ardito Wijaya, M.K.M. dan I Komang Koheri, S.E. akan bersama bapak ibu semua untuk menjadi pelayan masyarakat. Selain itu Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah I Komang Koheri juga mengucapkan bahwa hidup adalah pilihan, termasuk bapak ibu saat menjadi pamong berati bapak ibu sudah tau apa tujuan hidup kita sebagai pelayan masyarakat. (Diskominfotik Lampung Tengah)
ADV.