26Agu
Ormas Laskar Lamteng Bongkar Peredaran Rokok Ilegal

LAMPUNG TENGAH, GSC. Setiap satu pekan, Kabupaten Lampung Tengah, di serbu ratusan dus rokok ilegal, menggunakan cukai tembakau palsu, yang bila di rupiahkan mencapai Rp.6 Milliar. Hal itu merugikan Negara, dan Pendapatan Daerah melalui pajak, akibat bisnis ilegal tersebut.

Terbongkarnya operasi ilegal itu, dari pengintaian Ormas Laskar Lamteng, yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa, setiap satu pekan sekali ada aktivitas bongkar muat yang diduga rokok ilegal, di gudang penyimpanan alat berat, berlokasi di jalan lingkar barat, Kamp. Adijaya, Kec. Terbanggi Besar, Lamteng.

Dari keterangan Ketua Laskar Lamteng, Yunisa Putra menyebut bahwa pihaknya sudah sepekan ini mengintai lokasi gudang tersebut, dan tepatnya pada hari ini, menurut informasi yang didapat akan ada sebuah truk fuso berwarna hijau dengan muatan ratusan karton berisi rokok ilegal, akan masuk area gudang.

“Dari informasi itulah, sejak pagi sekira pukul 07.45 Wib saya langsung bergerak menuju ke gudang yang dimaksud. Dan didalam gudang yang dijadikan tempat penyimpanan alat berat itu kami menemukan truk fuso sedang bongkar muatan ratusan dus yang diduga rokok ilegal, dengan merk Rastel, yang diduga menggunakan pita cukai palsu, atau pita cukai berbeda,” ujar Yunisa, Minggu (24/8/2025).

Ia menjelaskan, dalam gudang ada beberapa orang anggota Kepolisian, dan Brimob berseragam lengkap yang diduga mengawal bongkar muat rokok ilegal tersebut, dan beberapa kendaraan yang sudah standby yang akan memuat dus rokok itu, untuk di bawa ke lokasi pendustribusian ke beberapa lokasi di Lamteng.

Sementara, dari hasil penyusuran Laskar Lamteng, menemukan rumah yang dijadikan gudang pendistribusian di wilayah Jalan.8 Kamp. Karang Endah, Kec. Terbanggi Besar, milik Winarto, (Wn) yang diduga sebagai pengepul terbesar, atau koordinator rokok ilegal diKab.Lamteng.
Kemudian, di tempat berbeda kembali di temukan rumah yang juga dijadikan penyimpanan rokok ilegal tersebut, diwilayah Kamp. Bumi Kencana, Kec. Sep Agung, milik Budi Sulistio, (BS) yang berperan sebagai Koordinator lapangan seKab.Lamteng.

“Dari hasil klarifikasi dilapangan, jumlah rokok yang didistribusikan tadi sejumlah 550 Dus, dengan nilai Rp. 6 Milliar. Jadi bila setiap pekannya rokok ilegal yang masuk ke Kab.Lamteng, dengan nilai pantastis itu, jika kita kalikan 1 bulan, berarti mencapai nilai Rp.24 Miliar, jumlah yang sangat fantastis merugikan penerimaan negara dari pita cukai,” tegasnya.

“Atas dasar itulah, kami Laskar Lamteng, akan mensomasi pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal ini, dan akan melaporkan hal ini ke Bea Cukai Bandar Lampung, dan Polda Lampung, terkait keberadaan anggota Polisi dan Brimob yang diduga mengawal bongkar muat barang ilegal itu. Dengan alat bukti berupa video yang kami ambil di beberapa dilokasi tadi, saya rasa cukup dijadikan bukti untuk APH memprosesnya,” pungkas Yunisa.

Diketahui bahwa, peredaran rokok ilegal melanggar Undang-undang nomor 39 tahun 2007 pasal 50 dan 54 dengan ancaman hukuman pidana 1 hingga 5 tahun penjara dan/atau denda sedikitnya 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali.

Dalam hal ini Pemerintah mengajak semua elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas rokok ilegal dengan melaporkan keberadaan produk tersebut kepada pihak berwenang. Dengan langkah-langkah tegas ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara dari kebocoran akibat cukai palsu, atau tanpa cukai, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak buruk konsumsi rokok ilegal.
Red.

2Agu
Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina: Amnesti Bukan Ancaman, Tapi Peluang untuk Persatuan Bangsa

METRO, GSC. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Endang Agustina, menyampaikan bahwa wacana pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto dan Thomas Lembong (Tom Lembong) perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari ikhtiar rekonsiliasi nasional serta penguatan kehidupan demokrasi yang sehat dan berkeadaban.

“Amnesti merupakan mekanisme konstitusional yang sah dan dapat digunakan dalam situasi-situasi tertentu untuk meredam ketegangan politik serta membuka ruang dialog. Jika memang ada pertimbangan kemanusiaan dan kepentingan yang lebih besar, seperti menjaga stabilitas politik dan merawat semangat demokrasi, maka kami di DPR siap mendukung proses tersebut,” ujar Endang Agustina di Jakarta,
Menurut Endang, langkah Presiden memberikan amnesti, jika diajukan, harus dilihat dari perspektif kebangsaan yang lebih luas, bukan semata-mata hitungan politik jangka pendek. Ia menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan mendukung proses hukum yang adil, namun juga terbuka pada solusi yang berorientasi pada rekonsiliasi nasional.

“Bukan berarti kita menutup mata terhadap hukum, tapi kita juga harus melihat apakah langkah-langkah seperti ini bisa membuka jalan baru untuk mendinginkan tensi politik, memulihkan kepercayaan publik, dan memperkuat keutuhan bangsa,” tambahnya.

Endang juga menilai bahwa Hasto maupun Tom Lembong adalah tokoh publik yang telah memberikan kontribusi dalam bidang politik dan ekonomi nasional. “Kita harus bijak. Negara ini dibangun tidak hanya dengan penegakan hukum semata, tapi juga dengan kebesaran hati dan visi kebangsaan,” tegasnya.

Fraksi PAN, menurut Endang, akan memberikan pertimbangan secara objektif dan proporsional jika usulan amnesti tersebut diajukan ke DPR RI. Ia menegaskan pentingnya menjaga semangat persatuan dalam dinamika politik pasca-Pemilu 2024.

“Kita tidak boleh terus-menerus hidup dalam polarisasi. Jika amnesti bisa menjadi jembatan menuju dialog dan penyembuhan politik, maka itu layak untuk didukung,” pungkasnya.
ADV.
2Agu
Bupati Lampung Tengah Hadiri Launching Bhayangkara Presisi Lampung FC Bersama Kapolri & Menpora

Dipost Oleh: Admin – 28 Juli 2025
LAMPUNG TENGAH, GSC. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah, Indria Sudrajat Ardito Wijaya, menghadiri acara launching klub sepakbola Bhayangkara Presisi Lampung FC, yang digelar meriah di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Bertempat di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Bandar Lampung. Senin (28/7/2025) malam. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, serta jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan para kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa kehadiran Bhayangkara Presisi Lampung FC bukan hanya sebagai klub profesional yang berkompetisi di liga nasional, tetapi juga sebagai sarana pembinaan generasi muda melalui olahraga, khususnya sepakbola. Ia berharap kehadiran klub ini dapat menjadi kebanggaan masyarakat Lampung dan menciptakan sinergi positif antara institusi kepolisian dan masyarakat luas. Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi inisiatif pembentukan Bhayangkara Presisi Lampung FC. Ia menekankan bahwa olahraga, terutama sepakbola, memiliki peran besar dalam memperkuat identitas daerah dan membangun karakter generasi muda.

Gubernur juga menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengembangan infrastruktur dan pembinaan atlet di daerah. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, saat diwawancarai menyampaikan bahwa kehadiran Bhayangkara Presisi Lampung FC harus menjadi momentum untuk mendorong pembinaan sepakbola di kabupaten/kota se-Lampung, termasuk di Lampung Tengah. “Kami berharap dengan adanya klub ini, akan lahir bibit-bibit atlet sepakbola berprestasi dari seluruh penjuru Lampung. Kami dari Lampung Tengah siap bersinergi dalam mendukung kemajuan sepakbola daerah,” ujarnya.Acara launching berlangsung meriah dengan berbagai penampilan hiburan, parade tim, serta sesi perkenalan pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC yang akan bertanding di kompetisi nasional musim ini.
ADV.

1Agu
Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan

Dipost Oleh: Admin – 29 Juli 2025
LAMPUNG TENGAH, GSC. Sekretaris daerah kabupaten lampung tengah Welly Adiwantra didampingi oleh Asisten bidang Ekonomi dan pembangunan Drs. Rusmadi, MM. Menghadiri Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupten Lampung Tengah Tahun 2025 di ruang Rapat Sekda, Selasa 29/07/25.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah Meri Andriani, Kepala Cabang BPJS Kota Metro dr. Bellza Rizki Ananta, M.Kes.,AAAK yang dampingi Perwakilan Cabang Lampung Tengah beserta Jajaran, Ketua IDI Kabupaten Lampung Tengah, Ketua ASKLIN Lampung Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, Direktur RSUD Demang Sepulau Raya, Kepala BPKAD, Kepala BKPSDM serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam paparannya Kepala Cabang BPJS menjelaskan diantaranya yang pertama tentang Fasilitas Kesehatan, yang mana Fasilitas Kesehatan Rukukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Kab. Lampung Tengah adalah sebanyak 16 FKRTL. Kemudian yang kedua tentang Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan, Peserta JKN dapat mengakses layanan Kesehatan pada faskes yang bermutu kapan pun dan dimana pun secara langsung maupun tidak langsun. Dan layanan mutu layanan yang Mudah (Simplifikasi Administrasi Pelayanan Kesehatan), Cepat (Perpendek Waktu Tunggu) dan Setara (Tidak terdapat perbedaan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan)
Kemudian yang ke tiga Uji Coba Telemedicine serta Dukungan.

Dalam sambutannya, Sekda Welly Adiwantra menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terus dibangun antara pemangku kepentingan, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan. “Rapat forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lampung Tengah. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung upaya peningkatan mutu layanan dan perluasan akses, termasuk pengembangan layanan berbasis teknologi seperti telemedicine,” ujar Sekda.

Rapat ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.
ADV.

1Agu
Konsultasi Publik 2 Pembuatan KLHS- RPJMD Kabupaten Lamteng Tahun 2025- 2029

LAMPUNG TENGAH, GSC. Bupati Lampung Tengah yang diwakili Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Zulfikar Irwan, S.Sos., M.M. membuka acara Konsultasi Publik 2 (KP 2) Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS – RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029, bertempat di ruang BJW Nuwo Balak, Rabu, (31/07/2024). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah, Rony Witono, S.T., M.M., Anggota Pokja penyusunan KLHS RPJMD Kab. Lampung Tengah, dan para tamu undangan.

Dalam laporannya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah Rony Witono, S.T., M.M., Peserta Kegiatan KP II KLHS – RPJMD Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 50 orang peserta berasal dari Organisasi Perangkat Daerah, perguruan tinggi, perusahaan, tokoh masyarakat, LSM dan Instansi terakit. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan atas saran masukan dari kegiatan inventarisir isu dan indikator pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam sambutanya Bupati Lampung Tengah yang diwakili Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Zulfikar Irwan, S.Sos., M.M. menjelaskan KLHS dalam pengertian Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2016 adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program, yang wajib disusun oleh setiap Kabupaten/Kota untuk itu kepada semua stakeholder yang terkait dengan kegiatan ini dapat memberikan support data – data guna memenuhi kriteria dan pedoman dalam penyusunan KLHS ini.

Pada tanggal 26 Juni 2024 yang lalu telah dilakukan Konsultasi Publik I yang bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan menampung saran dan masukan dari kegiatan inventarisir isu dan indikator pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Pada Konsultasi Publik II kali ini akan dilakukan penentuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Prioritas dan Perumusan Alternatif Rekomendasi. Zulfikar Irwan Juga berharap kepada seluruh komponen penyusun baik itu dari pihak pelaksana kegiatan dan Dinas Lingkungan Hidup selaku leading sektor dalam kegiatan ini, agar dalam pelaksanaan penyusunan KLHS RPJMD sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah 46/2016 terutama pada pasal 2 ayat (1) dan (2).
ADV.

1Agu
Pemerintah Kabupaten Lamteng Gelar Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Ibu Ketua TP PKK Provinsi Lampung dan Pencanangan Desa Tapis 2025

LAMPUNG TENGAH, GSC. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggelar Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Ibu Ketua TP. PKK Provinsi Lampung dan Pencanangan Desa TAPIS (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas) yang akan dilaksanakan pada Kamis, 17 Juli 2025 di Kampung Bumi Kencana, Kecamatan Seputih Agung. (Selasa, 08/07/2025)

Rapat persiapan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah Welly Adiwantra yang menekankan pentingnya koordinasi dan kesiapan menyeluruh dari seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menerima kunjungan, tetapi juga menunjukkan potensi dan capaian yang telah diraih masyarakat Lampung Tengah, khususnya di Kampung Bumi Kencana. Oleh karena itu, semua pihak harus mencermati setiap detail persiapan agar acara ini sukses dan berkesan,” ujar Sekda dalam arahannya.

Kunjungan kerja dan pencanangan Desa TAPIS ini akan dirangkaikan dengan berbagai kegiatan yang mengangkat potensi lokal dan pelayanan masyarakat, di antaranya:
* Pameran Potensi Kampung dan Kelompok Ekonomi Masyarakat, seperti UP2K, UPPKS/UPPKA, dan Kelompok Wanita Tani (KWT).
* Pameran dan Penyajian Makanan Ceting (Cegah Stunting) berbahan dasar ikan, sebagai wujud komitmen bersama dalam mencegah stunting sejak dini.
* Kebun Kolektif dan Perpustakaan Kampung sebagai bagian dari pengembangan desa berbasis literasi dan kemandirian pangan.
* Bazar UMKM dan produk lokal yang dipamerkan di Balai Kampung.
* Kunjungan ke Mall Pelayanan Publik, yang merupakan pusat integrasi layanan administrasi pemerintah.
* Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis dan Pelayanan KB Gratis bagi masyarakat setempat.

Desa TAPIS merupakan singkatan dari “Desa Kesejahteraan Keluarga” yang menjadi program untuk mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas. Dengan kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berharap dapat memperkuat kolaborasi antar-lembaga serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan juga menonjolkan apa yang menjadi unggulan dari apa yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah sehingga slogan dari pemimpin saat ini Lampung Tengah Berbenah bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.
ADV.

1Agu
Apel Mingguan Pemerinta Lampung Tengah Bulan Juli 2025

LAMPUNG TENGAH, GSC. Wakil Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, menjadi pembina apel mingguan yang digelar di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Senin pagi (28/07/2025). Kegiatan rutin ini diikuti oleh para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur pemerintah. Menurutnya, pelayanan publik yang optimal hanya dapat terwujud apabila setiap ASN mampu bekerja dengan penuh dedikasi, menjaga profesionalitas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Seluruh jajaran harus senantiasa menjaga kekompakan, dan menpuyai nilai tujuan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan serta mendukung pembangunan daerah. Apel mingguan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi juga wadah untuk memperkuat semangat kebersamaan,” ujar I Komang Koheri.

Beliau juga menekankan bahwa apel mingguan memiliki peran strategis sebagai media komunikasi langsung antara pimpinan dan ASN. Melalui kegiatan ini, pimpinan daerah dapat menyampaikan berbagai arahan, evaluasi, serta penegasan terhadap program-program prioritas yang sedang maupun akan dilaksanakan, sehingga seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam mewujudkan target pembangunan.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menyampaikan harapannya agar melalui kegiatan apel rutin, para ASN dan pejabat struktural di Kabupaten Lampung Tengah dapat terus meningkatkan kedisiplinan, etos kerja, dan semangat kebersamaan. Hal ini, menurutnya, merupakan kunci penting dalam mendukung tercapainya visi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah.
ADV.

1Agu
Rapat Koordinasi (Rakor) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia

Dipost Oleh: Admin – 29 Juli 2025
LAMPUNG TENGAH, GSC. Bupati Lampung Tengah dr. H. Ardito Wijaya, M.K.M. bersama Wakil Bupati I Komang Koheri, S.E menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia dengan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Provinsi Lampung (29/07/25). Rakor yang diselenggarakan di Gedung Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, dan dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, serta para kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang agraria dan tata ruang, khususnya dalam percepatan program strategis nasional seperti sertifikasi tanah, penyelesaian konflik agraria, reforma agraria, dan digitalisasi pertanahan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah pusat untuk mempercepat reformasi agraria di daerah. “Kami mendukung penuh pelaksanaan program-program strategis pertanahan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk dalam penyelesaian persoalan tanah dan peningkatan kepastian hukum,” ujar Bupati Ardito Wijaya.

Rakor ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta merumuskan solusi bersama guna mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Lampung.
ADV.

1Agu
Bupati Ardito Wijaya secara simbolis menerima sertifikat tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia

Dipost Oleh: Admin – 29 Juli 2025
LAMPUNG TENGAH, GSC. Bupati Ardito Wijaya secara simbolis menerima sertifikat tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Nusron Wahid. Penyerahan sertifikat ini dilakukan oleh Gubernur Lampung, Rahmad Marzani Djausal, yang turut didampingi oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, bertempat di Ruang Abung Balai Keratun, Lantai 1 Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (29/7/2025).

Dalam sambutannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya pemberian sertifikat tanah sebagai upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat. “Pemberian sertifikat ini bukan hanya bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kepastian aset,” ujarnya.

Gubernur Lampung, Rahmad Marzani Djausal, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas program nasional sertifikasi tanah yang telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung. Ia berharap dengan adanya sertifikat ini, masyarakat dapat lebih leluasa dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan perekonomian daerah.

Sementara itu, Bupati Ardito Wijaya mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR/BPN dan Gubernur Lampung atas perhatian dan dukungan dalam program sertifikasi tanah. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung program ini agar kepastian hukum atas tanah di Kabupaten kami dapat tercapai, sehingga membawa manfaat nyata bagi seluruh warga,” ujar Bupati Ardito.

Acara penyerahan sertifikat ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, Para Pejabat dilingkungan Pemprov Lampung dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung yang turut menyaksikan momentum penting tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat hak atas tanah masyarakat.
ADV.

1Agu
Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Triwulan 11 Tahun 2025 Kabupaten Lampung Tengah

Asisten Ekonomi Pembangunan Rusmadi Pimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Triwulan 11 Tahun 2025 Kabupaten Lampung Tengah, Rabu, 30 juli 2025 di Aula Siger Emas Lantai IV Pemkab Lampung Tengah. Kabag Administrasi Keuangan Sekretariat kabupaten Lampung Tengah Nuraini Rasyid menyampaikan rapat koordinasi evaluasi kinerja realisasi anggaran perangkat daerah triwulan kedua tahun 2025 ini untuk melaksanakan inventarisasi data realisasi anggaran yang berasal dari laporan-laporan OPD dan BPKAD Kabupaten Lampung Tengah yang telah dihimpun dan disusun tiap bulan dan akan disampaikan secara rutin kepada Pemprov Lampung melalui biro administrasi pembangunan, Pemda Provinsi Lampung.

Rapat ini bertujuan agar realisasi anggaran dan penyampaian laporan dapat maksimal dan diterima tepat waktu sehingga kita dapat mengetahui serapan anggaran pada triwulan berjalan sebagai bentuk upaya motivasi. Dalam rapat ini kami akan menampilkan prentingan OPD dan kecamatan dengan realisasi anggaran tertinggi dan terendah. Rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan kedua tahun anggaran 2025.

Sementara itu Dalam rapat tersebut, Asisten Ekonomi Pembangunan, Rusmadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja sehingga realisasi anggaran triwulan II berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. “Capaian ini merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh tim dalam merealisasikan program sesuai perencanaan yang ada. Kami harap pencapaian ini bisa terus ditingkatkan di triwulan berikutnya,” ujar Rusmadi.dalam arahannya. Rapat ini juga membahas langkah-langkah strategis untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, serta mempersiapkan penyusunan laporan keuangan dan kegiatan triwulan selanjutnya.
Dengan dilaksanakannya rapat ini, Rusmadi menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran demi mendukung program-program pembangunan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Hadir dalam rakor tersebut Para OPD se-Kabupaten Lampung tengah.
ADV.

Translate »