15Apr
Drs Eko Dian Susanto, M.,I.,P., Membuka Resmi Pembekalan PNS yang Memasuki Masa Purna Bakti Tahun 2025

LAMPUNG TENGAH, GSC. Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), Drs. Eko Dian Susanto, M.I.P., mewakili Bupati Lamteng menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan Pembekalan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang memasuki masa purna bakti Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamteng. Bertempat di Aula BKPSDM Lamteng. Selasa (28/5/2024). Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Narasumber dari BKN Regional V, Betty dan Bambang Sugiarto, serta Kepala BKPSDM Lamteng, Bambang Setiawan, S.STP., M.Si.

Kepala BKPSDM Lamteng, Bambang Setiawan dalam laporannya menyampaikan tujuan sebagai PNS yang memasuki masa purna bakti agar supaya memahami tata cara penerbitan surat pengusulan pensiun dan dalam masa menghadapi pensiun tidak terkendala penerbitan surat keputusan. Serta, peserta pembekalan PNS ini berjumlah 677 yang terbagi menjadi 3 sesi/hari. Asisten Bidang Administrasi Umum, Drs. Eko Dian Susanto, dalam sambutannya menyampaikan sangat menyambut baik dan sangat mengapresiasi, atas diadakannya pembekalan kepada PNS Kabupaten Lamteng yang akan memasuki batas usia pensiun/purna bhakti periode Tahun 2025 ini.

Lebih lanjut, di Kabupaten Lamteng ini, pada periode Tahun 2025 ada sebanyak 677 PNS yang akan memasuki purna bhakti. Maka dari itu, Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan mengingat banyaknya jumlah PNS yang akan Purna Bhakti. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di mata masyarakat, para pensiunan sering dianggap memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani masalah-masalah yang timbul di tengah lingkungan masyarakat. Namun, semua hal tersebut dapat terwujud apabila para pensiunan tidak kehilangan kepercayaan dirinya. untuk itu, saya berharap agar bapak/ibu yang akan memasuki masa purna bhakti nanti untuk tetap semangat dan produktif. Memang pengabdian bapak ibu di pemerintahan akan berakhir secara formal, namun hendaknya pengabdian dalam bentuk yang lain di tengah masyarakat harus dilakukan sebagai bentuk sumbangsih kita sekalian, untuk kemajuan daerah kita. (Diskominfotik Lampung Tengah)
(ADV)
15Apr
I Komang Koheri, S.,E., Pimpin Apel Perdana Setelah Dilantik Menjadi Wakil Bupati Lampung Tengah

LAMPUNG TENGAH, GSC. Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah I Komang Koheri, S.E. pimpin apel perdana setelah dilantik menjadi Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah bersama Bupati Kabupaten Lampung Tengah dr. Ardito Wijaya, M.K.M. pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Senin, (24/02/2025).

Apel tersebut diikuti para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta para peserta apel.

Dalam arahannya Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah I Komang Koheri, S.E. mengucapkan bahwa untuk 5 tahun kedepan dr. Ardito Wijaya, M.K.M. dan I Komang Koheri, S.E. akan bersama bapak ibu semua untuk menjadi pelayan masyarakat. Selain itu Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah I Komang Koheri juga mengucapkan bahwa hidup adalah pilihan, termasuk bapak ibu saat menjadi pamong berati bapak ibu sudah tau apa tujuan hidup kita sebagai pelayan masyarakat. (Diskominfotik Lampung Tengah)
ADV.
15Apr
Puluhan Randis Pemkot Metro Nunggak Pajak Tambah Rusak Karena Mangkrak

METRO, GSC. Puluhan kendaraan dinas (randis) roda empat yang dibiarkan terbengkalai di halaman Wisma Haji Al-Khairiyah Kota Metro, kondisinya mulai alami kerusakan. Hal ini diduga karena Randis tersebut tidak mendapat perawatan selama lebih dari satu bulan.

Diketahui, sekitar lima puluh lebih mobil dinas didominasi jenis Multi Purpose Vehicle (MPV) bernomor pelat warna merah, merupakan randis yang tersisa dan dianggap tak layak guna, usai dilakukan pengecekan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Metro pada Rabu, 5 Maret 2025 lalu.

Pengecekan randis yang dilakukan Pemkot Metro menyasar pemeriksaan fisik, mesin, maupun kelengkapan surat, dan administrasi kendaraan dinas. Hal itu dilakukan sebagai pendataan, sekaligus memastikan kendaraan operasional dalam kondisi prima.

Akan tetapi, pembiaran mobil dinas tanpa perawatan yang layak selama lebih dari satu bulan, justru menyebabkan kerusakan randis itu bertambah parah.

Sebagian besar randis itu mengalami kerusakan sumber daya atau akumulator (aki), disebabkan mesin yang tidak pernah dinyalakan, serta kerusakan fisik lainnya seperti ban kempis, body mobil berjamur, dan cat yang semakin mengelupas akibat terik matahari.

Saat awak media mencoba mengonfirmasi dinas terkait, yaitu Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro, Eko, melalui pesan singkat WhatsApp, dia mengarahkan awak media untuk secara langsung mengonfirmasi Asisten III Setda Metro, Triana Aprisia.

“Waalaikumsalam. Mohon maaf, kiranya konfirmasi melalui ibu asisten 3 dan pak sekda aja ya,” tukas Eko, melalui pesan singkat WhatsApp.

Sementara itu, Sekda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo dan Asisten III Setda Metro belum bisa dikonfirmasi.
(Yodi)
9Apr
Masyarakat Bulak Sari Metro Pusat Lakukan Gotong Royong Memperbaiki Jalan Pagar Dewa Yang Rusak Parah

METRO, GSC. Masyarakat Bulak Sari, Kelurahan Hadimulyo Timur, Metro Pusat melakukan gotong royong memperbaiki Jalan Pagar Dewa yang kondisinya rusak parah.

Pasalnya, Jalan Pagar Dewa yang masih jalan tanah luput dari perhatian pemerintah. Akibatnya, saat ini kondisi jalan tersebut sudah rusak parah.

“Ini inisiatif dari kami warga sekitar, kita gotong royong memperbaiki jalan ini. Kalau bagus kan enak dilewatin, enggak kayak gini yang sudah banyak lubangnya,” kata Yanto (35) warga setempat.

Dia menjelaskan, Jalan Pagar Dewa memang masih jalan tanah dan sudah lama tidak mendapat perhatian dari Pemkot Metro.

“Sudah jalan tanah, tapi tidak dapat perbaikan dari pemerintah. Jadi ya seperti ini kondisinya, makanya kami warga sekitar inisiatif menimbun lubangnya,” ucapnya.

Menurutnya, material yang digunakan untuk memperbaiki jalan tersebut merupakan hasil patungan warga sekitar yang prihatin melihat kondisi jalan itu.

“Ya gimana mas, kalau hujan banyak lubang disini dan dipenuhi air. Jadi banyak kubangan,” terangnya.

Dia berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Metro untuk segera memperbaiki Jalan Pagar Dewa agar masyarakat bisa melintas dengan aman.

“Harapannya pemerintah bisa memberi perhatian pada jalan ini. Ya selain sudah rusak dan banyak kubangan, jalan ini juga merupakan akses vital masyarakat,” tandasnya.
Yodi.
9Apr
Komisi III DPRD Kota Metro Beri Ruang Pendapat Warga, Bahas TPAS Karangrejo

METRO, GSC. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menampung dan mengurai keluhan masyarakat Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, ihwal kondisi infrastruktur jalan yang buruk dan tata kelola Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di lingkungan setempat, yang dianggap karut-marut.

Wakil rakyat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan sejumlah perwakilan masyarakat Karangrejo, dan jajaran Pemkot Metro, Rabu, 30 April 2025.

Ketua Komisi III DPRD Kota Metro, Subhan mengatakan, pihaknya menyambut kehadiran masyarakat, serta mempertemukan dengan stakeholder, bertujuan mencari titik temu dari permasalahan itu.

“Komisi III DPRD Kota Metro pada saat ketuk palu di November 2024 itu, memang sudah dianggarkan beberapa item yang diperuntukkan bagi masyarakat. Untuk beli ekskavator baru, bulldozer baru, bak sampah, kemudian infrastruktur yang ada di TPAS sebagian, itu nilainya Rp5,8 miliar,” kata Subhan.

“Ada rencana perbaikan Jalan WR Supratman. Walau belum tuntas di tahun ini, tapi dipastikan di 2026 akan tuntas. Sebab di sekeliling Karangrejo juga banyak pembangunan yang perlu ditangani. Berikut juga dengan penerangan yang sudah jadi agenda Komisi III DPRD Kota Metro,” tambahnya.

Politisi Golkar itu memastikan, mediasi yang dilakukan oleh wakil rakyat berakhir sukses dan disepakati oleh perwakilan masyarakat. Win-win solution yang diputuskan dalam rapat itu, dipastikan telah diterima, sekaligus menjamin kondusifitas Kota Metro.

“Komisi III sudah bermusyawarah dengan sejumlah masyarakat dari Karangrejo, untuk bersama-sama menjaga komitmen yang sudah kita bangun,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Metro, Fahmi Anwar menjelaskan, mengenai kompensasi untuk masyarakat di sekitar TPAS Karangrejo, hal itu sudah pernah dikeluarkan oleh Pemkot Metro.

“Bicara mengenai kompensasi, itu pada tahun 2023 lalu itu sudah pernah kita lakukan. Tetapi akan kita kaji juga, karena kan bicara masalah keuangan jadi itu diatur juga oleh perundang-undangan. Apakah kompensasi itu dapat diberikan secara terus-menerus atau cukup satu kali,” jelas Fahmi.

“Tapi hal yang paling terpenting adalah bahwa hari ini telah disepakatinya oleh Pamong RT, RW, LPM dan juga dari Kelurahan juga tadi ada, bagaimana komitmen kita untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat di Karangrejo, khususnya yang di sekitar TPAS Karangrejo,” sambungnya.

Namun demikian, masyarakat diharap memahami, bahwa segala hal yang tengah diperjuangkan oleh para legislator, butuh mekanisme yang berproses. Sebab, segala program yang dilakukan harus benar-benar terstruktur secara konstruktif dan berkelanjutan.

“Maka kami harapkan untuk masyarakat yang ada di Karangrejo, untuk bisa bersabar. Karena pada prinsipnya, semua niatan kita ini semua adalah sama, yaitu bagaimana Karangrejo ini bisa menjadi prioritas khusus,” pungkasnya.[ADV]
7Apr
Diduga Kepala Kampung Nambah Dadi Fiktifkan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Desa.

LAMPUNG TENGAH, GSC. Pemerintah Kampung, Nambah Dadi, Kecamatan, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, diduga fiktifkan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa. Setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023 dan 2024 Pemerintah Kampung tersebut bermasalah dalam pengelolaan keuangan Kampung.

Oknum Kakam Nambah Dadi, WAGITO diduga selewengkan DD dengan memfiktifkan pengadaan aset kantor Kampung setempat, serta pembangunan lnfrastruktur Kampung yang tidak sesuai dengan Juklak Juknis yang telah diatur pemetintah pusat, sehingga sarat dengan tindakan KKN.

Menurut sumber, kepada media ini menyebut bahwa oknum Kakam WAGITO tidak tertib dan secara sadar melakukan dugaan korupsi DD. Mulai dari pengadaan aset kantor seperti prasarana kantor Kampung, termasuk peralatan ATK dan komputer yang dianggarkan namun di lapangan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Komputer atau Laptop itu aset Kampung, dianggarkan tetapi fisiknya tidak ada, alias fiktif. Begitu juga seperti perabotan lainnya, kipas angin dan lain-lain juga difiktifkan,” ungkap sumber, Minggu (6/4/2025).

Pada kegiatan fisik, kata dia, pembangunan gorong-gorong dan peningkatan jalan Lapis Penetrasi Macadam (Lapen) diKampung, Nambah Dadi, dinilai sangat janggal antara pagu anggaran dengan keadaan fisik dilapangan.

“Gorong-gorong dan jalan Lapen pembangunannya tidak wajar. Tim pemeriksa harus jeli kenapa bangunannya bisa seperti itu,” imbuhnya.

Diketahui bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran APBN. Dana ini diperuntukan bagi desa atau kampung untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dimana prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip tertentu.

Diera pemerintahan presiden Prabowo Subianto saat ini, sedang gencar memberantas praktek korupsi disemua lini, tidak terkecuali pada pemerintahan desa, yang rentan menjadi praktek korupsi.

Ketua LSM Amatir Lampung, Sudarwin.SH.MM mendesak APH untuk segera memproses Kakam, WAGITO dan mengaudit Spj yang diduga tidak sesuai dengan penggunaan anggaran DD.

“Saat ini kami sedang mengumpulkan semua data dan alat bukti untuk kita laporkan ke Kajaksaan Gunung Sugih, dan Tipikor Polres Lamteng. Dan kami pastikan bahwa Kakam, Amin Bunyamin harus menerima konsekuensi atas apa yang telah dia perbuat,” tukas Darwin.
Dilansir dari media CNN post.
2Apr
Sidang Paripurna, Wakil Rakyat Soroti Penurunan Angka PAD di Kota Metro

METRO, GSC. DPRD Kota Metro mempertanyakan penurunan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kondisi Indeks Jalan Mantap yang juga menurun, selama Tahun Anggaran (TA) 2024..

Perihal itu disampaikan wakil rakyat, dalam agenda Sidang Paripurna Tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Penyampaian LKPJ Wali Kota Metro TS 2024, dan Jawaban Wali Kota Metro Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi, di ruang rapat DPRD setempat, Kamis, 17/4/2025.

Ketua DPRD Kota Metro selaku pimpinan sidang paripurna, Ria Hartini menjelaskan, kegiatan seremonial itu terdiri dari dua agenda. Sesaat kemudian, acara resmi dibuka dan terbuka untuk masyarakat.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Metro Kamis, 17 April 2025, Rapat ke IV, Masa Sidang ke I, Tahun Sidang 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” sambungnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Metro, Wasis Riyadi, membacakan naskah Pandum Fraksi-fraksi Atas Penyampaian LKPJ Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2024. Menurut dia, terdapat sejumlah notes yang perlu dijelaskan lebih lanjut oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso.

“Terkait dengan pendapatan daerah, dilaporkan bahwa pendapatan daerah selama tahun anggaran 2024 mengalami penurunan target yang telah ditentukan,” cetus Wasis.

“Realisasi PAD cuma 97,19 persen, bahkan jika dicermati lebih dalam, bahkan dari sektor pajak yang merupakan salah satu komponen PAD hanya mencapai 92,42 persen dari target yang telah ditetapkan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sementara pada 2021 dan 2022 pencapaian bisa lebih besar dari target yang ditetapkan,” timpalnya.

Kemudian, imbuhnya, mengenai Indeks Kinerja Jalan Mantap sampai dengan 2024. Wasis menyebut, dalam LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2023, Indeks Kinerja Jalan Mantap yang telah direalisasikan Kota Metro mencapai 82 persen, sedangkan di LKPJ 2024 hanya 70 persen.

“Dalam LKPJ 2023 dilaporkan panjang jalan Kota Metro 550 kilometer lebih. Akan tetapi LKPJ 2024 413,9 kilometer. Ada apa dengan itu? Ada apa dengan penurunan indeks kinerja jalan mantap yang sangat tajam ini? Kemudian, ada data yang harus diperjelas, mengenai data kondisi jalan Kota Metro,” pungkasnya.[ADV]
21Mar
Penunjukan Plt Sejumlah Pejabat Di Metro Tabrak Aturan Permen PANRB

METRO, GSC. Penunjukan Pelaksanaan Tugasnya (Plt) sejumlah pejabat di Kota Metro, oleh Walikota Bambang Iman Santoso, menabrak sejumlah peraturan menteri pendayagunaan, aparatur negara dan
reformasi birokrasi (Permen PANRB) Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021tentang
pola karier pegawai negeri sipil

Pada Pasal 56 ayat (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan penugasan Pelaksana Harian, atau Pelaksana Tugas harus memenuhi persyaratan yakni, Memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan.

Memiliki jenjang Jabatan setara atau satu tingkat lebih rendah, dari jenjang Jabatan yang akan ditugaskan, diantaranya, berkinerja baik paling kurang selama 2 (dua) tahun terakhir, dan berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam Jabatan yang ditugaskan.

Hal ini tentu tidak memenuhi syarat, dimana Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi (Disnakertrans) Kota Metro, Budiono kini menjabat sebagai Plt Kadis UMKM Kota Metro, sedangkan pada 2025 sudah memasuki masa pensiun.

Bukan hanya itu, Walikota Metro Bambang Iman Santoso juga menabrak Surat Edaran
nomor 2/sea/1v2019 tentang,
kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas
dalam aspek kepegawaian.

Dalam Surat Edaran tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana, hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama
atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.

Sementara itu, Triana aprisia kepala bagian pemerintahan, seharusnya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda, namun ditempatkan tidak sesuai bidang di yakni Asisten III Bidang Administrasi Umum.

Begitu juga dengan Sekertaris Pendidikan Deddy Hasmara yang kini mengisi jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Camat Metro Selatan.

Sementara itu, saat dikonfirmasi sekertaris daerah (Sekda) Kota Metro Bangkit Haryoutomo, pihaknya diduga kurang memahami, terkait aturan tersebut. Kamis 20/3/2025.

“Sebentar BKPSDM saya tugaskan untuk meneliti aturan.” Singkatnya.
Yodi.
15Mar
Diduga Bohongi Publik Soal LHKPN, IWO Desak KPK Panggil dan Periksa VP PLN Sayfa Auliya Achidsti

Rilis Resmi PP IWO
Nomor: 0147.B/Rilis/PP-IWO/III/2025
JAKARTA, GSC. Ikatan Wartawan Online (IWO) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Sayfa Auliya Achidsti, oknum Vice President (VP) PT PLN (Persero) yang masuk melalui jalur professional hire (Prohire).

Bukan tanpa alasan, IWO menduga, pria yang kini menjabat sebagai VP Komunikasi Perubahan di Divisi Transformasi CEO Office (TCO) itu, telah melakukan pembohongan publik terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelanggaraan Negara (LHKPN) ke KPK.

“LHKPN ini kan kewajiban dan setiap pejabat yang melapor harus jujur menyampaikannya kepada KPK. Lantas bagaimana mungkin seorang pejabat di PLN seperti Sayfa ini yang sudah masuk ke perusahaan plat merah itu sejak 2021 dengan perolehan gaji hampir mencapai 100 juta perbulan, tapi LHKPN nya cuma 650 juta,” beber Yudhistira dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Dan yang lebih tidak masuk akal lagi, kata Yudhistira, LHKPN dengan nilai flat tersebut, dilaporkannya pada tahun 2022 dan 2023.

“Jelas ini sebuah pembohongan publik. Masak selama dua tahun berturut-turut, kekayaannya sama cuma 650 juta. Apa dia tidak punya penghasilan selama setahun?. Terus kemana gaji besar yang dia peroleh, kenapa tidak dilaporkan,” ungkapnya.

Apalagi, lanjut pria yang akrab disapa Yudhis ini, bukan sekadar isapan jempol, sebagai orang dekat Dirut PLN Darmawan Prasodjo dan sosok yang memiliki pengaruh besar karena faktor kedekatannya itu dengan penguasa, Sayfa dikabarkan sebagai pejabat yang suka ‘cawe-cawe’ dalam urusan kegiatan yang dengan mudah mengeluarkan ‘cuan’ dari PLN.

“Karena dari informasi yang kami terima, kasus yang memakan uang PLN puluhan miliar rupiah yang ditangani Kortas Tipikor Polri saat ini, termasuk proyek yang dikelola oleh oknum VP PLN Sayfa,” ujar Yudhis.

Di samping itu juga, sambungnya, disinyalir, konsistensi PT Diwangsa Nyala Kreatif (DNK) yang diduga monopoli proyek di Direktorat Retail & Niaga dan PLN Icon Plus, tidak lepas dari campur tangan Sayfa.

“Kami harap KPK jangan mau dibodoh-bodohi oleh ini orang, yang sesukanya saja membuat LHKPN. Untuk itu sekali lagi kami mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa Sayfa Auliya Achidsti atas dugaan pembohongan publik. Atau kalau memang si Sayfa ini tak mampu menjalankan kewajibannya sebagai pejabat negara, seharusnya mundur saja, atau Darmawan Prasodjo sebagai Dirut, harus mencopot ini orang. Tapi pertanyaannya berani gak Darmo?. Tapi tidak apa, karena karena IWO dalam waktu dekat akan memasukkan laporan terkait kasus ini langsung ke KPK,” ketus Yudhis.

Seperti diketahui sebelumnya, pria asal Yogyakarta itu dikenal sebagai penulis yang diangkat Darmo sebagai Vice President (VP) Komunikasi Perubahan di Divisi Transformasi CEO Office (TCO) yang posisinya langsung di bawah Dirut sejak tahun 2021. Hal itu juga dibuktikan dengan NIP PLN miliknya 8921013ZY.

Di PLN, pejabat yang belum genap berusia 36 tahun itu mendapat tugas khusus dari  Dirut sebagai pembuat narasi pidato.

Namun sayangnya, di kalangan pegawai PLN, orang ini kabarnya terkenal arogan memaksa untuk mendapatkan pelayanan sama seperti yang Dirut dapatkan. Contohnya seperti perjalanan dinas dan fasilitasnya yang setara dengan Dirut.

Bahkan, Sayfa ini sudah digaji sebesar 80 juta ke atas lebih tinggi dari pegawai organik dengan jenjang jabatan Vice President lainnya. Tentunya, peran dari Direktur Legal dan Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto dipertanyakan terhadap perbedaan remunerasi terhadap pro hire dengan pegawai organik.

Apalagi, di samping jabatan basah di Holding PLN, Yusuf Didi juga mengangkat Sayfa sebagai Komisaris di PT Sinergi Properti Pratama yang didirikan oleh Dana Pensiun PT. PLN (Persero) dan Koperasi Dana Pensiun PLN Maju Keluarga Sejahtera (KOMAGTRA).

Namun anehnya, berdasarkan penelusuran wartawan, semua sepak terjangnya itu yang diduga penuh gelimang rupiah, justru sangat kontra dengan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikannya ke KPK.

Di tahun 2021 meski Sayfa sudah masuk ke PLN, tidak ditemukan LHKPN nya di situs KPK yang sebenarnya bisa diakses oleh masyarakat umum. Di tahun 2022 lah LHKPN Sayfa baru terlihat.

Dalam laporannya itu, tercatat harta kekayaannya sangat minim dan berbanding terbalik jika dilihat dari gaji dan apa yang diperolehnya selama di PLN. Hanya sebesar Rp650.000.000. Kekayannya itu hanya meliputi tanah seluas 113 meter persegi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta senilai Rp350.000.000. Kemudian ada kas atau setara kas sebesar Rp300.000.000.

Namun anehnya, di tahun 2023, kekayaannya yang tercantum di LHKPN flat alias sama dengan tahun 2022. Masih tetap sebesar Rp650.000.000 alias tidak ada pertambahan nilai atau pun penambahan harta.

Sementara itu, terkait hal ini, Sayfa Auliya Achidsti yang dikonfirmasi berulang kali melalui nomor WhatsApp pribadinya +62 811-363-***, tak kunjung merespons. Begitu juga dengan Dirut PLN Darmawan Prasodjo dan Direktur LHC Yusuf Didi Setiarto yang juga dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp di nomor +62 812-1058-***. Keduanya juga memilih bungkam.
(Yodi)
4Mar
Rapat Paripurna DPRD Kota Metro sembilan program prioritas Bambang – Rafieq periode 2025 – 2030

METRO, GSC. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, bersama Wakil Wali Kota M. Rafieq Adi Pradana sampaikan sembilan program prioritasnya. Ke sembilan program tersebut di kemukakan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD setempat. Senin, 03/03/2025.

Berikut sembilan program prioritas Bambang – Rafieq periode 2025 – 2030 diantaranya :

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan formal, informal, dan nonformal yang berkarakter.
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas.
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi.
4. Mengembangkan Karakter Literasi Seni Budaya dan Wisata, sebagai bagian dari identitas Kota Metro.
5. Meningkatkan Literasi Keagamaan, agar nilai-nilai religius tetap menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan sarana-prasarana publik yang efisien dan transparan.
7. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan penguatan sektor sosial dan ekonomi.
8. Mengembangkan Infrastruktur Teknologi Informasi, guna menjadikan Metro sebagai kota berbasis digital.
9. Menata Ruang, Infrastruktur, dan Lingkungan Kota, dengan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam pidatonya, Wali Kota Bambang Iman Santoso menegaskan komitmennya untuk menjadikan Metro sebagai Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius.

Saat ini, proses transisi kepemimpinan berlangsung kondusif. Tentunya, sebuah amanah besar yang menjadi tanggung jawab akan dijalankan dengan penuh dedikasi.

Kedepan, Kota Metro akan menjadi kota yang nyaman, modern dan ramah lingkungan, dengan tetap menjaga nilai nilai religius sebagai fondasi moralnya.

Secara rinci berkaitan dengan sembilan misi utama sebagai prioritas pembangunan Kota Metro selama lima tahun ke depan yakni periode 2025 – 2030.

Dalam hal ini, pentingnya sebuah penyelarasan program dengan RPJMD Kota Metro 2025 – 2029 dan RPJMD Provinsi Lampung serta RPJM Nasional.

Bambang dan Rafieq juga secara gamblang mengutarakan, akan menjadi pemimpin yang mendengar, berdiskusi, dan bekerja bersama rakyat. Setiap program yang dijalankan akan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Adv)

Translate »