Wahdi Raih Ratusan Penghargaan, Apa Manfaatnya Bagi Warga Metro?

METRO, GSC. Ada pertanyaan sederhana tentang Wahdi Siradjuddin yang meraih ratusan penghargaan dari pemerintah provinsi hingga pusat selama menjabat wali kota. Apa manfaatnya bagi warga Kota Metro?

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo, mengatakan salah satu manfaat penghargaan yang diraih pemerintah daerah adalah dana insentif fiskal. Apa itu insentif fiskal?

Insentif fiskal merupakan salah satu dana transfer pusat ke daerah. Ini cara pemerintah pusat mendorong kinerja pemerintah daerah. Diharapkan dengan adanya insentif, pemerintah daerah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Tidak semua daerah menerima dana insentif fiskal, baik yang diberikan atas kinerja tahun sebelumnya, maupun insentif fiskal yang diberikan atas kinerja tahun berjalan. Insentif fiskal diberikan berdasarkan kinerja pemda, bukan atas pengajuan permohonan dana dari pemda. Pemerintah pusat menilai kinerja daerah berdasarkan data yang terangkum pada kementerian dan lembaga,” terang Bangkit saat dimintai keterangan oleh wartawan.

Pada Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal 2024 untuk kinerja tahun sebelumnya, pemerintah pusat menetapkan kinerja yang dinilai untuk mendapatkan dana insentif fiskal seperti kinerja pengelolaan keuangan, kinerja pelayanan dasar termasuk IPM, penurunan tingkat pengangguran terbuka, penurunan prevelensi stunting, pengendalian inflansi daerah, inovasi daerah, penghargaan pembangunan daerah, percepatan dan perluasan digitalisasi dan kriteria-kriteria kinerja lainnya.

“Jadi, selain merupakan kebanggan daerah, penghargaan-penghargaan yang diraih Pemkot Metro menjadi salah satu tolak ukur besaran pagu dana insentif fiskal yang kita terima,” terang Bangkit. Bagi Pemerintah Kota Metro, imbuhnya, penghargaan yang diterima atas kinerja diganjar dengan pagu insentif fiskal sebesar Rp30,6 miliar untuk tahun anggaran 2022 dan Rp42,6 miliar untuk tahun anggaran 2023.

Dana insentif fiskal yang diterima akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan di daerah. Ini bisa berupa perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Dampak langsungnya, masyarakat akan merasakan perbaikan kualitas hidup melalui pembangunan yang lebih cepat dan efektif.

Manfaat lainnya yakni meningkatkan citra daerah. Penghargaan yang diraih Pemkot Metro di bawah Wahdi-Qomaru akan memperkuat citra daerah sebagai wilayah yang dikelola dengan baik. Hal ini bisa menarik investor untuk datang dan berinvestasi, yang pada gilirannya membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Penghargaan dari pemerintah pusat biasanya diberikan atas dasar inovasi dan efisiensi yang dicapai oleh pemerintah daerah. Semangat untuk terus berinovasi dan bekerja lebih efisien akan terus dipupuk, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

“Penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras pemerintah daerah yang mampu memenuhi berbagai kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat, seperti tata kelola keuangan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Ini semua membuktikan bahwa Pemkot Metro bekerja serius demi kesejahteraan warganya,” tambah Bangkit.

Apresiasi pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Metro pun meningkat seiring pendapatan transfer yang naik pada 2025 mencapai Rp43,6 miliar. Dana transfer pusat ini termasuk di dalamnya insentif fiskal sebesar Rp21 miliar. Ini merupakan alokasi tertinggi se-Provinsi Lampung, bahkan dari 15 kabupaten/kota di Bumi Ruwa Jurai, hanya 11 kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi dana insentif fiskal.

Jadi, manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam bentuk dana tambahan, tetapi juga dalam kualitas hidup warga yang lebih baik dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. (Yodi)

LLI Kota Metro Berkomitmen Siap Memenangkan Paslon Nomer Urut 2 WaRu

METRO, GSC. Tim Relawan Laskar Lampung Indonesia (LLI) Kota Metro berkomitmen siap memenangkan pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Metro periode 2025-2030 Wahdi-Qomaru (Waru) pada Pilkada 2024 mendatang.

Dikatakan Ketua Laskar Lampung Indonesia (LLI) Kota Metro, Ahmad Ridwan (Iwan Munir), pihaknya akan mengawal Paslon nomor dua (2) Wahdi-Qomaru (WaRu) mulai hari ini sampai dengan pintu kemenangan.

“Yang sudah pasti kami akan kawal Paslon nomor dua ini. Pada prinsipnya, konsep kami sama dengan konsep Paslon nomor dua (2),” kata dia, saat diwawancarai awak media, Kamis (26/9/2024).

Dia menyebut bahwa, pihaknya hanya merupakan instrumen yang turut menyempurnakan kemenangan Paslon WaRu.

“Tidak menutup kemungkinan, LLI ini bilamana diperlukan kami siap di garda barisan ke depan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kemenangan Paslon WaRu, Deswan menyampaikan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, Laskar Lampung Indonesia bersama anggotanya telah mendeklarasikan untuk mendukung Paslon nomor dua (2) Wahdi-Qomaru (WaRu).

“Kita sangat berterimakasih dan bersyukur atas banyaknya dukungan. Mudah-mudahan ini akan menambah kekuatan kita, kesolidan kita untuk bersama-sama memenangkan WaRu ke depan,” ujarnya.

Dengan banyaknya dukungan daripada relawan, pihaknya sangat optimis dapat memenangkan Pilkada 2024 di Bumi Sai Wawai mendatang.

“Kita bertambah optimis kemenangan bisa di raih oleh pasangan WaRu,” tuturnya. (Yodi)

Bantah Isu Tim WaRu Mundur, Deswan: Nama-Nama yang Beredar Tak Pernah Masuk Tim

METRO, GSC. Ketua Tim Pemenangan Wahdi-Qomaru (WaRu) pada Pilkada Kota Metro 2024, Deswan, menyebut informasi tim WaRu mundur dan menyeberang ke calon sebelah menyesatkan. Nama-nama yang beredar, jelasnya, tak pernah masuk dalam Tim WaRu Jilid II tahun 2024 ini.

“Setau saya, sebagai Ketua Tim WaRu, yang nama-namanya disebut, beredar di media bahwa mundur, sebetulnya mereka gak pernah masuk di tim WaRu. Jadi kalau gak pernah masuk, ya berarti gak pernah mundur,” jelas Deswan saat ditemui wartawan, Kamis, 26/9/2024.

Ia mengaku tak mengetahui jika nama-nama yang disebut mundur itu pernah terlibat dengan Wahdi-Qomaru pada pilkada sebelumnya. Yang jelas, ungkap Deswan, di Pilkada 2024 mereka tak pernah bergabung dengan tim WaRu.

“Jadi itu informasinya dibuat-buat, menyesatkan,” tegas Deswan.

Kader Partai Nasdem itu menyatakan bahwa tim WaRu Comeback 2024 tetap solid bahkan bertambah besar memperoleh dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

“Alhamdulillah tim WaRu ini sudah banyak sekali, malah saya bilang tim besar, yang dari 6 partai koalisi pengusung, total 11 partai nonparleman, dan relawan kita banyak sekali. Hari ini saja mau masuk lagi dukungan Laskar Lampung yang sebelumnya menarik diri dari kubu sebelah. Beberapa hari ke depan juga sudah ada jadwalnya yang mau bergabung, jadi saya kira sangat solid. Tidak ada yang mundur,” jelasnya.

Jika ada beberapa kader partai pengusung Wahdi-Qomaru mengarah ke kubu Mubaraq, menurut Deswan mereka memang tidak masuk tim WaRu sejak awal.

“Saya harap koalisi partai pengusung, relawan, dan simpatisan tidak terpancing isu-isu yang tidak benar. Kita tetap solid dan tetap semangat memenangkan WaRu. Gak usah kita tanggapi juga terlalu jauh, yang jelas kita tetap bekerja dan kita tetap solid,” tegasnya. (Yodi)

Paslon Nomer Urut 2 Wahdi – Qomaru (WaRu) Melaksanakan Rapat Terbatas Bersama Ketua Partai Politik (Parpol) Pengusung

METRO, GSC. Hari pertama tahapan kampanye di Pilkada 2024, Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Wahdi – Qomaru (WaRu) melaksanakan rapat terbatas bersama ketua partai politik (Parpol) pengusung di TMII, Rabu (25/9).

Tampak hadir dalam rapat tersebut yakni Plt Ketua DPC PDIP Metro, Ria Hartini, Ketua DPC PKS Ahmad Khusaini, Ketua DPC Gerindra Darsono, Ketua DPD II Golkar Subhan, Ketua DPC NasDem Abdulhak dan Ketua DPC PKB Wahid Asngari.

Calon Wali Kota Metro, Wahdi mengatakan, beberapa hal dibahas dalam rapat ini, salah satunya yakni komitmen WaRu untuk mewujudkan politik yang damai dan kondusif di Kota Metro.

“Iya hari ini kami melaksanakan rapat bersama enam Parpol pengusung, beberapa hal kita bahas salah satunya yaitu bagaimana agar situasi politik di Kota Metro ini berjalan kondusif,” katanya.

“Jadi tetap jaga kondusifitas Kota Metro yang selama ini sudah terjaga dengan baik,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, juga dibahas komitmen WaRu bersama Parpol tersebut untuk tidak menyebarkan berita hoax atau fitnah pada saat masa kampanye di Pilkada Kota Metro.

“Ini yang kita tekankan, jangan sampai ada berita hoax atau fitnah pada saat masa kampanye ini. Karena ini berbahaya sekali, jadi kita hindari hal-hal itu,” ucapnya.

“Tentu kita ingin memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Jadi jangan sampai ada hal-hal negatif seperti itu terjadi di Metro,” imbuhnya.

Wahdi menambahkan, WaRu bersama Parpol pengusung ingin bersama-sama ingin membangun Kota Metro yang lebih baik lagi. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan dari masyarakat.

“Tentu kita akan bekerja semaksimal mungkin, kita dekat masyarakat. Karena itu yang kita ingin, kami adalah bagian dari masyarakat karena itu kita ingin meminta dukungan dari masyarakat,” tandasnya.
Yodi.

Video Dukungan nya Viral, Kusbani Akan Laporkan Pencemaran Nama Baik Bila Terulang

METRO, GSC. Seorang ASN Pemkot Metro yang aksinya terang-terangan mendukung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro jelang Pilkada 2024 menuai polemik, akhirnya memberikan klarifikasi.

Kusbani, ASN tersebut, saat ini tercatat berdinas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro. Saat dikonfirmasi di STKIP Rosalia Metro, Kusbani menyebut tidak mengetahui video dirinya mendukung calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso dan M Rafieq Adi Pradana, bakal diunggah di media sosial dan mendapat banyak tanggapan.

“Saya tidak tau video itu karena memang bukan saya yang posting. Yang posting video itu Herman Sismono tanpa sepengetahuan saya,” kata Kusbani, Selasa, 24/9/2024.

Ia mengaku sempat meminta Herman Sismono yang merupakan salah satu tim sukses pasangan calon dengan tagline “Metro Mubaraq” itu untuk tidak mengunggah video tersebut. Namun, sayangnya video tersebut tetap disebar melalui Facebook dan kemudian menjadi ramai.

“Sebenarnya saat postingannya muncul sudah saya sampaikan kepada beliau bahwa itu menyangkut pribadi saya sehingga saya minta video itu untuk ditarik dan jangan ditetapkan sebagai postingan. Kami juga sudah memberikan keterangan baik kepada dinas maupun Inspektorat, sehingga yang menjadi harapan maupun imbauan, menjadi penindakan instansi terkait, itu menjadi catatan saya,” ungkapnya.

Kusbani juga menegaskan, setelah klarifikasi terkait video yang viral itu, jika masih ada orang yang kembali mengunggah tanpa izin maka dia akan mempersoalkannya dengan tuduhan pencemaran nama baik. “Apabila ini terulang kembali, setelah klarifikasi ini, muncul video itu lagi tanpa izin saya, tentu akan saya tindak, saya tidak akan diam, karena itu menyangkut nama baik saya,” ujarnya.

“Karena saya juga tidak tau kalau video saya diunggah, saya gak buka Facebook. Tau-tau beritanya muncul di media, ketika saya menyampaikan keberatan, Herman Sismono menarik unggahan tersebut, dan beliau sudah mohon maaf,” imbuhnya lagi.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kota Metro, Maria Kristina, mengatakan video yang melibatkan seorang ASN bernama Kusbani mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada 2024 akan menjadi masukan awal bagi Bawaslu karena peristiwanya sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU

Ia menambahkan, ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon pada 22 September, dan memasuki masa kampanye dari 25 September hingga 23 Oktober, maka semua bentuk pelanggaran bisa ditindak sesuai mekanisme.

“Ada laporan masuk, ada klarifikasi dan identifikasi masalah, baru bisa diregistrasi penanganan pelanggaran merupakan tindakan pidana atau pelanggaran etika. Kalau pidana berarti ranah Gakkumdu, tapi kalau mengacu pelanggaran etika, itu ke KASN atau pejabat internal yang berwenang untuk menindak. Bawaslu hanya merekomendasikan penindakan dari hasil temuan atau laporan,” jelasnya. (Yodi)

Paslon Walikota dan Wakil Walikota Metro WaRu Dapatkan Nomer Urut 02

METRO, GSC. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin dan Qomaru Zaman (WaRu) sah mendapat nomor urut 02 pada pengundian nomor untuk pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro di kantor KPU setempat, Senin (23/9).

Saat mendapat nomor tersebut, WaRu disambut riuh para simpatisan yang hadir. Mereka meneriakkan dua periode WaRu dan lanjutkan untuk sang petahana tersebut.

Ketua Tim Pemenangan WaRu Deswan, mengatakan, nomor urut 02 melambangkan keberlanjutan dan kesinambungan dalam pembangunan Kota Metro berkelanjutan.

“Alhamdulillah bagi kami nomor urut 02 itu nomor keberuntungan. Karena nomor urut itu berarti Wahdi – Qomaru jilid 2 akan menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro periode 2024-2030 yang akan datang,” ujarnya.

“Saya yakin ini nomor uru ini adalah nomor keberuntungan bagi Wahdi – Qomaru,” sambungnya.

Dia menjelaskan, nomor urut tersebut memiliki makna yang sarat akan kemenangan. Nomor ini sekaligus menjadi identitas yang telah melekat ke sosok Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

“Prabowo-Gibran calon presiden menang juga dengan nomor urut 2. Kemudian, informasi juga calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Mirza – Jihan juga nomor urut 2. Mudah-mudahan ini tanda-tanda keberhasilan keberuntungan kita dan kesuksesan kita dari Wahdi – Qomaru,” tuturnya.

Sementara calon Wali Kota Metro, Wahdi mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berjuang bersama WaRu.

“Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya dalam membersamai kami untuk kembali berjuang. Coblos WaRu, coblos no 02,” tandasnya.
Yodi.

ASN Dilarang Menjadi Tim Sukses Salah Satu Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro

METRO, GSC. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus aktif di Kota Metro, secara sengaja bersikap tidak netral, dengan menjadi tim sukses salah satu bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Metro, pada Pilkada 2024.

ASN yang diketahui Berisinial (K) ini menjadi salah satu tim sukses bakal calon kepala daerah Kota Metro mencuat, usai foto dan videonya tersebar di media sosial Facebook.

Pada unggahan video berdurasi empat detik itu, ASN berisinial (K) dan bersama sejumlah tim sukses salah satu bakal calon kepala daerah, meneriakkan kata “menang” Sembari menyebutkan nama pasangan bakal calon tersebut. Minggu 22/9/2024.

Menanggapi terkait Netralitas ASN, Ketua Bawaslu Kota Metro Badawi menyampaika, kabar dan isu ASN tidak netral di lingkungan paslon sudah santer beredar, dan meminta masyarakat untuk lapor bila melihat indikasi ASN berpihak kepada paslon.

“Pastinya ASN itu harus Netral, tidak boleh memihak pada salah satu paslon, ASN juga dilarang ikut berkampanye, atau mensukseskan salah satu calon, dan memang sudah banyak cerita dan isu ASN di seputaran para calon, dan bila ada indikasi itu segera lapor Karena bila hanya cerita dan isu kami tidak bisa menindak,” Kata Badawi

Bawaslu juga akan berkoordinasi denganKomisi Aparatur Sipil Negara, bila ada laporan ASN tidak netral, atau mendukung salah satu palson. Hal ini bertujuan, menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

” laporan itu juga ada syarat-syaratnya seperti melampirkan KTP dan bukti buktiKecamata dokumentasi, jenis pelanggarannya seperti apa, bisa langsung lapor ke Bawaslu atau ke Panwaslu di setiap Kecamatan, jangan takut untuk melapor.” Ucapannya

Fenomena ASN tidak netral kerap muncul saat pilkada, hal ini tentu mencidrai kepercayaan masyarakat, tentang netralitas ASN di Pilkada. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 2 huruf f tentang ASN jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas. Bahkan dalam pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain ASN, pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. Jika pihak-pihak disebutkan tetap diikutsertakan dalam kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

Sanksi tersebut tertuang, dalam Pasal 494 UU 7 tahun 2017 yang menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Yodi.

Sistem Politik di Indonesia Memberikan Ruang Bagi Calon Independen Untuk Berkompetis

METRO, GSC. Sistem politik di Indonesia secara konstitusional memberikan ruang bagi calon independen, terutama dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), seperti bupati atau wali kota. Namun, meskipun jalur independen ini tersedia, partai politik tetap menjadi pilar utama dalam struktur perpolitikan Nusantara. Kepala daerah yang terpilih melalui jalur independen sering kali menghadapi tantangan besar ketika harus bekerja sama dengan pejabat lain yang berasal dari partai politik, baik di tingkat provinsi (gubernur) maupun nasional (menteri hingga presiden).

Kepala daerah yang berasal dari jalur independen kerap kali berada dalam posisi dilematis. Mereka harus berhadapan dengan ekosistem politik yang didominasi oleh kepentingan partai politik. Hal ini dapat memengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan, terutama jika ada perbedaan pandangan politik atau prioritas antara kepala daerah independen dengan pejabat partai di atasnya. Misalnya, seorang bupati atau wali kota independen mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses dukungan anggaran dari provinsi atau pusat jika kepentingan politiknya tidak sejalan dengan gubernur atau menteri yang berasal dari partai politik.

Selain itu, kepala daerah independen sering kali harus berjibaku dengan tekanan politik dari DPRD yang anggotanya adalah kader partai. Seringkali, kebijakan atau program yang diajukan oleh kepala daerah independen bisa terhambat jika tidak mendapat dukungan dari anggota DPRD, yang biasanya mempertimbangkan kepentingan partainya masing-masing, paling tidak perbedaan persepsi.

Partai politik di Indonesia memiliki peran penting dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengambilan keputusan di berbagai level. Mereka tidak hanya mengendalikan jalur kekuasaan melalui jabatan-jabatan penting seperti gubernur, menteri, atau presiden, tetapi juga menguasai mayoritas kursi di parlemen. Ini membuat partai politik tetap sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan dan distribusi kekuasaan, bahkan ketika jalur independen diperbolehkan secara hukum.

Meskipun sistem politik Indonesia memungkinkan adanya calon independen, partai politik tetap memegang peranan sentral dalam perpolitikan nasional. Kepala daerah yang terpilih melalui jalur independen sering kali menghadapi dilema karena harus berinteraksi dengan sistem politik yang didominasi oleh partai, dan sulit untuk bergerak bebas tanpa dukungan atau persetujuan dari aktor-aktor politik partai.
Yodi.