Soroti PT BLP Karna Kurang Terang
HAh
Tiga Aliansi LSM Lampung Siap Kepung Kejagung dan KPK, Desak Pemeriksaan PT SGC dan Dana CSR BI
Aliansi Tiga LSM Asal Lampung Bergerak ke Jakarta, Gelar Aksi Lanjutan di Kejagung dan KPK
BANDARLAMPUNG, GSC. Massa aksi yang tergabung dalam tiga aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sipil asal Lampung, yakni DPP Akar Lampung, DPP Pematank, dan Kramat Lampung, bergerak menuju Jakarta guna menggelar aksi demonstrasi skala besar di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (24/6/2025).
Aksi lanjutan ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan yang telah dilakukan sebelumnya pada 11 Juni 2025, dengan membawa isu utama dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan oleh PT Sugar Group Companies (SGC) serta penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia oleh oknum anggota DPR RI.
Ketua Umum DPP Akar Lampung, Indra Musta’in, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari Polri terkait izin aksi tambahan di depan Istana Negara.
“Namun demikian, aksi di Kejagung dan KPK dipastikan telah mendapatkan persetujuan resmi,” ujar Ketua Akar Lampung, Indra Musta’in.
*Tuntutan Massa: Pemeriksaan PT SGC dan Anggota DPR*
Aksi demonstrasi ini membawa sejumlah tuntutan, terutama desakan agar Kejaksaan Agung segera memeriksa secara menyeluruh aktivitas PT SGC yang dinilai telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kerugian tersebut diduga kuat berasal dari praktik pengemplangan pajak dan pelanggaran pengelolaan lahan perkebunan tebu di Lampung yang melebihi batas Hak Guna Usaha (HGU) yang ditetapkan negara.
Selain itu, massa aksi juga mendesak agar dilakukan pengukuran ulang atas seluruh lahan yang dikelola perusahaan tersebut, termasuk tanah milik rakyat seperti tanah adat dan hak ulayat yang diduga ikut masuk dalam kawasan HGU PT SGC.
Tak hanya itu, massa juga menuntut KPK untuk segera memanggil dan memeriksa tiga anggota DPR RI Komisi XI asal Lampung periode 2019–2024 atas dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan dana CSR Bank Indonesia.
*Laporan Tambahan Diberikan ke Kejagung dan KPK*
Dalam aksi kali ini, massa membawa dokumen dan bukti tambahan sebagai kelanjutan dari laporan sebelumnya. Langkah ini diambil sesuai permintaan pihak Kejaksaan Agung yang meminta kelengkapan data sebagai dasar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.
Massa juga mendesak Kejagung untuk segera turun ke Lampung dan melakukan penggeledahan terhadap perusahaan terkait, serta melibatkan Kementerian ATR/BPN guna memverifikasi luas dan status HGU yang dikelola PT SGC.
*Suara Rakyat Harus Didengar*
Ketua DPP Pematank menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan sekadar simbolik. Ia menyebut gerakan ini sebagai wujud nyata amanah rakyat yang selama ini tersumbat dan tidak tersalurkan.
“Kami sebagai lembaga rakyat, lembaga kemasyarakatan, merasa sudah sepantasnya menyuarakan aspirasi ini. Kami berharap aksi ini mendapat dukungan luas, terutama doa dari masyarakat Lampung. Kami tak akan berhenti sampai suara ini benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya berencana menggelar aksi langsung di depan Istana Negara agar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dapat mengetahui langsung harapan rakyat Lampung, terutama terkait janji Presiden dalam memberantas mafia tanah dan mengembalikan hak-hak atas tanah rakyat.
Yodi.
Aksi Demo DPRD Metro, Pendemo Dibayar Rp50 Ribu dan Libatkan Pelajar
METRO, GSC. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro digrudug sejumlah masa yang mengatasnamakan masyarakat peduli Metro.
Mereka menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan isu perselingkuhan salah satu anggota legislatif.
Namun, dari sejumlah massa itu terdapat beberapa yang masih berstatus pelajar. Bahkan, mereka tidak mengerti apa saja yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut.
Mereka mengaku ada oknum yang mengkoordinir untuk ikut aksi unjuk rasa dengan imbalan uang.
“Iya om, lagi libur sekolah, saya sekolah di SMKN 3 Metro,” kata Visent salah satu pendemo saat diwawancarai, Senin (16/6).
Selain itu, juga terdapat pedagang yang tidak mengetahui pasti aksi demo yang dilakukan.
“Saya dibayar Rp50 ribu, Deri yang ngasih,” imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator demo membantah keras tuduhan tersebut. “Saya gak ngasih uang,” Singkatnya, sembari meninggalkan lokasi demo.
Diketahui, dugaan kasus perdelingkuhan ini telah ditutup karena laporan sudah ditarik. Tetapi, ada segelintir orang ingin terus diangkat.
Demo itu ditengarai ditunggangi oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya.
Yodi.
PD IWO Metro Sambut Ketua DPRD Ria Hartini Dengan Jamuan Makan Siang
METRO, GSC. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Ria Hartini menghadiri jamuan makan siang yang diinisiasi Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kota Metro, Minggu, 15/6/2025.
Kegiatan itu diinisiasi guna merawat silaturahmi dan sinergitas antara awak media yang tergabung di PD IWO Kota Metro dengan legislatif, dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ria Hartini mengatakan, ia menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, insan pers dan legislatif memiliki kesamaan fungsi dalam hal pengawasan dan kontrol sosial, perlu menjaga solidaritas dan membangun komunikasi yang intens.
“Saya mengapresiasi kegiatan ini. Tentu hal semacam ini perlu diselenggarakan, selain me-refresh pikiran, juga mempersempit jarak antara anggota dewan dengan wartawan,” tutur Ria.
Tempat yang sama, Ketua PD IWO Kota Metro, Yodie Effendie mengatakan, makan siang bersama Ketua DPRD merupakan suatu kehormatan dan menambah semangat anggotanya dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis.
“Kami menyambut baik kedatangan Ibu Ria Hartini. Tentu kami juga berharap, kehadiran beliau di tempat ini dapat menambah semangat wartawan, khususnya yang tergabung di PD IWO Metro,” tukasnya.
Diketahui, PD IWO Kota Metro secara khusus telah mempersiapkan sejumlah menu makanan, seperti gulai dan sate kambing sebanyak dua ekor, serta ikan bakar lengkap dengan sambal terasi dan lalapan yang dimasak oleh tenaga profesional, untuk menyambut kedatangan Ketua DPRD Kota Metro.
Yodi.
Komisi I DPRD Kota Metro Perjuangkan Arah Pelangsingan Anggaran, Amrulloh : Pembangunan Harus Lebih Baik
METRO, GSC. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro berkomitmen mengawal arah kebijakan pelangsingan alias efisiensi anggaran, agar dilaksanakan dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat, khususnya terkait dengan pembangunan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, Amrulloh mengatakan, pihaknya bakal mengawal ketat mekanisme efisiensi anggaran. Wakil rakyat akan memperjuangkan hal-hal yang bersifat mendasar, misalnya perbaikan infrastruktur jalan dan atau program pembangunan daerah.
“Jadi secara garis besarnya, efisiensi anggaran itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Apa-apa yang diefisiensikan itu disesuaikan, seperti misalnya anggaran perjalanan dinas, dana hibah. Tapi masak iya mau memotong yang seperti itu, tapi tidak mengalihkan pendanaan yang sifatnya lebih umum seperti untuk perbaikan infrastruktur,” kata Amrulloh, Rabu, 25/6/2025.
“Karena kalau bicara soal hibah organisasi yang dilangsingkan, itu kan dampaknya untuk ke organisasi saja. Tapi kalau anggaran infrastruktur, kan itu berdampak ke masyarakat luas. Bahkan kalau jalan di Metro ini diperbaiki, yang merasakan itu kan bukan hanya warga Metro saja, luas lah dampaknya kan,” imbuhnya.
Diketahui dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tertuang tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Inpres ini ditujukan kepada para menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota, dan pejabat negara lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, dengan target efisiensi sebesar Rp306,69 triliun, yang terdiri dari efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan efisiensi transfer ke daerah.
Sementara di Kota Metro, menurut Amrulloh, kepala daerah telah memulai pelangsingan anggaran, dan hal itu mestinya dapat diterima dan cukup sebagai contoh kepada jajaran di bawahnya.
“Pemkot Metro saja memberi contoh dengan banyaknya memotong anggaran yang jumlahnya besar bahkan, karena agar anggaran itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih umum sifatnya. Intinya, pembangunan itu harus lebih baik, agar masyarakat juga bisa merasakan kemaslahatannya. Maka, anggaran pembangunannya dulu diperbanyak.” Tandasnya.(ADV)
Walikota Metro Bersama DPRD Melakukan Pembahasan Pemangkasan Anggaran Tahun 2025
METRO, GSC. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso menyebutkan saat ini Pemkot tengah melakukan pembahasan pemangkasan anggaran dengan DPRD setempat.
Ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025.
“Besok (Kamis, red) efisiensi anggaran masuk ke pimpinan DPRD untuk pembahasan. Setelah itu, kita ajukan ke provinsi untuk di evaluasi Gubernur,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Rabu (5/6).
Dia menjelaskan, nantinya setelah disetujui, anggaran tersebut baru bisa berjalan. Artinya, pembangunan di Kota Metro bisa langsung dilaksanakan.
“Jadi untuk masyarakat Kota Metro mohon bersabar. Kita bukan tidak ada pembangunan tapi masih menunggu persetujuan efisiensi anggaran APBD,” jelasnya.
“Ini sesuai dengan Instruksi Presiden Prabowo yang tentu tujuannya agar anggaran APBD itu penggunaanya tepat sasaran,” imbuhnya.
Bambang menegaskan, meski ada pemangksana, anggaran proyek strategis dan yang berkaitan dengan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan lainya tetap diutamakan.
“Pemangkasan itukan hanya untuk kegiatan yang bersifat ceremonial, tapi yang berkaitan dengan masyarakat akan tetap diutamakan,” tandasnya.
ADV.
Anggota Komisi II DPRD Kota Metro Kawal Proses Normalisasi Sungai Way Perak
METRO, GSC. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, A Cahyadi Lamnunyai, turun tangan mengawal proses normalisasi Sungai Way Perak di Kota Metro, Minggu, 15/6/2025..
Sungai Way Perak yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung itu diduga menjadi penyebab utama musibah banjir yang kerap terjadi di kawasan permukiman di Bumi Sai Wawai.
Cahyadi Lamnunyai memastikan, pengerjaan proyek itu bakal berlangsung dengan diawasi oleh legislatif, hingga penyelesaiannya berjalan sesuai rencana dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Dari pantauan kami di lapangan, proses normalisasi berjalan lancar. BBWS menurunkan dua alat berat berupa excavator amfibi. Kami dari DPRD berperan mengawal prosesnya agar tuntas, sedangkan teknis dan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan pihak balai,” kata Cahyadi.
Dari pantauan di lokasi, terlihat dua unit excavator amfibi diturunkan langsung oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PUPR, untuk mengeruk sedimentasi, membersihkan semak belukar, dan melakukan normalisasi alur sungai.
Proyek ini menyasar titik kritis di wilayah RW 06, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur.
Menurut Cahyadi, dari titik nol lokasi pengerjaan, terlihat jelas endapan lumpur, sampah rumah tangga, dan semak belukar yang diduga menjadi faktor utama pendangkalan sungai.
Politisi partai politik besutan Megawati Soekarno Putri tersebut juga mengungkapkan, pengerahan alat berat dari BBWS adalah hasil dari komunikasi intensif dan kolaborasi antara DPRD, Pemerintah Kota Metro, pamong kelurahan, serta masyarakat setempat.
“Setelah normalisasi ini tuntas, kami di DPRD akan mendorong Pemkot untuk kembali ajukan permohonan perawatan berkala ke BBWS. Sungai tidak bisa ditangani sekali lalu ditinggal. Harus dijaga terus,” pungkasnya.[ADV]