26Feb
Kemendagri Turun Langsung ke Kota Bandar Lampung, Percepat Realisasi APBD Sejak Awal Tahun dan Dorong Penanganan Inflasi

BANDAR LAMPUNG, GSC – Update Kemendagri. Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah awal dalam mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal tahun dan penanganan inflasi. Upaya ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) asistensi percepatan realisasi (APBD), penanganan inflasi, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah Kota Bandar Lampung.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, langkah tersebut bertujuan mendorong percepatan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sejak awal tahun. Selain itu, dilakukan asistensi penganggaran penanganan inflasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kami juga melakukan sosialisasi peraturan perundangan dan kebijakan pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas SDM,” ujar Fatoni dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan gelaran bertajuk “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Kota Bandar Lampung” tersebut. Agenda ini digelar di Aula Gedung Semergou Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kamis (23/2/2023).

Fatoni mengungkapkan, menurut data Kemendagri, realisasi belanja Kota Bandar Lampung masih tergolong rendah. Bahkan Kota Bandar Lampung berada pada peringkat tiga terbawah secara nasional dalam kategori realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan capaian angka 82,08 persen. Sementara itu, dalam realisasi belanja, Bandar Lampung menempati peringkat terbawah secara nasional yakni sebesar 68,81 persen.

“Daerah perlu menggenjot realisasi APBD sejak awal tahun agar kinerja pemerintah daerah meningkat. Pembangunan bisa dilakukan sejak awal tahun, pelayanan publik diperbaiki sepanjang tahun, dan daya saing daerah meningkat. Semua itu akan berdampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” terang Fatoni.
Dia menyampaikan, realisasi APBD sejak awal tahun juga akan memacu peredaran perekonomian di masyarakat. Dengan demikian, hal ini bakal meningkatkan daya beli masyarakat, memacu belanja pihak swasta, menggairahkan perekonomian daerah, serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Fatoni menyebutkan, setidaknya ada lima cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya pada pajak dan retribusi daerah. Lima hal itu yakni intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, peningkatan SDM, dan inovasi.

“Peningkatan pendapatan yang bersumber dari dana transfer dilakukan dengan update data dan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait,” kata Fatoni.

Menurut Fatoni ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab lambatnya realisasi belanja APBD. Di antaranya, pelaksanaan lelang terlambat umumnya karena prosesnya baru dimulai pada bulan April dan bahkan ada yang baru dimulai pada bulan Agustus atau September. Berikutnya, perencanaan Detail Enginering Design (DED) dilakukan pada tahun anggaran yang sama dengan kegiatan fisik, sehingga apabila pelaksanaan DED terlambat menyebabkan kegiatan fisik menjadi terlambat.

Selain itu, faktor lainnya yakni keterlambatan penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa, serta terlambatnya penetapan petunjuk teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/lembaga.

“Hambatan lainnya adalah kegiatan dengan penunjukan langsung terlambat dilaksanakan karena sering terjadi perubahan lokasi kegiatan; Penagihan kegiatan dilakukan pada akhir tahun anggaran, tidak per termin sesuai dengan kemajuan kegiatan; Ketakutan dan kekhawatiran ASN berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) ,dan keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan,” sambung Fatoni.

Di lain sisi, dia mengatakan, penyebab lainnya dipicu oleh keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan serta pengadaan barang/jasa. Di samping itu, juga karena kurangnya monev dari pimpinan daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), serta satuan kerja daerah. Faktor selanjutnya yaitu pada beberapa daerah, setiap akan melaksanakan kegiatan kepala OPD diwajibkan meminta izin dan menunggu persetujuan dari kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Fatoni menyampaikan sejumlah solusi dan strategi percepatan relisasi APBD Tahun Anggaran 2023. Pertama, melakukan pengadaan dini dimulai akhir bulan Agustus tahun sebelumnya setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

“Kedua, melakukan percepatan petunjuk teknis (juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian/Lembaga. Ketiga, percepatan belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal, toko daring serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Keempat, penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa tanpa menggunakan tahun anggaran,” jelas Fatoni.

Solusi kelima, tambah Fatoni, percepatan pelaksanaan DED pada awal tahun diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan fisik. Keenam, pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan. Ketujuh, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan pengelola barang/jasa.

“Kedelapan, membentuk tim monitoring dan evaluasi, baik di pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan rapat secara periodik. Kesembilan, pemberian reward dan punishment terhadap realisasi serapan anggaran. Kesepuluh, percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan,” terang Fatoni.

Di samping upaya tersebut, juga perlu melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Kemudian, mendorong peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan dan keuangan. Terakhir, meminta pendampingan dan asistensi Aparat Penegak Hukum (APH) dan Korsupgah KPK apabila masih ragu dalam rencana pelaksanaan kegiatan .
Yodi.
25Feb
KPK Panggil Ulang Mahfud Santoso

BANDAR LAMPUNG, GSC – Update KPK. Pemilik RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung, Mahfud Santoso diduga tilap uang sejumlah Rp50 juta. Uang tersebut diketahui merupakan bagian dari uang pemberian Kabid Yankes Dinkes Lampung Tengah, M Anton Wibowo seusai anaknya yang dititipkan dinyatakan lulus dalam PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) Unila Tahun 2022.

Hal ini terungkap saat M Anton Wibowo diperiksa pada 21 Februari 2023 sebagai saksi di PN Tipikor Tanjungkarang oleh Jaksa KPK yang menangani proses penuntutan perkara korupsi Unila.

M.Anton Wibowo mengaku menitipkan anaknya yang bernama Azzahra Fadhilla Amelia untuk dapat diluluskan menjadi mahasiswi Fakultas Kedokteran Unila kepada Pemilik RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung Mahfud Santoso.

M Anton Wibowo menitipkan anaknya kepada Mahfud Santoso karena meyakini Mahfud Santoso memiliki kedekatan dengan mantan Rektor Unila, Karomani sehingga dinilainya mampu membantunya meluluskan anaknya menjadi mahasiswa Unila.

Faktor kedekatan antara Mahfud Santoso dengan Karomani yang dipahami M Anton Wibowo ialah sesama warga NU.

Pasca anaknya dinyatakan lulus menjadi mahasiswi Fakultas Kedokteran Unila, M Anton Wibowo mengaku memberikan uang Rp250 juta kepada Mahfud Santoso.

Mahfud Santoso yang saat itu mengaku sedang berada di luar daerah, meminta M Anton Wibowo menitipkan uang Rp250 juta itu kepada pegawai RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung bernama Hanan.
Rilis/ Red.
10Feb
Hadapi Pemilu 2024, Ketua DPD PWRI Lampung Ingatkan Wartawan Harus Bersikap Netral Dalam Memberikan Informasi Terhadap Masyarakat

BANDAR LAMPUNG, GSC – Update PWRI, Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Lampung Darmawan S.H,M.H mengingatkan agar wartawan dan media menjaga netralitas pemberitaan dalam menghadapi Pemilu di 2024 mendatang. Peran media dalam rangka turut menyukseskan Pemilihan Umum sangat penting dan harus bisa menyajikan informasi edukatif.

“Tugas media ini bagaimana memberikan informasi terhadap masyarakat dan bersikap independen untuk menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk sehingga menghasilkan karya yang mampu mengedukasi pembaca.Peran Media dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Demokratis dan Berintegritas yang diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada peserta,pemilih maupun penyelenggara pemilu dalam menghimpun informasi hingga mengonstruksi suatu berita.Ungkap Darmawan pada saat melakukan kunjungan dengan pengurus DPC PWRI Kabupaten Lampung Selatan dan untuk di provinsi Lampung sudah ada 15 DPC PWRI Kabupaten & Kota yang sudah berjalan.

Menurut Darmawan, media harus bisa menyajikan informasi yang mengandung nilai-nilai positif, seperti optimisme dan sejenisnya.Ada empat fungsi atau peran media yang diuraikan dalam Undang Undang Nomor 40/1999 tentang Pers, yakni informatif, edukatif, kontrol sosial, dan hiburan.

“Di tengah banjir informasi melalui media sosial,media harus mampu menjadi penangkal dari informasi liar di media sosial, karena media merupakan benteng terakhir yang harus menyajikan informasi akurat dan bermanfaat, salah satunya mengenai pemilu”.agar suasana pesta demokrasi bisa berjalan sesuai harapan kita bersama,berlangsung dengan baik, aman dan kondusif.

Darmawan juga menjelaskan bahwa kerja wartawan tidak lepas dari Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap jurnalis.

“Kode etik ini dimiliki oleh setiap instansi atau organisasi apapun. Karena sebagai bentuk perlindungan baik kepada masyarakat, juga jurnalis,” ucap dia.
Red.
2Sep
Tiga Nama Digadang Maju di Bursa Calon Ketua IWO Provinsi Lampung 2022 – 2027

LAMPUNG, GSC – Update IWO, Jelang digelarnya Musyawarah besar wilayah (Mubeswil) Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Lampung sejumlah nama kandidat calon ketua mencuat.

Mubeswil PW IWO Lampung sendiri akan di gelar pada 7 September 2022 mendatang di Bandar Lampung.

Tiga nama yang senter dicalonkan dikalangan organisasi wartawan Online itu yakni Oddo Kiswantoro ketua Pengurus Daerah Tanggamus, Edi Arsadad ketua pengurus daerah Lampung Timur dan Ade Setiawan ketua pengurus daerah Tulang bawang.

Oddo adalah salahsatu pendiri IWO di Lampung, dari informasi yang didapat melalui beberapa sumber ada tiga PD yang telah memberikan dukungan sebagai calon ketua PW IWO provinsi Lampung.

Sementara Edi Arsadad diketahui bergabung dengan IWO sejak tahun 2017 sebagai ketua PD IWO Lampung Timur, Wartawan yang di kenal kritis mengkritik dalam tulisannya ini di gadang gadang untuk memimpin PW IWO Lampung untuk periode 2022 – 2027.

Sementara Ade Setiawan ketua IWO Tulang Bawang juga di sebut mendapat dukungan untuk maju di Pagelaran Akbar pemilihan ketua IWO provinsi Lampung tersebut.

Menanggapi namanya dicalonkan dalam kandidat calon ketua PW IWO provinsi Lampung Oddo mengaku kaget, bahkan belum mendapatkan informasi secara langsung.

” Belum ada, yaa kita tampung dulu lah masukan masukan dari kawan kawan” Jawabnya singkat melalui pesan Whastaap.

Edi Arsadad mengatakan, sah sah saja bagi anggota yang sudah bergabung di IWO lebih dari 2 tahun untuk mencalonkan atau di calonkan.

Namun Edi mengaku belum mengetahui sejauh mana persiapan Mubeswil yang akan diadakan di Bandar Lampung itu.

Selama ini dirinya belum mendapat informasi dari pengurus ataupun dari panitia Mubeswil.

” Baru di kasih Surat Rekomendasi calon ketua dan Syarat syaratnya. Dua lembar itu yang dikirim ke saya. Sedangkan seperti apa mekanisme dan penyelenggaraan seperti apa saya belum tahu” Ujarnya Kamis, 1/9/22.

Ade Setiawan hingga sore pukul 17.00 Wib saat dimintai tanggapan atas namanya yang muncul dalam Bursa Calon Ketua IWO Provinsi Lampung belum memberikan komentar.
GSC/ YD.
26Jul
Pengurus Petanesia Lampung Resmi Dilantik

LAMPUNG, GSC – Update Pelantikan, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pecinta Tanah Air Indonesia (Petanesia) Lampung resmi dilantik. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Pondok Rimbawan Bandarlampung, Senin, 25 Juli 2022.

Wakil Ketua II DPP Petanesia sekaligus Ketua Pelaksana, Afitriansyah mengatakan, dengan adanya kepengurusan DPW Petanesia Lampung dapat menjadi tolak ukur dan batu pertama dalam pengembangan diseluruh wilayah di Indonesia.

“Ini langkah awal kita untuk mengembangkan Petanesia hingga keseluruhan Bumi Pertiwi. Bagi pengurus yang sudah dilantik semoga bisa amanah dan bisa terus memberikan yang terbaik bagi Petanesia,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP Petanesia, M. Eko Priono secara resmi melantik Iqbal Putra Panglima, S.T , M.T, untuk memimpin DPW Petanesia Lampung periode 2021 – 2026.

Dalam arahannya M.Eko Priyono S. Pi mengatakan Petanesia sebagai tempat untuk melatih leadership.

“Harapannya agar Petanesia dapat untuk menggembleng kreatifitas dan inovatif,” kata M. Eko Priyono S.Pi

Dia menambahkan, ada empat kompetensi yang harus dimiliki pengurus Petanesia yaitu kreatifitas, berpikir kritis, kolaborasi dan komunikasi.

“Selanjutnya kompetensi kolaborasi dan komunikasi sangat penting bagi organisasi karena dapat saling bekerjasama dan bertukan informasi untuk mencapai tujuan bersama, Membangun rasa cinta tanah air,” tambahnya.

Dalam acara tersebut juga terselimut duka yang sangat mendalam. seluruh tamu hadirin dan pengurus PETANESIA memanjatkan doa dan belasungkawa terhadap salah satu pengurus DPW Petanesia provinsi lampung Idrus Zaman (sekertatis DPW provinsi lampung periode sebelum nya) yang telah terlebih dahulu berpulang.b

Ketua DPW Petanesia Lampung, Iqbal Putra Panglima, S.T, M.T menyatakan sikap siap memberikan bukti nyata untuk mengembangkan Petanesia di seluruh sektor wilayah khususnya provinsi Lampung dengan dukungan dan kerja keras seluruh anggota Petanesia lainya.

Sekertaris PETANESIA DPW provinsi lampung periode 2021-2026 Gebes Sutikno didampingi Wakil Sekretaris I Rahmat Saleh, mengatakan akan mengemban amanah ini dengan baik dan kedepannya akan mengedepankan persatuan dan kekompakan dalam organisasi.

“Kami akan membangun kecintaan kepada negeri, ini bukanlah sesuatu yang tidak bermanfaat. Tetapi merupakan proses estafet dari pergerakan perjuangan merebut kemerdekaan,” kata dia.

“Kita tidak perlu mencari kesamaannya diantara agama-agama yang ada, karena toleransi itu menghargi perbedaan. Petanesia hadir untuk merawat kebhinekaan Indonesia,” lanjutnya.

Acara tersebut diakhiri dengan jabat tangan, dan foto bersama dan pemberian ucapan kepada seluruh pengurus DPW provinsi lampung yang baru.

Dalam pelantikan tersebut dihadiri juga oleh Ketua DPP Petanesia, M. Eko priono S. Pi, LMPI ( laskar merah putih Indonesia), LMPP (laskar merah putih perjuangan), LMP (Laskar Merah Putih), PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia), serta para tamu undangan.

Acara pelantikan ini diikuti oleh perwakilan maulana habib lutfi bin yahya selaku pendiri PETANESIA, perwakilan gubernur lampung, dan para purnawirawan, acara pelantikan dimeriahkan dengan hadirnya musisi musisi lagi persatuan dan kemanusiaan yang telah mendunia KIM Camadrs, dengan judul lagu PETANESIA DENYUT NADI KU, dan memberikan penghargaan serta bantuan kepada pengurus VETRAN, acara di lanjutkan pemberian penghargaan kepada Almarhum Idrus Zaman, selaku pejuang pendiri PETANESIA Lampung, sehingga acara menjadi hikmah dan berderai air mata bagi pengurus DPP dan DPW.
GSC/ YD.
11Mar
Kodim 0411/KM Mengajak ASN di Kota Metro Untuk Mendalami Penguatan Wawasan Kebangsaan.

METRO, GSC – Update Kodim,
Dandim 0411/KM, Letkol Inf Sihono mengatakan, dengan penguatan wawasan kebangsaan dapat membentuk rasa sikap cinta tanah air dan bela negara serta mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.

“Kita perlu meningkatkan lagi persatuan dan kesatuan. Khususnya di lingkungan ASN Pemkot Metro, agar dapat membangkitkan rasa nasionalisme yang tinggi. Kemudian, kita juga mengajak untuk ikut serta dalam berpartisipasi mendorong kemajuan bangsa,” kata dia saat ngobrol seputar literasi (Ngopi) di Aula Badan Kesbangpol Kota Metro, Jumat, 11 Maret 2022.

Dia menjelaskan, perlunya kepada para ASN agar semua harus selalu cinta Pancasila, bela negara, dan mencintai tanah air dengan baik.

“Dengan demikian, menjadi salah satu wujud wawasan kebangsaan. Kami akan selalu senantiasa menjaga moral dan sikap dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Terutama saat bermasyarakat serta memperkuat intelektualitas dalam kehidupan di lingkungan masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Metro, Wahdi Sirajuddin mengatakan, dengan meningkatkan wawasan kebangsaan di lingkungan Pemkot Metro tentu perlu diawali dengan pengamalan empat pilar kebangsaan dengan baik.

“Jika dikaitkan dengan gejolak dinamika kehidupan sekarang yang hampir mengikis sehingga rawan akan terjadi perpecahan. Oleh karena itu diperlukan berbagai penguatan antara lain melalui seminar, Diklat wawasan kebangsaan untuk seluruh elemen masyarakat termasuk juga ASN,” kata dia.

Dia menambahkan, sebagai ASN harus melaksanakan UUD 1945 dan menjalankan nilai spiritual serta berintegritas dengan baik.

“Dengan meningkatkan nilai kebudayaan dan menjalankan Perda dengan baik penyimpangan dari tugas dan tanggung jawab dapat ditinggalkan. Tentu, sebagai ASN harus royal dan menjalankan perintah sesuai tanggung jawab dan tugas,” tambahnya.
GSC/ YD
11Mar
Demi Meningkatkan Herd Imuniti Pemkab Lampung Selatan Bersama Polres Lamsel Membuka Gerai Vaksinasi

JATI AGUNG LAMSEL, GSC – Update Vaksinasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bekerjasama dengan Kepolisian Resor (Polres) kembali melaksanakan Vaksinasi COVID-19 secara serentak.

Kegiatan Vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan sekitar pukul 09.00 WIB itu, berlangsung di Balai Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Jum’at (11/3/2022).

Program tersebut merupakan salah satu upaya lanjutan dari vaksinasi COVID-19 guna proteksi klinis kepada masyarakat dengan sasaran dewasa, lansia, anak-anak dan lanjutan booster.

Hadir meninjau secara langsung dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno, Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin, Asisten Bidang Administrasi Umum Lampung Selatan Badruzzaman, Jajaran USPIKA dan Dinas Kesehatan Lampung Selatan.

Asisten Bidang Administrasi Umum Badruzzaman mengungkapkan, pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Serentak tersebut merupakan salah satu upaya untuk percepatan vaksinasi di Kabupaten Lampung Selatan.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, Vaksinasi COVID-19 dengan target dosis 1, 2 dan 3 itu menyasar 1.500 orang. Adapun jenis vaksin yang diberikan yaitu sinovac dan pfizer.

“Vaksin COVID-19 ini kan memang harus terus dilaksanakan sampai dengan targetnya terpenuhi, program ini diadakan secara serentak untuk masyarakat bisa bersama-sama di layani, stimulusnya kita memberikan minyak 1 liter,” ungkapnya.

Menurutnya, vaksinasi COVID-19 sangat penting untuk dilaksanakan untuk memberikan proteksi dini kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penularan COVID-19. Disisi lain, juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Lampung Selatan.

“Kabupaten Lampung Selatan menjadi lintasan bagi para orang yang dalam perjalanan dari pulau Sumatera ke Jawa pasti melalui Lampung Selatan. Satu sisi wilayahnya memang sangat strategis, namun menjadi dilema tersendiri saat pandemi COVID-19 ini,” jelasnya lebih lanjut.

Dengan dilaksanakannya vaksinasi COVID-19 secara serentak tersebut, Badruzzaman berharap, dapat mempercepat proses vaksinasi ditengah masyarakat dan Kabupaten Lampung Selatan dapat segera mencapai herd immunity (kekebalan kelompok).

Dirinya mengungkapkan, hingga saat ini capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Lampung Selatan untuk dosis 1 dengan sasaran anak-anak usia 6 hingga 11 tahun 78 persen, umum usia 18 hingga 59 tahun telah mencapai 86,5 persen dan lansia usia 60 tahun ketas 72 persen.

Kemudian, untuk dosis 2 dengan sasaran anak-anak 56 persen, umum telah mencapai 66 persen dan lansia 48 persen. Sementara, untuk keseluruhan capaian vaksinasi COVID-19 dosis 3 atau booster telah mencapai 3,5 persen.

“Vaksin ini lah yang menjadi aman untuk bepergian, karena sekarang ini cukup vaksinasi untuk bepergian. Ketentuannya kan sekarang kalau sudah vaksin dosis 1 harus rapid anti gen atau PCR, sedangkan kalau sudah vaksin 1 dan 2 gak wajib lagi rapid. Intinya kita terus mengejar agar Lampung Selatan bisa Herd Immunity,” katanya.

Usai Vaksinasi COVID-19, kegiatan dilanjutkan dengan Konferensi Video bersama dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), seraya memantau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 serentak diseluruh Provinsi se-Indonesia.
(Rozi)
8Mar
Didampingi Mr Sang Istri Ro Ceritakan Kronologis Yang Sebenarnya

Lampung Timur, GSC – Update Asmara, Beredar pemberitaan terkait adanya hubungan asmara, yang diduga adik mantan Bupati Lampung Tengah, Ds dengan Ro salah satu Tokoh Pemuda di Lampung Timur, yang mana isi dalam pemberitaan itu Tendensius (berpihak, atau tidak berimbang).

Diketahui berita yang beredar pada Senin 7 Maret 2022 kemarin, sempat viral, yang membuat Ro harus segera menyikapinya secara gamblang, terkait hal yang sebenarnya terjadi. Didampingi Mr sang istri, Ro menceritakan kronologis yang sebenarnya, guna meluruskan isu yang beredar di media, yang menyudutkan dirinya.

“Pada malam kejadian itu saya bersama rekan kerja (Af) benar berangkat menuju Kota Metro, dengan mengendarai kendaraan masing-masing, namun di tengah perjalanan kendaraan yang saya kemudikan mengalami pecah ban belakang, tepat didepan pintu masuk salah satu SPBE yang ada di Kec.Batang Harinuban menuju arah Pekalongan,” beber Ro, kepada awak media ini, Selasa (8/03/2022).

Karena kendaraannya pecah ban, lanjut Ro, terpaksa kendaraan itu dititipkannya di depot SPBE tersebut, dan dirinya menumpang kendaraan milik rekan kerjanya (Af) untuk mencari bengkel tambal ban di wilayah sekitar. Disinggung terkait bahwa Ro memiliki madu tiga, seperti yang di beritakan di salah satu media, Ro dengan tegas menjawab, bahwa hal itu tidak benar, sementara dirinya menjelaskan bahwa hubungannya dengan (Dw) yang biasa di sapa Lti itu, hanya sebatas rekan kerja, di salah satu media milik saudari (Dw).

“Termasuk juga kedekatan saya dengan DS (Adik kandung mantan Bupati Lamteng) yang sempat di isukan ada hubungan dengan saya. Disini saya jelaskan bahwa hubungan saya dengan Ds memang dekat, tetapi hanya sebatas hubungan baik seperti keluarga, tidak lebih,” ungkapnya.

Selain itu menurut Mr lstri Ro menjelaskan bahwa lnformasi terkait penggerebakan suaminya itu tidak benar, dan dirinya juga mengenal baik (Ds) yang selama ini di isukan ada hubungan dengan suaminya, bahkan hubungan dirinya dengan Ds sudah seperti keluarga, dan dirinya sering berkomunikasi dengan (Ds).

“Saya kenal, dan paham dengan suami saya, dan semua isu dalam pemberitaan itu adalah bohong, kami berharap dalam hal ini, baik media dan narasumber dapat lebih obyektif, dan berimbang dalam memberitakan suatu lnformasi, agar tidak ada yang merasa di rugikan,” harap Mr…
Ki
4Mar
Rycko Menoza Apresiasi Anggota DPRD Tulangbawang Barat

TUBABA, GSC – Update DPRD,
Rombongan Anggota DPRD Tulangbawang Barat membesuk Sabirin, salah seorang warga masyarakat 5 keturunan Bandardewa korban penganiayaan Satpam PT HIM. Jumat (4/3).

Tampak, Sabirin yang juga Ketua Anak Ranting OKP Pemuda Pancasila (PP) Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat, Provinsi Lampung itu dikunjungi oleh empat orang anggota dewan diantaranya Yantoni (Fraksi Gerindra), Paisol (Fraksi PDIP), Beni Anwar (Fraksi Demokrat) dan Busroni (Fraksi Demokrat).

Dalam keterangannya, Yantoni Ketua Komisi I DPRD Tulangbawang Barat mengatakan bahwa pihaknya merasa terpanggil untuk melihat langsung kondisi konstituennya yang sedang mengalami musibah akibat konflik pertanahan antara masyarakat 5 keturunan Bandardewa dengan PT HIM yang saat ini tengah ditangani oleh Komisi I.

“Jika hanya melihat dari media sosial kurang puas rasanya,” kata Yantoni. Jumat (4/3).

Yantoni menjelaskan, jika pihaknya saat ini telah mengeluarkan rekomendasi kepada Tim Gugas Tugas (Gugas) Reforma Agraria setempat sesuai tupoksi DPRD, agar segera melakukan tindakan penyelesaian konflik pertanahan ini sekaligus melakukan penataan dan penertiban terhadap aktivitas PT HIM.

“Kami, tengah menunggu progres nyata dari Tim Gugas dalam memproses rekomendasi Komisi I DPRD,” sambungnya.

Tim Gugas, menurut Yantoni, harus segera mengambil langkah-langkah penyelesaian kasus konflik pertanahan yang telah merenggut korban luka parah.

“Tim Gugas harus lebih cepat menangani kasus ini, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang lebih besar dikemudian hari,” pungkas Yantoni.

Sementara itu, Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung, Hi. Rycko Menoza SZP mengapresiasi kinerja para wakil rakyat Tulangbawang Barat. Dirinya juga bersyukur atas kepedulian para legislator terhadap masalah yang menimpa anggotanya.

“Bersyukur wakil rakyat ada kepedulian terhadap masalah tersebut yang menimpa korban Sabirin,” ujar Rycko.

Rycko menilai proses terhadap penyelesaian kasus konflik pertanahan tersebut sudah berjalan.

“Berarti proses terhadap masalah tersebut sudah berjalan sehingga bisa dicarikan solusi yang terbaik,” tuturnya.

“Saya sebagai Ketua PP menyampaikan, apresiasi atas kepedulian untuk pak Yantoni, Paisol, Beni Anwar dan Busroni. Apalagi mereka merasa masih keluarga besar PP yang terkena musibah”.

“Mudah-mudahan bisa membesarkan hati korban dan keluarganya agar masalah ini masih berpihak untuk kepentingan masyarakat,” harap Rycko menandaskan.
GSC/ Supri
2Mar
Bupati Lampura H. Budi Utomo,S.E., M.M., Resmikan Gedung Tilang PTSP

KOTABUMI, GSC – Update Gedung Tilang,
Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo, S.E., M.M., meresmikan Gedung Tilang, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Aula Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Rabu (02/03/2022). Gedung tersebut merupakan hibah daerah dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

“Semoga dengan diresmikannya beberapa gedung baru ini dapat menambah motivasi dan semangat jajaran Kejaksaan Negeri Lampung Utara mendedikasikan diri untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung Utara,” kata Bupati saat memberikan sambutan.

Turut mendampingi Bupati pada acara tersebut, Kadis Kominfo Dony Perwari Fahmi, S.E., M.M., Kadis PUPR Syahrizal Adhar, S.H., M.M., Kepala BPKAD Desyadi, S.H., M.H. Hadir juga jajaran Forkopimda Kabupaten Lampung Utara.

Bupati menambahkan, selama ini Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah banyak berkontribusi terhadap peningkatan dan kemajuan bagi Kabupaten Lampung Utara. Berbagai capaian dan prestasi juga telah berhasil diwujudkan.

Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) juga telah berhasil diraih, dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan inovasi dan kinerja yang lebih baik lagi.

Selain itu, belum lama ini, tepatnya pada 22 Februari 2022 lalu, Kejaksanaan Negeri Lampung Utara juga telah menginisiasi pencanangan Kampung Restorative Juctice di Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan.

“Kami selaku Pemerintah Daerah tentu sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya program dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini. Kampung Restorative Justice merupakan upaya memasyarakatkan penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban, sehingga program ini dapat mengangkat kearifan lokal, dengan menghidupkan kembali budaya Lampung Utara yang penuh dengan rasa kekeluargaan melalui tradisi musyawarah dan mufakat,” ujar Bupati.

Pada kesempatan itu juga, Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Jajaran Forkopimda yang telah bersinergi menjaga kondusifitas, dan juga telah berkontribusi besar dengan memberikan daya dukung terhadap pelaksanaan perogam dan kebijakan pembangunan daerah.

“Selaku Bupati tentu saya tidak bisa bekerja sendiri, perlu bantuan kerjasama dan dukungan dari Forkopimda dan berbagai pihak. Karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya mengajak kepada kita semua, mari kita terus bersatu padu, bersinergi dan berkolaborasi, mempererat semangat kebersamaan kita, terus berjuang bersama membangun Kabupaten Lampung Utara agar senantiasa aman, agamis, maju dan sejahtera,” tandas Bupati.
(Diskominfo Lampura)

Translate »