Digugat ke Pengadilan Gunung Sugih, Kepsek SMPN 4 Terbanggi Besar Tegaskan Tuduhan Guru Honorer Fiktif Tak Terbukti, dan Meminta Data Dana Bos (tidak berhak)

Lampungtengah, GSC – Gugatan hukum terhadap Kepala SMP Negeri 4 Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, di Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sugih, memicu keprihatinan publik. Kasus ini diduga kuat berawal dari kekecewaan oknum pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) YLPK PERARI lantaran anaknya ditetapkan tidak naik kelas berdasarkan keputusan rapat dewan guru.

Abdullah mm, S.H., suami Kepala SMPN 4 Terbanggi Besar, yang juga merupakan Pimpinan Redaksi media cetak dan online Lampung Tengah, menyampaikan hak jawab dan klarifikasi terbuka guna meluruskan duduk perkara serta memulihkan nama baik institusi pendidikan dan para tenaga pengajar.

Menurutnya kasus berawal adanya penetapan siswa tidak naik kelas. Putusan tersebut murni merupakan keputusan resmi rapat rapat dewan guru yang mengacu pada aturan akademis dan evaluasi tata tertib sekolah. Siswa bersangkutan mencatatkan akumulasi poin pelanggaran yang tinggi, di antaranya tindakan tidak disiplin, kerap meminta uang secara paksa (negek) kepada sesama siswa, hingga pelanggaran etika terhadap guru.

Sebelum keputusan final diambil, pihak sekolah telah memanggil orang tua siswa yang ternyata sekertaris YLPK PERARI Lampung Tengah, untuk memberikan penjelasan. Sekolah bahkan sempat menawarkan solusi bijak berupa fasilitasi kepindahan ke sekolah lain jika orang tua menghendaki perbaikan nilai dan pencapaian tingkat kelas. Namun, langkah pembinaan tersebut justru direspons dengan aksi aduan dan penyebaran tuduhan penyimpangan anggaran.

Pasca kejadian tersebut, Sekretaris DPD YLPK PERARI Lampung melayangkan aduan ke Inspektorat Lampung Tengah serta melayangkan surat permintaan data dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan menuduh adanya pembayaran gaji guru honorer fiktif.

Atas aduan tersebut, Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah turun langsung dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hasil pemeriksaan membuktikan bahwa seluruh tuduhan tersebut tidak terbukti.

Pemeriksaan mencakup verifikasi berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kwitansi pembayaran, bukti transfer bank, hingga wawancara tatap muka satu per satu dengan seluruh guru honorer. Seluruh mekanisme pengelolaan dana BOS di SMPN 4 Terbanggi Besar dinyatakan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel, bahkan mendapatkan apresiasi saat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rekam Jejak Pembenahan dan Kemajuan Sekolah

Sebagai informasi, Kepala SMPN 4 Terbanggi Besar baru menjabat sejak Juli 2024. Saat awal bertugas, sekolah dalam kondisi memprihatinkan dengan peninggalan beban keuangan kepemimpinan terdampak, atap bangunan bocor, pintu dan jendela rusak, pagar roboh, serta fasilitas keamanan seperti CCTV dan kegiatan ekstrakurikuler dalam kondisi mati total.

Dalam kurun waktu kepemimpinannya, berbagai pembenahan fisik dan manajemen telah direalisasikan menggunakan dana operasional dan dana pribadi, antara lain: Perbaikan sarana dan prasarana fisik kelas, fasilitas sanitasi, serta pembangunan pos satpam dan tempat pengelolaan sampah.

Pengaktifan kembali sistem keamanan CCTV dan penataan aset sekolah. Reaktivasi seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang berhasil mendorong para siswa meraih berbagai prestasi di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Pihak sekolah menyayangkan adanya tindakan aduan beruntun hingga unggahan di media sosial TikTok yang dinilai sebagai bentuk pencemaran nama baik dan mengganggu proses belajar-mengajar para siswa serta ketenangan para guru. Setelah dilakukan komunikasi dan klarifikasi resmi kepada pengurus DPP YLPK PERARI Pusat, konten video tuduhan di TikTok tersebut telah diturunkan (take down).

Terkait proses panggilan dari PN Gunung Sugih, pihak sekolah dan keluarga menyatakan siap menghadiri persidangan untuk membuktikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya secara terbuka dan jujur di hadapan majelis hakim.

“Siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan. Kami meyakini hukum dan keadilan akan tegak berdasarkan fakta pemeriksaan resmi dari lembaga berwenang, bukan berdasarkan asumsi atau iktikad yang dipicu kekecewaan pribadi,” tegasnya. (Red)

Krisis Air Hingga Pengusiran Pedagang: Potret Bobroknya Hubungan Eksternal RS YMC Dengan Warga Sekitar

LAMPUNG TENGAH, GSC. Warga RT 024 LK V di sekitar Rumah Sakit YMC Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, mengeluhkan minimnya kepedulian dan kontribusi sosial dari pihak manajemen rumah sakit.

Meski telah beroperasi kurang lebih selama 15 tahun, keberadaan fasilitas kesehatan tersebut dinilai belum memberikan dampak positif maupun bantuan nyata bagi masyarakat sekitar.

​Keluhan utama warga menyasar pada krisis air bersih yang kerap terjadi setiap memasuki musim kemarau. Padahal, usulan pembuatan sumur bor sebagai bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) telah berulang kali diajukan kepada manajemen RS YMC, namun hingga kini tidak kunjung direalisasikan.

​”Boro-boro mau CSR mas, kami warga di sini bila musim kemarau tiba, kami kesulitan air bersih. Sudah berulang kali kami minta pihak manajemen RS untuk membuat sumur bor, namun hingga saat ini tidak juga terealisasi,” keluh salah satu warga setempat saat dikonfirmasi, Jumat (25/9/2026).
​
Selain persoalan air bersih dan ketiadaan CSR, warga juga soroti tata kelola hubungan eksternal rumah sakit yang dinilai kurang humanis.

Menurut penilaian warga, komunikasi dan kerja sama eksternal manajemen RS YMC diduga didominasi oleh seorang mantan anggota kepolisian berinisial AN yang bertindak sebagai kepala keamanan.

​Gaya kepemimpinan dan penanganan hubungan eksternal tersebut dinilai warga beroperasi dengan pendekatan yang kurang baik dan cenderung represif.

Situasi kian memanas setelah beberapa hari lalu sejumlah pedagang kecil yang biasa mengais rezeki di area sekitar rumah sakit mendadak diusir oleh pihak keamanan dengan alasan mengganggu arus keluar-masuk kendaraan.

​Tindakan penertiban tanpa solusi tersebut memicu kekecewaan yang mendalam dari warga sekitar dan pedagang.

Warga berharap pihak pemilik RS YMC dan pemerintah daerah Lampung Tengah dapat turun tangan melakukan evaluasi terhadap manajemen rumah sakit serta memfasilitasi dialog guna menyelesaikan permasalahan CSR, krisis air bersih, dan hubungan kemasyarakatan di lingkungan RS YMC Yukum Jaya.

Tri Agus Kesuma Secara Resmi Melaporkan Dugaan Pemalsuan Dokumen Negara

LAMPUNG TENGAH, GSC. Hari ini secara resmi kami membuat laporan polisi ke polres Lampung tengah dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen negara.

Setelah sebelumnya kami membuat aduan ke kejaksaan negeri gunung sugih.

Dalam laporan ini data pihak terlapor, waktu terjadi tindak pidana, alat bukti serta dokumen kami konfirmasi langsung ke DPRD sesuai petunjuk polres Lampung tengah.

Saat kami mendatangi sekretariat DPRD pada tanggal 15 September petugas melayani dengan baik dan memberikan dokumen yang kami perlukan untuk kepentingan laporan ini. Saat kami baca memang benar ada perbedaan antara draf yang dibagi di saat sidang paripurna tanggal 14 November 2025 dengan perda yanng diundangkan yaitu perda nomor 8 tahun 2025. Yaitu pasal 19 b. Perubahan substansi ini mengenai tata cara pengangkatan pejabat untuk OPD yang mengalami perubahan nomenklatur

Kami juga tembuskan laporan ini ke instansi terkait Polda . Mabes polri kejadian dan kejagung

Kami berharap permasalahan ini bisa diproses dan hal serupa tidak terulang
Red.

Soroti Dugaan Premanisme Digital dan Kinerja Pengawasan Lapas Way Kanan, Jaringan Media Bela Negara Minta Kementrian Evaluasi Total

LAMPUNG TENGAH, GSC. Jaringan Liputan Investigasi Independen bersama Jaringan Media & Mitra Strategis Bela Negara Kabupaten Lampung Tengah resmi menyoroti sistem pengawasan dan dugaan adanya celah aktivitas ilegal di dalam Lapas Kelas IIB Way Kanan.

Sorotan tajam ini mencuat menyusul adanya laporan dugaan premanisme digital berupa penghinaan, pengancaman, dan penyerangan martabat profesi jurnalis di media sosial. Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh oknum luar yang memiliki keterkaitan dengan seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus narkotika berinisial TQ (Blok B Kamar 24), yang diindikasikan masih memegang akses alat komunikasi ke luar dari balik jeruji besi.

Berdasarkan data yang dihimpun tim investigasi, persoalan ini berawal saat Koordinator Jaringan Media Bela Negara sekaligus Jurnalis Investigasi ALASANNews.com, Nur Hasan, melakukan penelusuran terkait validitas draf dokumen hukum Peninjauan Kembali (PK) WBP tersebut yang mencantumkan dasar hukum dengan indikasi kejanggalan administrasi.

Alih-alih memberikan klarifikasi atau transparansi nomor register perkara resmi di Mahkamah Agung sebagaimana diminta dalam somasi tertulis 3×24 jam, pihak terkait justru diindikasikan melakukan tindakan arogan.

Saudara kandung warga binaan tersebut, yakni Sdr. MK (pemilik akun Facebook Mukhlis AS), diduga melancarkan serangan kehormatan secara terbuka melalui media elektronik. MK diduga kuat melontarkan makian kasar di ruang publik Facebook dan Messenger yang merendahkan marwah profesi pers, salah satunya menyebut “pimpinan redaksi tai kucing” serta makian fisik tidak pantas lainnya. Tidak hanya itu, intimidasi berlanjut melalui jaringan WhatsApp berupa ancaman kekerasan fisik masif bermuatan asusila verbal yang belakangan pesannya dihapus secara sepihak oleh pelaku demi menghilangkan barang bukti digital.

Atas rentetan tindakan premanisme digital dan perintangan kemerdekaan pers (Obstruction of Justice) yang dinilai mencederai profesi wartawan tersebut, Nur Hasan secara resmi telah melayangkan Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) atas dugaan tindak pidana siber murni pelanggaran UU ITE dan KUHP ke jajaran Polsek Terbanggi Besar, Polres Lampung Tengah.

Dorong Evaluasi Integritas Pengawasan di Lapas Way Kanan

Tim Investigasi Independen menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum penting bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI untuk mengevaluasi secara ketat dan menyeluruh internal Lapas Kelas IIB Way Kanan. Dugaan penyalahgunaan alat komunikasi handphone oleh narapidana narkotika dari dalam sel disinyalir dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan atau diduga melibatkan oknum internal.

Catatan kritis ini juga selaras dengan rentetan peristiwa hukum yang sempat mencuat ke publik sebelumnya terkait Lapas Way Kanan, mulai dari isu dugaan peredaran narkotika, penemuan bungkusan plastik diduga sabu di pagar pembatas, hingga dugaan penipuan modus polisi bodong yang dikendalikan dari dalam Lapas. Informasi perihal celah pemanfaatan alat komunikasi ilegal ini juga diperkuat dari keterangan PT, seorang mantan warga binaan yang baru saja menyelesaikan masa hukumannya.

Rangkaian insiden tersebut mendorong Jaringan Media Bela Negara mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI serta Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) total dan menindak tegas oknum yang menyuburkan praktik pelanggaran tata tertib di dalam Lapas.

Perwakilan Jaringan Investigasi menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi, ancaman fisik, dan penghinaan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Seluruh berkas alat bukti digital berupa rekaman tangkapan layar chat ancaman, log history, hingga draf dokumen PK fiktif telah diserahkan sepenuhnya kepada jajaran penyidik Polsek Terbanggi Besar untuk diproses secara hukum yang berlaku secara objektif dan akuntabel.

Sampai berita ini diturunkan, tim redaksi masih terus berupaya menghubungi pihak terlapor MK dan pihak manajemen Lapas Kelas IIB Way Kanan untuk memberikan ruang klarifikasi lebih lanjut demi keberimbangan berita.

(Tim Redaksi / Investigasi / Red)

***
Hotline Pengaduan Masyarakat Tim Investigasi Jaringan Media & Mitra Strategis Bela Negara Lam-teng: 0852-3831-3611

Skandal Pemalsuan Dokumen Negara di Lamteng Memanas! Resmi Dilaporkan ke Kejari dan Dikonsultasikan ke Polres

LAMPUNG TENGAH, GSC. Publik Kabupaten Lampung Tengah dikejutkan oleh mencuatnya dugaan skandal perubahan substansi hukum secara sepihak dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD. Menanggapi kegaduhan tersebut, elemen masyarakat bersama jurnalis bergerak cepat menyeret persoalan ini ke ranah hukum dengan melaporkannya ke *Kejaksaan Negeri (Kejari)*
Serta melakukan konsultasi khusus ke *Sat Reskrim Polres Lampung Tengah*, Sabtu (5/9/2026).

Perwakilan elemen masyarakat, *Tri Agus Kesuma*, mendatangi Kejari Lampung Tengah untuk menyerahkan berkas laporan pengaduan masyarakat secara resmi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari, yang teregistrasi tertanggal Kamis, 3 September 2026. Laporan tersebut memuat perkara serius terkait dugaan penyimpangan dokumen negara.

“Kami bergerak atas dasar investigasi dokumen secara independen. Ditemukan adanya perbedaan substansi yang sangat kontradiktif antara draf Raperda saat disepakati di Sidang Paripurna dengan hasil akhir dokumen yang diajukan ke eksekutif,” ujar Tri Agus Kesuma setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Sabtu (5/9/2026).

Titik krusial yang menjadi objek aduan berada pada Pasal 19 huruf b terkait Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (SOTK Perangkat Daerah).

Dalam draf hasil Paripurna DPRD yang sah, Pasal 19 huruf b menegaskan bahwa pejabat definitif lama tetap melaksanakan tugas sampai dengan digelarnya pelantikan baru. Namun, pada dokumen hasil akhir, klausul tersebut diduga berubah menjadi: ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) sampai dengan dilakukannya pelantikan. Perubahan redaksi yang diduga sepihak ini dinilai berdampak sistemik terhadap status hukum posisi pejabat definitif di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.

Tak hanya menggedor pintu Kejaksaan, perwakilan masyarakat hari ini juga langsung melakukan koordinasi dan konsultasi hukum ke mapolres setempat. Berdasarkan hasil konsultasi bersama penyidik Sat Reskrim Polres Lampung Tengah, pihak aparat penegak hukum memberikan atensi terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur dokumen tersebut dan menyarankan pendalaman lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait.

Sebelumnya, dimana dokumen yang sudah diparipurnakan secara kolektif kolegial oleh wakil rakyat tidak dapat dan tidak boleh diubah di luar forum resmi sidang. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Lampung Tengah dilaporkan telah menerima laporan tersebut dan akan mendalami berkas pengaduan guna mengumpulkan keterangan lebih lanjut.
(Tiem)
Kontributor_R

Elemen Masyarakat Lampung Tengah Laporkan Dugaan Pemalsuan Dokumen Negara.

LAMPUNG TENGAH, GSC. erwakilan elemen masyarakat Lampung Tengah, Tri Agus Kesuma, resmi melaporkan dugaan pemalsuan dokumen negara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah terkait,
Rabu (2/9/2026).
​
Dokumen yang dilaporkan merupakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dokumen tersebut sebelumnya telah disahkan dalam sidang paripurna persetujuan legislatif dan Eksekutif yang sudah dituangkan dalam notulen sidang paripurna pada tanggal 14 November 2025.

​Menurut Tri Agus, poin krusial yang menjadi dasar pelaporan adalah dugaan perubahan isi pada Pasal 19 huruf b.

​”Pada Pasal 19 huruf b yang kami maksud, terdapat aturan yang diubah dari naskah aslinya,” ujar Tri Agus usai keluar dari Kantor Kejari Lampung Tengah.

​Perbandingan isi pasal yang dipermasalahkan dalam laporan ini adalah.

​Teks Asli saat Paripurna DPRD (Pasal 19 huruf b):
​Bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan, tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah sampai dengan dilakukannya pelantikan Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau ditunjuk pelaksana tugas berdasarkan Peraturan Daerah ini.

​Teks yang Diduga Diubah setelah di undangkan berubah menjadi (Pasal 19 huruf b):
​Bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi , Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ditunjuk Pelaksana Tugas sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

​Tri Agus menjelaskan bahwa perubahan substansi pada ayat tersebut berdampak langsung pada operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD), salah satunya penurunan status jabatan dari Kepala OPD definitif menjadi Pelaksana Tugas (Plt).

Dimana lanjut Tri Agus dalam Perda nomor 8 tahun 2025 itu berdasarkan sidang persetujuan paripurna DPRD hanya menambah dan mengurangi kewenangan dan pemekaran OPD tidak ada hal yang menyangkut posisi jabatan Kepala OPD, seperti yang kami duga adanya bunyi pada huruf b seperti yang dilaporkan.

​”Itulah sebabnya kami menduga adanya pemalsuan dokumen negara. Kami berharap pimpinan DPRD dapat segera manggil jajaran Eksekutif , serta seluruh elemen memantau perkembangan laporan ini . Karena hasil sidang paripurna DPRD adalah tahapan yang harus dipatuhi para pihak. Besok kami juga akan menyerahkan berkas laporan ini ke Pidsus Polres Lampung Tengah. Harapan kami Aparat Penegak Hukum (APH) dapat segera menindaklanjuti laporan ini,” pungkasnya.
Red.

Dugaan Perubahan Pasal 19 Setelah Paripurna, Perda SOTK Lampung Tengah Diminta Diaudit

Lampung Tengah, GSC. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah menimbulkan polemik. Pasalnya, terdapat dugaan perbedaan substansi pada Pasal 19 antara naskah yang telah memperoleh persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD dengan naskah yang kemudian ditetapkan dan diundangkan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa perubahan tersebut diduga dilakukan setelah rancangan peraturan daerah disetujui dalam rapat paripurna. Apabila benar, perubahan materi secara sepihak setelah persetujuan bersama dapat mencederai prosedur pembentukan peraturan daerah serta mengurangi legitimasi Perda Nomor 8 Tahun 2025.

Rapat paripurna merupakan forum resmi pengambilan keputusan DPRD bersama kepala daerah. Karena itu, substansi yang telah disetujui bersama pada prinsipnya tidak semestinya diubah secara sepihak. Perbaikan setelah persetujuan hanya dapat dilakukan dalam batas koreksi teknis penulisan dan tidak boleh mengubah norma, struktur organisasi, kewenangan, ataupun akibat hukum yang telah disepakati.

Dugaan perubahan Pasal 19 tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan sejumlah dokumen, yaitu naskah rancangan perda sebelum paripurna, laporan hasil pembahasan panitia khusus, berita acara dan risalah rapat paripurna, naskah persetujuan bersama, dokumen fasilitasi atau evaluasi Pemerintah Provinsi Lampung, naskah autentik yang ditandatangani, serta naskah yang dimuat dalam lembaran daerah.

Sejumlah pihak meminta DPRD Kabupaten Lampung Tengah segera menggunakan fungsi pengawasannya dengan membentuk tim klarifikasi atau melakukan audit legislasi. Pemerintah daerah juga diminta membuka seluruh dokumen pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2025 kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

“Persoalan ini bukan semata-mata mengenai redaksi Pasal 19, tetapi menyangkut kewibawaan lembaga DPRD, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembentukan peraturan daerah. Apabila ditemukan perubahan substansi yang tidak pernah disepakati dalam paripurna, harus dijelaskan siapa yang mengubah, atas perintah siapa, dan pada tahapan mana perubahan tersebut dilakukan,” ujar sumber yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Selain DPRD, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pihak yang melakukan pembinaan serta pengawasan produk hukum daerah diminta melakukan pemeriksaan secara objektif. Apabila ditemukan pelanggaran administrasi, etik, disiplin, atau unsur perbuatan melawan hukum, hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan produk hukum daerah wajib berpedoman pada asas kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, keterbukaan, serta dapat dilaksanakan. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya⁠ dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018⁠.

Masyarakat berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan. Klarifikasi terbuka dan perbandingan dokumen secara resmi diperlukan untuk memastikan apakah perbedaan Pasal 19 hanya merupakan koreksi teknis atau benar-benar perubahan substansi setelah persetujuan paripurna.

Jika dugaan tersebut terbukti, pemerintah daerah dan DPRD perlu segera menentukan langkah hukum untuk memulihkan keabsahan prosedural Perda Nomor 8 Tahun 2025.
Red.

Diduga Menyalahi Aturan, Pembangunan Ruang RS YMC Yukum Jaya Dikeluhkan Warga

LAMPUNG TENGAH, GSC. Proyek pembangunan penambahan ruang di Rumah Sakit YMC (Yukum Medical Centre) Bandar Jaya, Lampung Tengah, mendadak menjadi sorotan publik.

Proyek tersebut diduga kuat menerabas sejumlah regulasi dan prosedur perizinan yang berlaku, serta mengabaikan kenyamanan masyarakat sekitar.

​Berdasarkan pantauan di lapangan dan laporan warga setempat, aktivitas konstruksi di area rumah sakit berlangsung secara terus-menerus (non-stop) hingga larut malam.

Suara bising dari alat berat dan material bangunan yang diturunkan pada jam istirahat dinilai sangat mengganggu ketenangan warga pemukiman sekitar dan para pasien yang sedang menjalani perawatan.
​
Sejumlah pelanggaran yang dikeluhkan, pekerja kedapatan melakukan aktivitas fisik berat hingga tengah malam, melanggar batas jam kerja konstruksi di area pemukiman dan fasilitas kesehatan.

​Abaikan Prosedur K3 dan Perizinan: Pembangunan diduga belum memenuhi dokumen evaluasi lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang disesuaikan dengan perluasan bangunan, serta minimnya penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

​Gangguan Kenyamanan Pasien dan Warga: Polusi suara dan debu dari pengerjaan malam hari berdampak langsung pada kualitas istirahat pasien RS YMC sendiri serta warga RT/RW sekitar.

​Salah satu warga sekitar yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa pihak pengembang tidak pernah melakukan sosialisasi terkait pengerjaan lembur tersebut.

“Kami sangat terganggu dengan suara bising tiap malam. Harusnya proyek di lingkungan rumah sakit punya etika dan aturan, bukan malah kerja 24 jam tanpa peduli lingkungan,” ujarnya, Minggu (30/8/2026).

​Masyarakat meminta dinas terkait, termasuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, untuk segera turun ke lokasi melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Warga mendesak agar izin proyek ditinjau ulang dan pengerjaan malam hari ditindak tegas sampai pihak manajemen mematuhi prosedur yang berlaku.

Pihak RS YMC melalui bagian umum, Anwar menyebut bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai prosedur

“Ya, apa yang kita pihak RS YMC lakukan sudah sesuai prosedur dan aturan,” ujarnya beberapa hari lalu, ketika di tanya salah satu warga sekitar.
Red.