Soroti PT BLP Karna Kurang Terang
HAh
Tiga Aliansi LSM Lampung Siap Kepung Kejagung dan KPK, Desak Pemeriksaan PT SGC dan Dana CSR BI
Aliansi Tiga LSM Asal Lampung Bergerak ke Jakarta, Gelar Aksi Lanjutan di Kejagung dan KPK
BANDARLAMPUNG, GSC. Massa aksi yang tergabung dalam tiga aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sipil asal Lampung, yakni DPP Akar Lampung, DPP Pematank, dan Kramat Lampung, bergerak menuju Jakarta guna menggelar aksi demonstrasi skala besar di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (24/6/2025).
Aksi lanjutan ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan yang telah dilakukan sebelumnya pada 11 Juni 2025, dengan membawa isu utama dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan oleh PT Sugar Group Companies (SGC) serta penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia oleh oknum anggota DPR RI.
Ketua Umum DPP Akar Lampung, Indra Musta’in, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari Polri terkait izin aksi tambahan di depan Istana Negara.
“Namun demikian, aksi di Kejagung dan KPK dipastikan telah mendapatkan persetujuan resmi,” ujar Ketua Akar Lampung, Indra Musta’in.
*Tuntutan Massa: Pemeriksaan PT SGC dan Anggota DPR*
Aksi demonstrasi ini membawa sejumlah tuntutan, terutama desakan agar Kejaksaan Agung segera memeriksa secara menyeluruh aktivitas PT SGC yang dinilai telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kerugian tersebut diduga kuat berasal dari praktik pengemplangan pajak dan pelanggaran pengelolaan lahan perkebunan tebu di Lampung yang melebihi batas Hak Guna Usaha (HGU) yang ditetapkan negara.
Selain itu, massa aksi juga mendesak agar dilakukan pengukuran ulang atas seluruh lahan yang dikelola perusahaan tersebut, termasuk tanah milik rakyat seperti tanah adat dan hak ulayat yang diduga ikut masuk dalam kawasan HGU PT SGC.
Tak hanya itu, massa juga menuntut KPK untuk segera memanggil dan memeriksa tiga anggota DPR RI Komisi XI asal Lampung periode 2019–2024 atas dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan dana CSR Bank Indonesia.
*Laporan Tambahan Diberikan ke Kejagung dan KPK*
Dalam aksi kali ini, massa membawa dokumen dan bukti tambahan sebagai kelanjutan dari laporan sebelumnya. Langkah ini diambil sesuai permintaan pihak Kejaksaan Agung yang meminta kelengkapan data sebagai dasar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.
Massa juga mendesak Kejagung untuk segera turun ke Lampung dan melakukan penggeledahan terhadap perusahaan terkait, serta melibatkan Kementerian ATR/BPN guna memverifikasi luas dan status HGU yang dikelola PT SGC.
*Suara Rakyat Harus Didengar*
Ketua DPP Pematank menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan sekadar simbolik. Ia menyebut gerakan ini sebagai wujud nyata amanah rakyat yang selama ini tersumbat dan tidak tersalurkan.
“Kami sebagai lembaga rakyat, lembaga kemasyarakatan, merasa sudah sepantasnya menyuarakan aspirasi ini. Kami berharap aksi ini mendapat dukungan luas, terutama doa dari masyarakat Lampung. Kami tak akan berhenti sampai suara ini benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya berencana menggelar aksi langsung di depan Istana Negara agar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dapat mengetahui langsung harapan rakyat Lampung, terutama terkait janji Presiden dalam memberantas mafia tanah dan mengembalikan hak-hak atas tanah rakyat.
Yodi.
Aksi Demo DPRD Metro, Pendemo Dibayar Rp50 Ribu dan Libatkan Pelajar
METRO, GSC. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro digrudug sejumlah masa yang mengatasnamakan masyarakat peduli Metro.
Mereka menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan isu perselingkuhan salah satu anggota legislatif.
Namun, dari sejumlah massa itu terdapat beberapa yang masih berstatus pelajar. Bahkan, mereka tidak mengerti apa saja yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut.
Mereka mengaku ada oknum yang mengkoordinir untuk ikut aksi unjuk rasa dengan imbalan uang.
“Iya om, lagi libur sekolah, saya sekolah di SMKN 3 Metro,” kata Visent salah satu pendemo saat diwawancarai, Senin (16/6).
Selain itu, juga terdapat pedagang yang tidak mengetahui pasti aksi demo yang dilakukan.
“Saya dibayar Rp50 ribu, Deri yang ngasih,” imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator demo membantah keras tuduhan tersebut. “Saya gak ngasih uang,” Singkatnya, sembari meninggalkan lokasi demo.
Diketahui, dugaan kasus perdelingkuhan ini telah ditutup karena laporan sudah ditarik. Tetapi, ada segelintir orang ingin terus diangkat.
Demo itu ditengarai ditunggangi oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya.
Yodi.
PD IWO Metro Sambut Ketua DPRD Ria Hartini Dengan Jamuan Makan Siang
METRO, GSC. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Ria Hartini menghadiri jamuan makan siang yang diinisiasi Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kota Metro, Minggu, 15/6/2025.
Kegiatan itu diinisiasi guna merawat silaturahmi dan sinergitas antara awak media yang tergabung di PD IWO Kota Metro dengan legislatif, dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ria Hartini mengatakan, ia menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, insan pers dan legislatif memiliki kesamaan fungsi dalam hal pengawasan dan kontrol sosial, perlu menjaga solidaritas dan membangun komunikasi yang intens.
“Saya mengapresiasi kegiatan ini. Tentu hal semacam ini perlu diselenggarakan, selain me-refresh pikiran, juga mempersempit jarak antara anggota dewan dengan wartawan,” tutur Ria.
Tempat yang sama, Ketua PD IWO Kota Metro, Yodie Effendie mengatakan, makan siang bersama Ketua DPRD merupakan suatu kehormatan dan menambah semangat anggotanya dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis.
“Kami menyambut baik kedatangan Ibu Ria Hartini. Tentu kami juga berharap, kehadiran beliau di tempat ini dapat menambah semangat wartawan, khususnya yang tergabung di PD IWO Metro,” tukasnya.
Diketahui, PD IWO Kota Metro secara khusus telah mempersiapkan sejumlah menu makanan, seperti gulai dan sate kambing sebanyak dua ekor, serta ikan bakar lengkap dengan sambal terasi dan lalapan yang dimasak oleh tenaga profesional, untuk menyambut kedatangan Ketua DPRD Kota Metro.
Yodi.
Komisi I DPRD Kota Metro Perjuangkan Arah Pelangsingan Anggaran, Amrulloh : Pembangunan Harus Lebih Baik
METRO, GSC. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro berkomitmen mengawal arah kebijakan pelangsingan alias efisiensi anggaran, agar dilaksanakan dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat, khususnya terkait dengan pembangunan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, Amrulloh mengatakan, pihaknya bakal mengawal ketat mekanisme efisiensi anggaran. Wakil rakyat akan memperjuangkan hal-hal yang bersifat mendasar, misalnya perbaikan infrastruktur jalan dan atau program pembangunan daerah.
“Jadi secara garis besarnya, efisiensi anggaran itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Apa-apa yang diefisiensikan itu disesuaikan, seperti misalnya anggaran perjalanan dinas, dana hibah. Tapi masak iya mau memotong yang seperti itu, tapi tidak mengalihkan pendanaan yang sifatnya lebih umum seperti untuk perbaikan infrastruktur,” kata Amrulloh, Rabu, 25/6/2025.
“Karena kalau bicara soal hibah organisasi yang dilangsingkan, itu kan dampaknya untuk ke organisasi saja. Tapi kalau anggaran infrastruktur, kan itu berdampak ke masyarakat luas. Bahkan kalau jalan di Metro ini diperbaiki, yang merasakan itu kan bukan hanya warga Metro saja, luas lah dampaknya kan,” imbuhnya.
Diketahui dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tertuang tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Inpres ini ditujukan kepada para menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota, dan pejabat negara lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, dengan target efisiensi sebesar Rp306,69 triliun, yang terdiri dari efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan efisiensi transfer ke daerah.
Sementara di Kota Metro, menurut Amrulloh, kepala daerah telah memulai pelangsingan anggaran, dan hal itu mestinya dapat diterima dan cukup sebagai contoh kepada jajaran di bawahnya.
“Pemkot Metro saja memberi contoh dengan banyaknya memotong anggaran yang jumlahnya besar bahkan, karena agar anggaran itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih umum sifatnya. Intinya, pembangunan itu harus lebih baik, agar masyarakat juga bisa merasakan kemaslahatannya. Maka, anggaran pembangunannya dulu diperbanyak.” Tandasnya.(ADV)
Walikota Metro Bersama DPRD Melakukan Pembahasan Pemangkasan Anggaran Tahun 2025
METRO, GSC. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso menyebutkan saat ini Pemkot tengah melakukan pembahasan pemangkasan anggaran dengan DPRD setempat.
Ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025.
“Besok (Kamis, red) efisiensi anggaran masuk ke pimpinan DPRD untuk pembahasan. Setelah itu, kita ajukan ke provinsi untuk di evaluasi Gubernur,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Rabu (5/6).
Dia menjelaskan, nantinya setelah disetujui, anggaran tersebut baru bisa berjalan. Artinya, pembangunan di Kota Metro bisa langsung dilaksanakan.
“Jadi untuk masyarakat Kota Metro mohon bersabar. Kita bukan tidak ada pembangunan tapi masih menunggu persetujuan efisiensi anggaran APBD,” jelasnya.
“Ini sesuai dengan Instruksi Presiden Prabowo yang tentu tujuannya agar anggaran APBD itu penggunaanya tepat sasaran,” imbuhnya.
Bambang menegaskan, meski ada pemangksana, anggaran proyek strategis dan yang berkaitan dengan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan lainya tetap diutamakan.
“Pemangkasan itukan hanya untuk kegiatan yang bersifat ceremonial, tapi yang berkaitan dengan masyarakat akan tetap diutamakan,” tandasnya.
ADV.
Anggota Komisi II DPRD Kota Metro Kawal Proses Normalisasi Sungai Way Perak
METRO, GSC. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, A Cahyadi Lamnunyai, turun tangan mengawal proses normalisasi Sungai Way Perak di Kota Metro, Minggu, 15/6/2025..
Sungai Way Perak yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung itu diduga menjadi penyebab utama musibah banjir yang kerap terjadi di kawasan permukiman di Bumi Sai Wawai.
Cahyadi Lamnunyai memastikan, pengerjaan proyek itu bakal berlangsung dengan diawasi oleh legislatif, hingga penyelesaiannya berjalan sesuai rencana dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Dari pantauan kami di lapangan, proses normalisasi berjalan lancar. BBWS menurunkan dua alat berat berupa excavator amfibi. Kami dari DPRD berperan mengawal prosesnya agar tuntas, sedangkan teknis dan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan pihak balai,” kata Cahyadi.
Dari pantauan di lokasi, terlihat dua unit excavator amfibi diturunkan langsung oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PUPR, untuk mengeruk sedimentasi, membersihkan semak belukar, dan melakukan normalisasi alur sungai.
Proyek ini menyasar titik kritis di wilayah RW 06, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur.
Menurut Cahyadi, dari titik nol lokasi pengerjaan, terlihat jelas endapan lumpur, sampah rumah tangga, dan semak belukar yang diduga menjadi faktor utama pendangkalan sungai.
Politisi partai politik besutan Megawati Soekarno Putri tersebut juga mengungkapkan, pengerahan alat berat dari BBWS adalah hasil dari komunikasi intensif dan kolaborasi antara DPRD, Pemerintah Kota Metro, pamong kelurahan, serta masyarakat setempat.
“Setelah normalisasi ini tuntas, kami di DPRD akan mendorong Pemkot untuk kembali ajukan permohonan perawatan berkala ke BBWS. Sungai tidak bisa ditangani sekali lalu ditinggal. Harus dijaga terus,” pungkasnya.[ADV]
Antisipasi Ancaman Penyakit AIDS, Komisi II DPRD Metro Cari Solusi Bersama OPD
METRO, GSC. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menangkap aspirasi masyarakat, terkait praktik prostitusi online dan pergaulan bebas, serta keterkaitannya dengan lonjakan kasus Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di Provinsi Lampung.
Hal itu menindaklanjuti adanya keluhan masyarakat, wabil khusus kaum ibu yang mengadukan kekhawatirannya, terkait maraknya praktik prostitusi online lewat aplikasi dan jejaring media sosial.
Wakil rakyat bakal memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, dalam upaya pembatasan tindak asusila, hingga mengevaluasi izin tempat-tempat usaha yang diduga turut serta memfasilitasi pelaku-pelaku prostitusi.
Langkah-langkah itu bertujuan menemukan solusi dan mengantisipasi, serta menekan sebaran kasus HIV/AIDS yang diperkirakan Dinkes Provinsi Lampung, bakal terus melonjak dari tahun-tahun sebelumnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Ancilla Hernani mengatakan, pihaknya secepatnya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait, guna mengurai permasalahan dan menentukan langkah minimalisasi praktik prostitusi.
“Komisi II akan memanggil dinas terkait dalam jangka waktu dekat ini. Kita akan mengundang mereka untuk mencari langkah-langkah solutif dan antisipatif, terkait prostitusi dan seks bebas di kalangan remaja, atau penyakit sosial masyarakat,” kata Ancilla saat dikonfirmasi InfoPresisi.com di ruang kerjanya, Rabu, 21/5/2025.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, Kota Metro yang dikenal dengan visi Kota Pendidikan dan Kota Religius, tentu harus keras dalam penegakan aturan, menyikapi praktik prostitusi.
“Kota Metro ini punya visi sebagai Kota Pendidikan, juga sebagai kota yang religius. Maka dengan adanya isu praktik prostitusi dan seks bebas, atau tindakan-tindakan asusila semacamnya, tentu isu ini akan membuat resah masyarakat dan menyisakan kesan yang tidak baik,” tegasnya.
Provinsi Lampung yang notabenenya memiliki kultur budaya yang kuat dan beragam, ditambah sekitar 96,26 persen penduduk yang beragama Islam, seyogyanya menjadi salah satu daerah yang menolak keras perilaku asusila, yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus HIV/AIDS.
Berdasarkan informasi yang dihimpun InfoPresisi.com, diketahui peningkatan jumlah pengidap penyakit HIV/AIDS di Lampung, dari tahun ke tahun cukup signifikan. Salah satu penyebab lonjakan angka tersebut, diduga dikarenakan maraknya praktik prostitusi.
Data statistik menunjukkan jumlah kasus HIV di Lampung pada 2022 mencapai 730 orang. Sedangkan pada 2023, jumlah pengidap kasus HIV/AIDS di Lampung meningkat drastis mencapai 5.643 orang. Pada 2024, Dinkes Provinsi Lampung memperkirakan, ada sekitar 10.093 orang mengidap HIV/AIDS, namun yang ditemukan baru 6.570 orang.
Ancilla Hernani menegaskan, pihaknya secara khusus meminta Satpol PP, untuk meningkatkan pengawasan, melakukan sidak, serta mengevaluasi kembali perizinan rumah penginapan, hotel, indekos, serta tempat hiburan yang diduga kuat disalahgunakan oleh konsumennya, sebagai tempat prostitusi atau seks bebas.
“Jadi, fungsi pengawasan itu harus ditegakkan kembali, jangan sampai ada stigma yang berkembang, bahwa perbuatan asusila semacam itu bebas dilakukan di hotel, tempat penginapan, indekos dan lain sebagainya,” tandasnya.[ADV]
Efril Hadi : Soal Infrastruktur, Pertanian dan Sampah Jadi Aspirasi Masyarakat Metro Utara
METRO, GSC. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Efril Hadi menggelar Reses di kediaman salah seorang warga di Jalan Kucing, RW07, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Rabu, 21/5/2025.
Reses anggota DPRD merupakan suatu masa, bagi anggota legislatif untuk melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung parlemen. Adalah suatu kesempatan bagi anggota parlemen, untuk berinteraksi secara langsung dengan konstituen.
Mendengar berbagai hal yang menjadi keluhan dan usulan dari masyarakat, untuk kemudian diserap sebagai aspirasi masyarakat, memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen, dan mempercepat hubungan informasi antara pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan masyarakat.
“Ya. Jadi, itu reses masa sidang ke II. Banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan, didominasi soal infrastruktur, mulai dari soal irigasi, lampu jalan, tiang listrik, jalan penghubung, dan lainnya,” kata Efril.
Menurutnya, aspirasi lainnya yang disampaikan masyarakat juga terkait bidang pertanian, yakni tentang kondisi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan konstruksi, sedimentasi dan sampah.
”Masyarakat menyampaikan terkait kondisi irigasi. Insya Allah, itu akan kita kawal bersama- sama, agar harapannya, bisa segera direalisasikan,” paparnya.
”Warga juga berkeinginan, agar jalan penghubung ke arah Kelurahan Karangrejo bisa ditembus, menjadi akses jalan bagi warga sekitarnya,” imbuhnya.
Sementara itu, sambung Efril, untuk jaringan instalasi kelistrikan, masyarakat mengusulkan adanya penambahan tiang PLN.
”Jadi ada beberapa usulan warga terkait tiang PLN di Metro Utara. Saya siap membersamai warga Purwosari untuk berupaya mengusulkan pengadaan tiang listrik ke pihak PLN. Sehingga, kita juga mendorong kepada Lurahnya atau pamong bersama sama agar dapat terealisasi tiang listrik dari pihak PLN,” tuturnya.(ADV)
Kunjungi IDEA INDONESIA, Wakil Menteri P2MI: IDEA Mitra Strategis Bawa SDM Lokal Ke Level Global
Metro, Lampung, GSC. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonsia (Wamen P2MI), Christina Ariyani, baru-baru ini mengunjungi IDEA Indonesia Cabang Metro, Lampung. Ini merupakan kunjungan tindaklanjut atas kemitraan yang telah terjalin antara IDEA dengan Kementerian P2MI sejak kementerian ini masih berbentuk Badan P2MI.
Dalam kunjungan kerja yang didampingi oleh Pejabat Kementerian P2MI dan Kepala BP3MI Lampung, Wamen Christina ingin melihat lebih dekat serangkaian proses, sistem, dan fasilitas pelatihan di IDEA Indoensia, yang juga merupakan Lembaga Pelatihan Terbaik 1 Nasional versi Kemendiknas RI ini.
Kunjungan diawali dengan rangkaian penyambutan oleh jajaran Direksi IDEA dan ramah tamah Wamen P2MI bersama jajaran management dan pendidik Idea Indonesia.
Selanjutnya, Wamen Christina didampingi Pejabat Kementerian P2MI dan Kepala BP3MI Lampung meninjau langsung proses belajar peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan praktikum di tiap jurusan. Christina sangat terkesan dengan sistem dan metode pelatihan IDEA Indonesia. Karena, seluruh proses pelatihannya langsung dilaksanakan di hotel, dibimbing para manager hotel, dan menggunakan fasilitas operasional hotel. “Saya melihat peserta program belajar dengan enjoy dan mendapat pengalaman yang sangat relevan. Dengan begini, setelah lulus mereka lebih siap untuk berkarir, khususnya di luar negeri”.
Kegiatan Wamen Christina kemudian dilanjutkan dengan sesi sharing dan diskusi dengan Jajaran Pemkot Metro, Forkopimda, Stakeholder Pendidikan Vokasi, dan Ratusan Peserta Pelatihan Idea Indonesia.
Mengawali acara diskusi, Presiden Direktur Idea Indonesia, Eko Desriyanto, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kementerian P2MI RI dan BP3MI Lampung yang memberi perhatian dan memilih Idea Indonesia sebagai mitra strategis Kementerian P2MI dalam usaha menyiapkan Pekerja Migran Indonesia yang terampil, profesional dan berdaya saing global. “Perhatian dan dukungan langsung Kementerian P2MI dan BP3MI Lampung terhadap Idea Indonesia makin menyemangati kami untuk menciptakan lebih banyak lagi calon PMI yang handal, profesional dan berdaya saing global”, ungkap Eko.
Sekda Kota Metro, Bangkit Haryono, dalam sambutannya menyampaikan dukungan dan apresiasi kepada IDEA Indonesia karena telah turut mengangkat citra positif Kota Metro di kancah nasional dan internasional. “Selamat datang kepada Ibu Wamen Christina Ariyani dan terima kasih kepada sahabat saya Presdir Idea Indonesia, kalau bukan karena Idea mungkin Bu Menteri belum mengunjungi Kota Metro hari ini”, ucap Bangkit. Ia melanjutkan, “Pemerintah Kota Metro akan mendukung sepenuhnya upaya yang sudah dilakukan oleh Idea Indonesia untuk mendukung anak anak muda Metro dan Lampung umumnya, memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik dengan menjadi pekerja Migran yang handal dan legal prosedural di luar negeri”, tutup Bangkit.
Sementara itu pada sesi paparan dan diskusi yang bertema “Peluang dan Tantangan Penempatan Kerja Migran Indonesia Di Sektor Hospitality di Luar Negeri”, Wamen P2MI menyampaikan bahwa salah satu bidang yang memiliki potensi besar untuk bisa bekerja di luar negeri adalah sektor hospitality, seperti perhotelan, restaurant, dan kapal pesiar atau sea based workers. “Dari January hingga April 2025 ini saja, terdapat sedikitnya 59.000 permintaan tenaga kerja sektor hospitality dari 3 negara, yaitu Kroatia, Turkiye, dan Bulgaria”.
Christina melanjutkan, “Presiden Prabowo
Subianto sampai membentuk kementerian khusus P2MI untuk membantu masyarakat Indonesia mendapat kemudahan dan perlindungan selama bekerja diluar negeri”, lanjutnya.
Saat ditanya wartawan usai sessi duskisi, tentang alasan mengapa memilih mengunjungi Lembaga Pelatihan Idea Indonesia dari ratusan lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi di Propinsi Lampung, Christina menjelaskan bahwa IDEA Indonesia adalah Lembaga Berprestasi Nasional yang ribuan alumninya telah sukses menembus pasar kerja global. “IDEA adalah Mitra Strategis Kementerian P2MI yang telah mengantarkan ribuan SDM lokal ke level global, kunjungan ini juga direkomendasikan oleh Kepala P3MI Lampung yang telah intens berkomunikasi dan melihat langsung kualitas IDEA Indonesia selama ini”, pungkas Christina.
Kepala BP3MI Lampung, Ahmad Fauzi, dalam wawancara singkatnya menyatakan harapannya agar semakin banyak warga Lampung memiliki kompetensi yang unggul dan dapat menembus pasar kerja global secara prosedural. “Kami ingin lebih banyak lagi warga Lampung punya kompetensi khusus dari lembaga pelatihan seperti Idea Indonesia, menguasai bahasa asing sesuai negara tujuan, dan berangkat secara prosedural. Berangkat Migran, Pulang Juragan”, tutup Fauzi.
Yodi.