LLI Kota Metro Berkomitmen Siap Memenangkan Paslon Nomer Urut 2 WaRu

METRO, GSC. Tim Relawan Laskar Lampung Indonesia (LLI) Kota Metro berkomitmen siap memenangkan pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Metro periode 2025-2030 Wahdi-Qomaru (Waru) pada Pilkada 2024 mendatang.

Dikatakan Ketua Laskar Lampung Indonesia (LLI) Kota Metro, Ahmad Ridwan (Iwan Munir), pihaknya akan mengawal Paslon nomor dua (2) Wahdi-Qomaru (WaRu) mulai hari ini sampai dengan pintu kemenangan.

“Yang sudah pasti kami akan kawal Paslon nomor dua ini. Pada prinsipnya, konsep kami sama dengan konsep Paslon nomor dua (2),” kata dia, saat diwawancarai awak media, Kamis (26/9/2024).

Dia menyebut bahwa, pihaknya hanya merupakan instrumen yang turut menyempurnakan kemenangan Paslon WaRu.

“Tidak menutup kemungkinan, LLI ini bilamana diperlukan kami siap di garda barisan ke depan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kemenangan Paslon WaRu, Deswan menyampaikan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, Laskar Lampung Indonesia bersama anggotanya telah mendeklarasikan untuk mendukung Paslon nomor dua (2) Wahdi-Qomaru (WaRu).

“Kita sangat berterimakasih dan bersyukur atas banyaknya dukungan. Mudah-mudahan ini akan menambah kekuatan kita, kesolidan kita untuk bersama-sama memenangkan WaRu ke depan,” ujarnya.

Dengan banyaknya dukungan daripada relawan, pihaknya sangat optimis dapat memenangkan Pilkada 2024 di Bumi Sai Wawai mendatang.

“Kita bertambah optimis kemenangan bisa di raih oleh pasangan WaRu,” tuturnya. (Yodi)

Bantah Isu Tim WaRu Mundur, Deswan: Nama-Nama yang Beredar Tak Pernah Masuk Tim

METRO, GSC. Ketua Tim Pemenangan Wahdi-Qomaru (WaRu) pada Pilkada Kota Metro 2024, Deswan, menyebut informasi tim WaRu mundur dan menyeberang ke calon sebelah menyesatkan. Nama-nama yang beredar, jelasnya, tak pernah masuk dalam Tim WaRu Jilid II tahun 2024 ini.

“Setau saya, sebagai Ketua Tim WaRu, yang nama-namanya disebut, beredar di media bahwa mundur, sebetulnya mereka gak pernah masuk di tim WaRu. Jadi kalau gak pernah masuk, ya berarti gak pernah mundur,” jelas Deswan saat ditemui wartawan, Kamis, 26/9/2024.

Ia mengaku tak mengetahui jika nama-nama yang disebut mundur itu pernah terlibat dengan Wahdi-Qomaru pada pilkada sebelumnya. Yang jelas, ungkap Deswan, di Pilkada 2024 mereka tak pernah bergabung dengan tim WaRu.

“Jadi itu informasinya dibuat-buat, menyesatkan,” tegas Deswan.

Kader Partai Nasdem itu menyatakan bahwa tim WaRu Comeback 2024 tetap solid bahkan bertambah besar memperoleh dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

“Alhamdulillah tim WaRu ini sudah banyak sekali, malah saya bilang tim besar, yang dari 6 partai koalisi pengusung, total 11 partai nonparleman, dan relawan kita banyak sekali. Hari ini saja mau masuk lagi dukungan Laskar Lampung yang sebelumnya menarik diri dari kubu sebelah. Beberapa hari ke depan juga sudah ada jadwalnya yang mau bergabung, jadi saya kira sangat solid. Tidak ada yang mundur,” jelasnya.

Jika ada beberapa kader partai pengusung Wahdi-Qomaru mengarah ke kubu Mubaraq, menurut Deswan mereka memang tidak masuk tim WaRu sejak awal.

“Saya harap koalisi partai pengusung, relawan, dan simpatisan tidak terpancing isu-isu yang tidak benar. Kita tetap solid dan tetap semangat memenangkan WaRu. Gak usah kita tanggapi juga terlalu jauh, yang jelas kita tetap bekerja dan kita tetap solid,” tegasnya. (Yodi)

Paslon Nomer Urut 2 Wahdi – Qomaru (WaRu) Melaksanakan Rapat Terbatas Bersama Ketua Partai Politik (Parpol) Pengusung

METRO, GSC. Hari pertama tahapan kampanye di Pilkada 2024, Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Wahdi – Qomaru (WaRu) melaksanakan rapat terbatas bersama ketua partai politik (Parpol) pengusung di TMII, Rabu (25/9).

Tampak hadir dalam rapat tersebut yakni Plt Ketua DPC PDIP Metro, Ria Hartini, Ketua DPC PKS Ahmad Khusaini, Ketua DPC Gerindra Darsono, Ketua DPD II Golkar Subhan, Ketua DPC NasDem Abdulhak dan Ketua DPC PKB Wahid Asngari.

Calon Wali Kota Metro, Wahdi mengatakan, beberapa hal dibahas dalam rapat ini, salah satunya yakni komitmen WaRu untuk mewujudkan politik yang damai dan kondusif di Kota Metro.

“Iya hari ini kami melaksanakan rapat bersama enam Parpol pengusung, beberapa hal kita bahas salah satunya yaitu bagaimana agar situasi politik di Kota Metro ini berjalan kondusif,” katanya.

“Jadi tetap jaga kondusifitas Kota Metro yang selama ini sudah terjaga dengan baik,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, juga dibahas komitmen WaRu bersama Parpol tersebut untuk tidak menyebarkan berita hoax atau fitnah pada saat masa kampanye di Pilkada Kota Metro.

“Ini yang kita tekankan, jangan sampai ada berita hoax atau fitnah pada saat masa kampanye ini. Karena ini berbahaya sekali, jadi kita hindari hal-hal itu,” ucapnya.

“Tentu kita ingin memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Jadi jangan sampai ada hal-hal negatif seperti itu terjadi di Metro,” imbuhnya.

Wahdi menambahkan, WaRu bersama Parpol pengusung ingin bersama-sama ingin membangun Kota Metro yang lebih baik lagi. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan dari masyarakat.

“Tentu kita akan bekerja semaksimal mungkin, kita dekat masyarakat. Karena itu yang kita ingin, kami adalah bagian dari masyarakat karena itu kita ingin meminta dukungan dari masyarakat,” tandasnya.
Yodi.

Video Dukungan nya Viral, Kusbani Akan Laporkan Pencemaran Nama Baik Bila Terulang

METRO, GSC. Seorang ASN Pemkot Metro yang aksinya terang-terangan mendukung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro jelang Pilkada 2024 menuai polemik, akhirnya memberikan klarifikasi.

Kusbani, ASN tersebut, saat ini tercatat berdinas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro. Saat dikonfirmasi di STKIP Rosalia Metro, Kusbani menyebut tidak mengetahui video dirinya mendukung calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso dan M Rafieq Adi Pradana, bakal diunggah di media sosial dan mendapat banyak tanggapan.

“Saya tidak tau video itu karena memang bukan saya yang posting. Yang posting video itu Herman Sismono tanpa sepengetahuan saya,” kata Kusbani, Selasa, 24/9/2024.

Ia mengaku sempat meminta Herman Sismono yang merupakan salah satu tim sukses pasangan calon dengan tagline “Metro Mubaraq” itu untuk tidak mengunggah video tersebut. Namun, sayangnya video tersebut tetap disebar melalui Facebook dan kemudian menjadi ramai.

“Sebenarnya saat postingannya muncul sudah saya sampaikan kepada beliau bahwa itu menyangkut pribadi saya sehingga saya minta video itu untuk ditarik dan jangan ditetapkan sebagai postingan. Kami juga sudah memberikan keterangan baik kepada dinas maupun Inspektorat, sehingga yang menjadi harapan maupun imbauan, menjadi penindakan instansi terkait, itu menjadi catatan saya,” ungkapnya.

Kusbani juga menegaskan, setelah klarifikasi terkait video yang viral itu, jika masih ada orang yang kembali mengunggah tanpa izin maka dia akan mempersoalkannya dengan tuduhan pencemaran nama baik. “Apabila ini terulang kembali, setelah klarifikasi ini, muncul video itu lagi tanpa izin saya, tentu akan saya tindak, saya tidak akan diam, karena itu menyangkut nama baik saya,” ujarnya.

“Karena saya juga tidak tau kalau video saya diunggah, saya gak buka Facebook. Tau-tau beritanya muncul di media, ketika saya menyampaikan keberatan, Herman Sismono menarik unggahan tersebut, dan beliau sudah mohon maaf,” imbuhnya lagi.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kota Metro, Maria Kristina, mengatakan video yang melibatkan seorang ASN bernama Kusbani mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada 2024 akan menjadi masukan awal bagi Bawaslu karena peristiwanya sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU

Ia menambahkan, ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon pada 22 September, dan memasuki masa kampanye dari 25 September hingga 23 Oktober, maka semua bentuk pelanggaran bisa ditindak sesuai mekanisme.

“Ada laporan masuk, ada klarifikasi dan identifikasi masalah, baru bisa diregistrasi penanganan pelanggaran merupakan tindakan pidana atau pelanggaran etika. Kalau pidana berarti ranah Gakkumdu, tapi kalau mengacu pelanggaran etika, itu ke KASN atau pejabat internal yang berwenang untuk menindak. Bawaslu hanya merekomendasikan penindakan dari hasil temuan atau laporan,” jelasnya. (Yodi)

Paslon Walikota dan Wakil Walikota Metro WaRu Dapatkan Nomer Urut 02

METRO, GSC. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin dan Qomaru Zaman (WaRu) sah mendapat nomor urut 02 pada pengundian nomor untuk pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro di kantor KPU setempat, Senin (23/9).

Saat mendapat nomor tersebut, WaRu disambut riuh para simpatisan yang hadir. Mereka meneriakkan dua periode WaRu dan lanjutkan untuk sang petahana tersebut.

Ketua Tim Pemenangan WaRu Deswan, mengatakan, nomor urut 02 melambangkan keberlanjutan dan kesinambungan dalam pembangunan Kota Metro berkelanjutan.

“Alhamdulillah bagi kami nomor urut 02 itu nomor keberuntungan. Karena nomor urut itu berarti Wahdi – Qomaru jilid 2 akan menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro periode 2024-2030 yang akan datang,” ujarnya.

“Saya yakin ini nomor uru ini adalah nomor keberuntungan bagi Wahdi – Qomaru,” sambungnya.

Dia menjelaskan, nomor urut tersebut memiliki makna yang sarat akan kemenangan. Nomor ini sekaligus menjadi identitas yang telah melekat ke sosok Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

“Prabowo-Gibran calon presiden menang juga dengan nomor urut 2. Kemudian, informasi juga calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Mirza – Jihan juga nomor urut 2. Mudah-mudahan ini tanda-tanda keberhasilan keberuntungan kita dan kesuksesan kita dari Wahdi – Qomaru,” tuturnya.

Sementara calon Wali Kota Metro, Wahdi mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berjuang bersama WaRu.

“Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya dalam membersamai kami untuk kembali berjuang. Coblos WaRu, coblos no 02,” tandasnya.
Yodi.

ASN Dilarang Menjadi Tim Sukses Salah Satu Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro

METRO, GSC. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus aktif di Kota Metro, secara sengaja bersikap tidak netral, dengan menjadi tim sukses salah satu bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Metro, pada Pilkada 2024.

ASN yang diketahui Berisinial (K) ini menjadi salah satu tim sukses bakal calon kepala daerah Kota Metro mencuat, usai foto dan videonya tersebar di media sosial Facebook.

Pada unggahan video berdurasi empat detik itu, ASN berisinial (K) dan bersama sejumlah tim sukses salah satu bakal calon kepala daerah, meneriakkan kata “menang” Sembari menyebutkan nama pasangan bakal calon tersebut. Minggu 22/9/2024.

Menanggapi terkait Netralitas ASN, Ketua Bawaslu Kota Metro Badawi menyampaika, kabar dan isu ASN tidak netral di lingkungan paslon sudah santer beredar, dan meminta masyarakat untuk lapor bila melihat indikasi ASN berpihak kepada paslon.

“Pastinya ASN itu harus Netral, tidak boleh memihak pada salah satu paslon, ASN juga dilarang ikut berkampanye, atau mensukseskan salah satu calon, dan memang sudah banyak cerita dan isu ASN di seputaran para calon, dan bila ada indikasi itu segera lapor Karena bila hanya cerita dan isu kami tidak bisa menindak,” Kata Badawi

Bawaslu juga akan berkoordinasi denganKomisi Aparatur Sipil Negara, bila ada laporan ASN tidak netral, atau mendukung salah satu palson. Hal ini bertujuan, menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

” laporan itu juga ada syarat-syaratnya seperti melampirkan KTP dan bukti buktiKecamata dokumentasi, jenis pelanggarannya seperti apa, bisa langsung lapor ke Bawaslu atau ke Panwaslu di setiap Kecamatan, jangan takut untuk melapor.” Ucapannya

Fenomena ASN tidak netral kerap muncul saat pilkada, hal ini tentu mencidrai kepercayaan masyarakat, tentang netralitas ASN di Pilkada. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 2 huruf f tentang ASN jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas. Bahkan dalam pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain ASN, pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. Jika pihak-pihak disebutkan tetap diikutsertakan dalam kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

Sanksi tersebut tertuang, dalam Pasal 494 UU 7 tahun 2017 yang menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Yodi.

Sistem Politik di Indonesia Memberikan Ruang Bagi Calon Independen Untuk Berkompetis

METRO, GSC. Sistem politik di Indonesia secara konstitusional memberikan ruang bagi calon independen, terutama dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), seperti bupati atau wali kota. Namun, meskipun jalur independen ini tersedia, partai politik tetap menjadi pilar utama dalam struktur perpolitikan Nusantara. Kepala daerah yang terpilih melalui jalur independen sering kali menghadapi tantangan besar ketika harus bekerja sama dengan pejabat lain yang berasal dari partai politik, baik di tingkat provinsi (gubernur) maupun nasional (menteri hingga presiden).

Kepala daerah yang berasal dari jalur independen kerap kali berada dalam posisi dilematis. Mereka harus berhadapan dengan ekosistem politik yang didominasi oleh kepentingan partai politik. Hal ini dapat memengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan, terutama jika ada perbedaan pandangan politik atau prioritas antara kepala daerah independen dengan pejabat partai di atasnya. Misalnya, seorang bupati atau wali kota independen mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses dukungan anggaran dari provinsi atau pusat jika kepentingan politiknya tidak sejalan dengan gubernur atau menteri yang berasal dari partai politik.

Selain itu, kepala daerah independen sering kali harus berjibaku dengan tekanan politik dari DPRD yang anggotanya adalah kader partai. Seringkali, kebijakan atau program yang diajukan oleh kepala daerah independen bisa terhambat jika tidak mendapat dukungan dari anggota DPRD, yang biasanya mempertimbangkan kepentingan partainya masing-masing, paling tidak perbedaan persepsi.

Partai politik di Indonesia memiliki peran penting dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengambilan keputusan di berbagai level. Mereka tidak hanya mengendalikan jalur kekuasaan melalui jabatan-jabatan penting seperti gubernur, menteri, atau presiden, tetapi juga menguasai mayoritas kursi di parlemen. Ini membuat partai politik tetap sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan dan distribusi kekuasaan, bahkan ketika jalur independen diperbolehkan secara hukum.

Meskipun sistem politik Indonesia memungkinkan adanya calon independen, partai politik tetap memegang peranan sentral dalam perpolitikan nasional. Kepala daerah yang terpilih melalui jalur independen sering kali menghadapi dilema karena harus berinteraksi dengan sistem politik yang didominasi oleh partai, dan sulit untuk bergerak bebas tanpa dukungan atau persetujuan dari aktor-aktor politik partai.
Yodi.

Warga RT 14 RW 04 Kelurahan Rejomulyo, Bantah Isu Pengrusakan Drainase

METRO, GSC. Warga RT 14 RW 04 Kelurahan Rejomulyo, Metro Selatan menyebut kabar pengrusakan drainase yang baru saja dibangun dilingkungan tersebut tidak benar.

Sebab, warga justru sangat antusias dengan pembangunan drainase tersebut. Warga bergotong royong membantu pembangunan drainase tersebut agar cepat selesai.

Salah satu warga setempat, Suroso (63) mengaku pihaknya bersama warga lainya justru senang drainase di jalan tersebut dibangun. Beberapa warga juga menyumbang material seperti semen dan juga pasir.

“Kayak saya ini mas, saya kan bekerja sebagai sopir ya jadi tidak bisa bantu tenaga sehari-hari. Jadi karena itu saya menyumbang pasir supaya pembangunan drainasenya makin bagus,” kata dia, Kamis (5/9).

“Warga lainya ada juga yang menyumbang semen. Iya itu tadi warga disini itu seneng dengan adanya pembangunan drainase ini. Tidak ada rusak merusak,” imbuhnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, selain material, beberapa warga juga menyumbang tenaga atau makanan untuk para pekerja yang tengah membangun drianase tersebut.

“Banyak kalau yang menyumbang tenaga mas, ada juga yang ngasih kopi lalu gorengan atau makanan. Ya memang ini gotong royong bareng-bareng warga hitunganya,” paparnya.

Warga lainnya, Suraji mengatakan, masyarakat di lingkungan setempat seharusnya mendapat apresiasi, bukan malah hal yang sebaliknya. Sebab, antusiasme, kepekaan sosial dan silaturahmi yang terjalin antarwarga selama ini, justru sangat mendukung program pembangunan pemerintah.

“Setahu saya, warga sini itu kompak dan rela berkorban kok, apalagi kalau memang kegiatannya itu adalah untuk pembangunan,” bebernya.

Sementara itu, Camat Metro Selatan, Fajar Riatama mengapresiasi semangat dan antusias masyarakat yang ikut swasembada dalam pengerjaan rehabilitasi infrastruktur tersebut.

“Ya benar. Saya sangat berterima kasih untuk masyarakat Metro Selatan. Bisa kita lihat semisal ketika ada pawai budaya, warga justru tidak sayang untuk mengeluarkan modal sendiri. Apalagi dengan pembangunan kan, ya justru mereka ikut berpartisipasi, bahkan menyumbang material,” tukas Fajar.

Menyikapi kabar miring soal pengerjaan rehabilitasi drainase tersebut, Kecamatan Metro Selatan segera turun ke lapangan dengan menggandeng konsultan pembangunan, untuk melakukan pemeriksaan yang disaksikan secara langsung oleh masyarakat, hingga LSM.

Pemeriksaan dilakukan dengan mengukur panjang bangunan, kedalaman tanggul, hingga memastikan kualitas konstruksi yang dinilai kokoh dan akan mampu bertahan lama. Sehingga disimpulkan, tidak ada suatu hal yang berpotensi merugikan pemerintah, pun masyarakat.

“Jadi, setelah kita ukur kembali, Alhamdulillah tidak ada hal yang mungkin mengakibatkan kerugian negara ya. Tadi juga konsultan sudah memastikan kualitas dan volumenya, dan Alhamdulillah juga bisa kita terima hasilnya,’’ tandasnya.
Yodi.

Wahdi Sirajuddin Calon Kuat Pimpin Kota Metro Priode Mendatang

METRO, GSC. Dinamika Pilkada Kota Metro 2024 kian mengerucut jelang pendaftaran di KPU. Hingga kini, Wahdi Siradjuddin menjadi calon kuat tanpa lawan berarti pada pemilihan yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Sebagai calon petahana, Wahdi digadang-gadang berpasangan dengan Ahmad Mufti Salim, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung yang pada Pilkada 2020 silam maju sebagai calon wali kota.

Masuknya nama Mufti Salim dalam bursa bakal calon wakil wali kota Metro 2024 membuat sebagian warga teringat politik identitas yang digunakannya pada Pilkada 2020 lalu. Saat itu, Mufti yang berpasangan dengan Saleh Chandra, kerap menggunakan surjan dan blangkon, pakaiannya resmi adat Jawa bagi laki-laki, ketika turun berkampanye menemui masyarakat.

Tak heran jika kemudian warga menolak Mufti pada Pilkada 2024. Mereka khawatir gaya yang sama kembali digunakan dalam kampanye sehingga memunculkan polarisasi di tengah masyarakat. Hal itu seperti disampaikan AB (36), warga Yosorejo, Metro Timur.

“Terus terang kalau Mufti Salim kembali masuk di Pilkada Metro tahun ini, kami menolak. Dia pakai politik identitas pada Pilkada 2020 lalu, bikin kesal. Dia bawa-bawa pakaian seperti itu, seolah enggak menghargai budaya lain. Sekarang dia mau masuk lagi, ya kami gak mau,” ujar AB, Rabu, 21/8/2024.

AB menilai, kondisi masyarakat Kota Metro yang majemuk akan terpolarisasi dengan kampanye politik yang menonjolkan identitas budaya tertentu. “Di Metro masyarakat sudah hidup dengan tenang, jangan timbulkan bibit perpecahan karena tujuan politik,” katanya.

Hal senada disampaikan WD (37), warga Hadimulyo Barat, Metro Pusat. Ia mengaku tak suka dengan pilihan branding politik Mufti yang menampilkan identitas Jawa pada Pilkada 2020, dan dikhawatirkan pola tersebut akan kembali dilakukan.

“Waktu itu (Pilkada 2020) dia sosialisasi pakai blangkon, baju adat Jawa, di poster, di gambar, keliling ke mana-mana begitu. Yang dia lupa, ini Lampung, masyarakatnya juga sudah beragam, jadi gak perlu yang begitu untuk dapat suara. Lagi pula, lebih baik putra asli Kota Metro yang mimpin kota ini,” ucapannya.

Pegiat sejarah dan budaya Lampung, Arman AZ, pernah mempersoalkan calon kepala daerah yang kerap menunggangi idiom budaya lain untuk memperoleh simpati mata pilih pada pilkada lalu.

“Mereka pikir masyarakat mudah kepincut dengan kostum berbau etnis. Minim wawasan. Calon-calon itu tanpa sadar telah membelah masyarakat di tempatnya,” terang Arman.

Ia meminta para calon kepala daerah, sebagai publik figur memiliki komitmen untuk melestarikan budaya lokal. “Yang terpenting mereka menampilkan komitmen dan upaya konkret terhadap pelestarian budaya lokal, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung,” tekannya.(Yodi)

KPU Kota Metro Pastikan Sekitar 128 Ribu Telah Rampung Proses Coklit

METRO, GSC. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro pastikan sekira 128 ribu, dengan estimasi 100 persen pemilih di Bumi Sai Wawai telah rampung proses Coklit.

Angka tersebut mengacu pada daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) yang diterima KPU Kota Metro.

Dari data yang dihimpun tersebut, berikutnya akan menjadi gambaran jumlah daftar pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada serentak yang berlangsung pada 27 November 2024 mendatang di 234 TPS yang tersebar di Kota Metro.

“Tahapan Coklit dimulai sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024 lalu dan berhasil dihimpun sekira 128 ribu data pemilih yang tersebar di Kota Metro,” kata Nurris Septa Pratama saat wawancara, Senin, 29 Juli 2024.

Septa menuturkan, pasca proses Coklit selesai, berikutnya KPU akan melakukan tahapan rekapitulasi di kelurahan hingga tingkat kota yang dilakukan supervisi dan tim monitoring KPU Metro.

“Berikutnya akan ada proses pendataan, dimulai dari daftar pemilih sementara (DPS), masih panjang prosesnya. Belum lagi akan dilakukan dari DPS yang telah rampung, nantinya, hingga finalnya pada penetapan daftar pemilih tetap (DPT). DPT itu nantinya yang akan menjadi acuan pada Pilkada mendatang,” tuturnya.

Ada pun masalah yang kami temui di lapangan, yaitu saat petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) kesulitan mendata masyarakat, dan itu mengharuskan kami bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pamong setempat.

“Kendala pasti ada, di antaranya petugas Pantarlih ada yang merasa kesulitan untuk menemui warga. Alhamdulillah masalah tersebut sudah teratasi,” pungkasnya. (Yodi)