Bupati Lampung Tengah Mengatakan Pentingnya Peran Serta Dinas PKPPCK Dalam Mengurangi Rumah Tidak Layak Huni

LAMPUNG TENGAH, GSC. Tenaga Fasilitator Lapangan merupakan tenaga yang dipersiapkan secara khusus untuk menjadi fasilitator atau pendamping bagi masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat seperti salah satunya program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pentingnya ilmu yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Tengah mengadakan Pelatihan Pembinaan Fasilitator Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) taman ceri glompong Bandarjaya, Kamis (27/07/2024).

Acara diawali dengan laporan penyelenggaraan kegiatan yang dilaporkan langsung oleh Kepala Bidang Perumahan Bu Novida Asri Dewi, ST., MT, dengan mengundang 39 Kampung/ Keluraha dan 21 Kecamatan, yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lampung Tengah Bapak Veni Libriyanto, S.T., M.T., yang dalam sambutannya diwakili oleh Sekertaris Dinas PKPPCK M. Abdi Hans, S.IP., M.H., mengatakan agar peserta pelatihan dapat mengerti dan memahami dengan seksama materi yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan RTLHL tahun 2024 agar dapat berjalan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, untuk mendapatkan tenaga fasilitator yang berkualitas agar dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk memverifikasi, identifikas keswadayaan, rembuk warga, pelaksanaan serta monitoring dan pengawasan.

Mengingat himbauan Bapak Bupati Lampung Tengah Hi, Musa Ahmad, S. Sos., M.M., pentingnya peran serta Pemerintah Daerah dalam mengurangi angka rumah tidak layak huni yang berada di Kabupaten Lampung Tengah ini.

Saya juga berharap peserta tenaga fasilitator mengikuti kegiatan dengan penuh atensi dan berperan aktif, dalam sesi diskusi maupun simulasi dan dapat mengaplikasikan dalam tugas dilapangan nanti,” kata M. Abdi Hans, S.IP., M.H.

Alokasi dana APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 ini untuk kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dengan luas 10 hektar sebesar Rp 2.625.000.000 dengan penerima sebanyak 150 penerima bantuan yang tersebar di kabupaten Lampung Tengah, telah terealisasi perbaikan RTLH.

“Masih perlu kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk menuntaskan penanganan program Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kabupaten Lampung Tengah ini,” ucapnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lampung Tengah dalam program penanganan PK RTLH, melaksanakan bantuan sebanyak 150 penerima bantuan.., Tutupnya.
Red.

Walikota Metro Mengatakan Dalam Mengatasi Permasalahan Banjir di Jalan Imam Bonjol Perlu Perencanaan Yang Matang

METRO, GSC. Walikota Metro, Wahdi Sirajuddin bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang (DPUTR) yang di wakilkan oleh Sektetaris dan jajaran, serta kepala Dinas Kominfo meninjau perbaikan infrastruktur jalan dan drainase di Jalan Imam Bonjol, Jalan WR Supratman dan Jalan Kaca Piring.

“Kita tadi memantau ke Jalan Imam Bonjol melihat sistem drainase untuk mengatasi banjir yang sering terjadi. Kita melakukan pelebaran dulu karena sistem drainase sebelah satu sisi itu sudah tertutup, kemudian sebelah sisinya lagi kita lebarin,” kata Wahdi usai tinjauan, Senin (29/7).

Dikatakanya, dalam mengatasi permasalahan banjir di Jalan Imam Bonjol perlu perencanaan yang matang. Sebab, selama ini penyebab banjir di jalan tersebut akibat air tidak bisa masuk ke saluran pembuangan.

Untuk itu, perlu adanya perencanaan agar sistem drainase di jalan tersebut bisa terintegrasi dengan saluran pembuangan. Sehingga ketika hujan turun, air tersebut bisa langsung menuju saluran pembuangan.

“Untuk pembangunan drenase terintegrasi, tetapi untuk membangun tersebut tidak bisa cepat karena sistem drainase integrasi yaitu membangun sistem yang hulu hilir dari titik buangnya dimana,” paparnya.

Wahdi menjelaskan, dalam pembangunan infrastruktur, Pemkot Metro tidak hanya membangun jalan tetapi juga sistem drainase dan juga trotoarnya.

“Kalau kita membangun jalan notabenennya jika kualitasnnya tidak bagus percuma sia-sia, membangun jalan harus terintegrasi. Mulai dari trotoarnya, sistem drainasenya itu harus terintegrasi,” ungkapnya.

“Kalau masyakarat tidak bergotong-royong makanya banyak tadi sistem drainase tertutup, masyarakat harus kontrol jalan dari mulai proses perbaikan jalan dan yang melintasi jalan itu,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, pembangunan jalan juga harus disesuaikan dengan beban kendaraan yang melintas di jalan tersebut.

“Seperti di Jalan WR Supratman tadi kita membangun 27 cm ketebalan dengan lantai dasar 10 cm, karena yang lewat disitu kapasitas paling sekitar 40 ton,” ujar Wahdi.

Dia mencontohkan, pembangunan Jalan Kaca Piring di Kelurahan Ganjarasri, Metro Barat. Dimana, perbaikan jalan tersebut mempunyai sistem integrasi yang baik dan juga memperhitungkan mobilitas jalan yang tinggi dan kendaraan muatan besar.

“Karena disini kita lihat banyak sekali mobil-mobil truk muatan besar, saya lihat pengerjaan nya cukup baik dan saya berharap jalan jalan yg lain nya seperti ini.dan perlu di ketahui
Disini banyak gudang,” Ya jalan nya harus di Rigit. tandasnya.
ADV.

Pendapatan Perkapita Kota Metro Tahun 2025-2045 di Targetkan Capai 72,05 Juta Pertahun

METRO, GSC. Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menargetkan pada tahun 2025 sampai tahun 2045 pendapatan perkapita kota setempat naik dari 49,32 juta menjadi 72,05 juta pertahun.

Hal ini dikatakan Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin dalam jawabanya atas pandangan umum fraksi DPRD Metro saat rapat paripurna tentang Raperda RPJPD Kota Metro tahun 2025-2045, Jumat (26/7).

Wahdi mengatakan, peningkatan pendapatan per kapita tersebut terdiri dari produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Metro, produksi perikanan berjumlah 250,73 ton per tahun dan kontribusi PDRB industri pengolahan 15,54 persen.

“Peningkatan pendapatan per kapita itu akan dicapai melalui upaya pembangunan antara lain pembangunan infrastuktur, dukungan sektor UMKM, peningkatan investasi daerah, pembangunan SDM dan lainya,” katanya.

Dia menjelaskan, pada tahun 2023 ini bersarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan per kapita Kota Metro sebesar Rp.45.236.830. Nilai ini merupakan nilai PDRB Kota Metro yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) setiap tahun.

“Sedangkan nilai Rp.29.907.123 merupakan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK) serta faktor yang mempengaruhi perkembangan harga barang dan jasa,” jelasnya.

Selain itu, dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan tahun 2025-2045, Pemkot Metro memproyeksikan tingkat kemiskinan di Bumi Sai Wawai juga turun menjadi 2 persen, lalu rasio gini (indeks) atau kesenjangan pendapatan antar penduduk sebesar 0,202 sampai 0,197.

“Kemudian kontribusi PDRB Kota Metro terhadap PDRB Provinsi Lampung sebesar 2,50 persen,” ucapnya.

Wahdi menuturkan, dalam RPJPD Kota Metro tahun 2005-2025 angka kemiskinan di Bumi Sai Wawai pada tahun 2025 yang ditargetkan sebesar 8,47 persen. Namun pada tahun 2023 ini persentase penduduk miskin telah mencapai angka 7,28 persen.

“Angka ini menunjukkan bahwa capaian pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkot Metro sudah lebih rendah daripada pemerintah pusat maupun provinsi,” paparnya.

Tal hanya itu, kedepan Pemkot ingin agar kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional Kota Metro meningkat yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks daya saing daerah menjadi 4,940.

“Dan pada tahun 2045 indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Metro di kisaran 83,51 sampai 85,13. Selain itu kita juga ingin emisi gas rumah kaca (GRK) Metro pada tahun 2045 turun hingga 93,17 persen,” terangnya.
(ADV)

Paripurna DPRD Kota Metro Bahas Tiga Agenda, Ini Penjelasannya

METRO, GSC. Ketua DPRD Kota Metro, Tondi Muammar Gaddafi Nasution, S.T. memimpin rapat Paripurna di gedung Dewan setempat Senin, (13/5/2024), dalam sambutannya Ketua DPRD ini mengatakan bahwa rangkaian kegiatan rapat hari ini akan disampaikan oleh Wali Kota Metro dan ditanggapi oleh fraksi-fraksi DPRD Metro.
“Pada kesempatan ini terdapat 3 agenda yakni, pertama pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Kedua jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, sekaligus pendapat Wali Kota Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Untuk yang ketiga jawaban atau tanggapan fraksi-fraksi terhadap pendapat Wali Kota Metro,” jelas Tondi.

Sementara, Wali Kota Metro, Wahdi Sirajudjuddin mengatakan terdapat 2 Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro dan satu Usul Pemerintah Daerah yang menjadi bahan utama rapat hari ini.

Dia mengatakan bahwa paripurna kali ini membahas tiga agenda, pertama Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Penyampaian LKPJ Wali Kota Metro Tahun 2023, dan jawaban Wali Kota Metro Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Kota Metro.

pengembangan sumber daya manusia, sehingga dapat menumbuhkan usaha-usaha yang mampu mensejahterakan masyarakat Kota Metro.

Ditempat yang sama, Perwakilan fraksi-fraksi, Yulianto memberikan pandangan terhadap Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang mana kewenangan pemerintah daerah ini merupakan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, serta pengawasan terhadap minuman beralkohol.

“Hal ini jangan hanya dibatasi dalam konteks distribusi di pasaran saja, melainkan harus bisa menyentuh sampai pada proses produksi,” katanya.

Selanjutnya, Yulianto memberikan tanggapan terhadap pendapat Wali Kota Metro terkait Raperda yang sudah disampaikan sebelumnya.

“Kami atas nama fraksi-fraksi DPRD Kota Metro menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota yang telah menyambut baik Raperda inisiatif tersebut. Tentunya hal tersebut menunjukkan keinginan dan pemahaman yang sama terkait Raperda yang dapat membawa kemajuan bagi Kota Metro,” tutupnya.

Paripurna kali ini diikuti Perwakilan fraksi-fraksi DPRD Kota Metro meliputi dari Partai Golkar, PDIP, PKS , Nasdem, Demokrat, dan Amanat Bangsa. (Adv)

Dispusarda Kota Metro Mengatakan Wali Kota Metro Wahdi Sirajuddin, Minat Budaya Baca di Bumi Sai Wawai Tertinggi di Provinsi Lampung

METRO, GSC. Dimasa Kepemimpinan pemerintahan Wali Kota Metro Wahdi Sirajuddin, minat budaya baca di Bumi Sai Wawai tertinggi di Provinsi Lampung. Hal tersebut diklaim lantaran terjadinya indeks literasi pembangunan masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusarda) Kota Metro, Komaruddin mengatakan, capaian tersebut didapatkan dari 7 indikator penilaian yang membuat Metro sebagai kota dengan literasi tertinggi di Lampung.

“Alhamdulillah Metro ini tertinggi di Provinsi Lampung. Jadi, ada 7 indikator diantara pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, dan kunjungan masyarakat. Kemudian, penunjang lainnya seperti Perpustakaan liber SMP berstandar Nasional, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan keanggunan perpustakaan,” kata dia, Selasa, 23 Juli 2024.

Dia menjelaskan, untuk di Dispusarda juga kini telah memiliki koleksi sebanyak 2.400 e-book dan 20.159 buku fisik.

“Ditambah lagi, setiap tahun kita ada peningkatan sebagai perputaran buku ya. Baik itu yang rusak dan buku yang harus di upgrade mengikuti perkembangan zaman,” jelasnya.

Selain ketersediaan buku yang memadai, pojok baca digital (Pocadi) juga termasuk proses pengembangan perpustakaan yang disediakan di outdoor atau luar ruangan.

“Memang, Pocadi ditempatkan diantara Taman Merdeka dan masjid Taqwa Metro sejak 2019 lalu. Ini bisa diakses seluruh masyarakat dengan fasilitas WiFi gratis,” ungkapnya.
(ADV)