Kagama Lampung Silaturahmi ke Sekretariat IWO Lampung

BANDARLAMPUNG, GSC. Perwakilan anggota Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Lampung silaturahmi ke Sekretariat Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung di Jalan Diponegoro, No. 3, Sumur Batu, Kelukbetung Utara, Bandarlampung, pada Jumat malam, 31 Januari 2025.

Ketua Kagama Lampung Nanang Purus Subendro yang diwakilkan Andri Restuni Nufiar, selaku koordinator Departemen Dukungan Kesejahteraan Anggota menyebutkan, kehadirannya bertujuan untuk mempererat hubungan, serta menjajaki peluang kolaborasi dengan IWO Lampung.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Andri menyampaikan bahwa Kagama Lampung tengah merencanakan aksi sosial di salah satu sekolah yang terdampak banjir.

“Kami ingin mengajak IWO Lampung untuk turut serta dalam kegiatan ini, agar dapat bersama-sama memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Andri.

Menanggapi ajakan tersebut, Ketua IWO Lampung, Aprohan Saputra, yang juga merupakan alumni Magister Universitas Lampung (Unila), menyambut baik inisiatif Kagama Lampung.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara organisasi wartawan dan organisasi alumni perguruan tinggi dapat menjadi kekuatan besar dalam mendukung berbagai kegiatan sosial.

“IWO Lampung selalu terbuka untuk bersinergi dalam kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi serta mengedukasi publik. Kami berharap kerja sama ini bisa berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Lampung,” kata Aprohan.

Lebih lanjut, Aprohan menekankan pentingnya kepedulian bersama terhadap kondisi sosial di daerah, terutama dalam hal tanggap bencana dan pendidikan.

“Kami berharap aksi sosial yang akan dilakukan Kagama Lampung bisa menjadi inspirasi bagi komunitas lainnya untuk ikut bergerak membantu mereka yang terdampak,” tambahnya.

Silaturahmi ini diakhiri dengan diskusi ringan mengenai potensi kerja sama di berbagai bidang, termasuk literasi digital dan peningkatan kualitas jurnalistik di Lampung.

Kagama Lampung dan IWO Lampung sepakat untuk terus menjaga komunikasi serta mengembangkan program-program kolaboratif ke depan.
Yodi.

RUU Penyiaran Dinilai Bungkam Kebebasan Pers, IWO Kritik Pembentuk Undang-Undang

JAKARTA, GSC. Ikatan Wartawan Online (IWO) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran karena beberapa alasan utama terkait dengan kebebasan pers dan keberlanjutan media online.

IWO mengkhawatirkan bahwa RUU Penyiaran *tersebut* akan membatasi kebebasan pers di Indonesia. IWO mencermati bahwa RUU ini bisa mengarah pada kontrol yang lebih ketat terhadap konten yang disiarkan oleh media penyiaran, termasuk platform media online.

Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang dijunjung tinggi oleh organisasi wartawan​ dan menjadi amanat UU Pers No.40 Tahun 1999.

“IWO berpendapat bahwa regulasi yang terlalu ketat dan birokratis dapat membebani media online berbasis penyiaran, terutama yang berskala kecil dan menengah,” kata Ketua Umum IWO Dwi Christianto.

Menurutnya, hal ini dapat menghambat perkembangan media online yang sedang tumbuh dan mengurangi keberagaman suara dalam lanskap media di tanah air.

“Salah satu kekhawatiran terbesar IWO adalah independensi media yang *berpotensi* terancam jika RUU Penyiaran diterapkan. Kami khawatir bahwa aturan baru ini dapat digunakan untuk mengendalikan atau mempengaruhi konten yang disiarkan oleh media online, mengurangi otonomi editorial yang penting bagi jurnalisme yang bebas dan independen​​,” paparnya.

IWO berharap agar kebijakan dan regulasi yang diterapkan di sektor penyiaran dapat mendukung dan melindungi kebebasan pers, bukan sebaliknya. *Semangat regulasi penyiaran tersebut juga harus* memastikan bahwa semua media, termasuk media online, dapat beroperasi tanpa tekanan yang tidak perlu dari pihak mana pun​​.

Ikatan Wartawan Online (IWO) mengkritik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang melarang penayangan laporan investigasi karena kami menilai ini akan mengancam kebebasan pers.

“IWO menilai bahwa larangan ini bisa menjadi bentuk pembungkaman pers dan menghambat fungsi media dalam mengawasi penyelewengan kekuasaan serta mengungkap kebenaran kepada publik.” pungkas Dwi Christianto.

Larangan tersebut dinilai IWO bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi yang harus dijaga oleh media​​.

Seperti diketahui, Organisasi pers lain seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Dewan Pers juga menyuarakan kekhawatiran serupa, menekankan bahwa kebebasan pers adalah pilar penting dalam sistem demokrasi yang sehat​​.

“IWO mendukung pernyataan tegas Dewan Pers, atas RUU Penyiaran dengan mengedepankan ekosistem kebebasan pers dan peliputan wartawan yang tetap mengacu pada UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sebagai _lex spesialis_ bagi profesi wartawan,” tegas Dwi.

*Pasal-pasal Kontroversial RUU Penyiaran*
“IWO mencermati, terdapat dalam RUU Penyiaran Tahun 2024. Selain Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 50 B ayat 2 huruf (c), masih ada beberapa pasal dalam RUU Penyiaran 2024 yang disorot karena dinilai bermasalah,” ungkap Dwi.

Berikut ini pasal-pasal dalam draf RUU Penyiaran 2024, yang dinilai IWO bermasalah:

1. Pasal 42 ayat 2

Pasal 42 ayat 2 menyebut bahwa sengketa jurnalistik diurusi oleh KPI.

Pasal ini tumpang tindih dengan UU Pers 40 Tahun 1999 yang menyebut bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan oleh Dewan pers.

Berikut bunyi pasal 42 ayat 2:

“Penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Pasal 50 B ayat 2 huruf (c)

Pasal 50 B ayat 2 huruf (c) memuat aturan melarang adanya penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi.

Berikut bunyi pasal 50 B ayat 2 huruf (c):

“Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai:…(c.) penayangan eksklusif jurnalistik investigasi;”

3. Pasal 50B ayat 2 huruf (k)

Pasal 50B ayat 2 huruf (k) mengatur soal larangan konten siaran yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik.

Seperti di UU ITE, pasal yang memuat istilah pencemaran nama baik dianggap sebagai “pasal karet” dan membatasi kebebasan pers.

Berikut bunyi Pasal 50B ayat 2 huruf (k):

“Penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme-terorisme.”

4. Pasal 51 huruf E

Pasal 51 huruf E juga kontroversial lantaran RUU Penyiaran 2024 mengatur bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di pengadilan. Pasal ini juga tumpang tindih dengan UU Pers 1999.

Berikut bunyi pasal Pasal 51 huruf E:

“Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“IWO berharap kebebasan pers harus selalu dijunjung tinggi di Indonesia. Karena UUD 1945 tengah mengamanahkan hal tersebut, sebagai panduan untuk meningkatkan peradaban serta kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutup Dwi Christianto.
(Yodi)

Tanpa SK Kemenkumham R.A Mengaku Ketua PW IWO Lampung

LAMPUNG, GSC. Viral baru-baru ini bahwa kepengurusan IWO (Ikatan Wartawan Online) Lampung yang sah dimiliki oleh Pihak RA dengan dasar Mubes dan SK Pusat seperti dilansir beberapa media online di Lampung. Minggu (17/05/2024).

Pasalnya dalam berita itu menyebutkan bahwa PW IWO Lampung yang saat ini dijabat oleh Edi Arsadad dan Sekretaris Ade Setiawan SH tidak sah berdasarkan mubes dan SK pusat.

Seperti kita ketahui bersama IWO Lampung yang saat ini di pimpin Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) itu Sudah Legal sejak keluarnya SK dari pusat pertanggal 26 Juli 2023 dengan No.014/PP-IWO/VII/2023, Dengan hasil Mubeslubwil di Kota Metro Lampung yang di hadiri 2/3 peserta pasca dipecat dan dicabut keanggotaan Ketua yang lama dengan dasar surat No: 017/SKep/PP-IWO/VII/2023.

Kendati demikian juga legalitas organisasi IWO Yang dipimpin oleh Dwi Christianto sudah memiliki legalitas formal Akta Notaris IWO Perubahan dan AHU Perubahan nomor AHU 0001476.AH.01.08.2023 yg dikeluarkan oleh Kemenkumham RI.

Sedangkan dari pihak mengaku bahwa dipihak RA yang benar diketahui tidak ada legalitas organisasi seperti akte perubahan dan AHU perubahan.

“jadi kalau tolak ukur sebuah organisasi mengaku sah hanya dengan mubes dan SK pusat lebih baik yang ngomong itu belajar lagi masalah hukum biar paham dengan aturan main organisasi.”Ujarnya Ade Setiawan SH Sekretaris Wilayah (Sekwil) IWO Lampung

Masih Ade,Kalau untuk SK PW IWO Lampung diterbitkan ketua PP IWO pada tahun 2023 lalu berdasarkan pengajuan SK baru dengan hasil Mubeslubwil di kota Metro dihadiri langsung mau Via Zoom oleh 2/3 peserta pengurus daerah (PD) yang ada dilampung.”Ungkapnya.

Lanjutnya,”Sedangkan pihak yang mengaku-ngaku itu sudah dipecat tanpa hormat oleh PP IWO dan dicabut dari keanggotaan nya.”Kata Ade

Menurut nya klaim IWO pecah menjadi 3 tidak benar, hingga saat ini sesuai dengan Akte dan Kumham perubahan yang dikeluarkan oleh kementrian hukum dan HAM sudah sah dan inkrah.

” Jadi menurut saya seperti orang berhalusinasi, dengan omon-omon dan mengaku sebagai pengurus atau anggota organisasi, Namun tidak memiliki dasar hukum yang jelas” ungkapnya.

Dijelaskan Ade, adanya gugatan di PTUN Jakarta Timur yang dilayangkan oleh Sony Kushardian Cs terhadap Iskandar Sitorus dan Jhodi Yudono telah resmi dicabut oleh yang bersangkutan dengan nomor: W10.U5/12790/HK.02/XII/2023, yang amar putusannya berbunyi ” Mengabulkan permohonan penggugat, Menyatakan bahwa perkara nomor: 405/ Pdt.G/PN.Jak Tim tersebut diatas dicabut”

“Semua sudah jelas, tidak perlu diributkan biarkan nanti pemerintah melalui lembaga yang berwenang yakni Kesbangpol di wilayah masing-masing yang akan memverifikasi keabsahan dokumen-dokumen yang ada” tambahnya.

” Kita tidak usah membuang energi untuk meladeni hal hal yang menurut saya tidak penting ” kata Ade.

Harapan kami tambah Ade, sudahilah pertikaian ini jika kalian terus menerus seperti ini makin menunjukkan bahwa kredibilitas kalian dipertaruhkan dan kalian makin merendahkan diri sendiri, Karna pemerintah provinsi atau daerah kita bukan orang yang tidak mengerti aturan main organisasi mereka semua pintar menilai mana yang benar mana yang mengada-ada,salah satu contoh Kesbangpol provinsi Lampung sudah mengeluarkan STLK (Surat Tanda Laporan Keberadaan) PW IWO Lampung yang dikeluarkan pertanggal 21 Febuari 2024.”Tukasnya. (Red)

Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/105 Trk Bogani Gagalkan 2 Orang PMI Non Prosedural Saat Hendak Melintas Di Jalan Tikus

KAPUAS HULU, GSC. Demi menjaga keamanan wilayah perbatasan RI-Malaysia dari kegiatan ilegal, Personel Satgas Pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani menggagalkan aksi dua orang PMI Non Prosuderal/PMI Non Prosedural asal Indonesia yang hendak bekerja di Malaysia dengan melewati Jalur Tidak Resmi (Jalan Tikus) di Dusun Badau II, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Hal tersebut dikatakan oleh Dansatgas Pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani, Letkol Arm Edi Yulian Budiargo, S.Sos., M.Han. dalam rilis tertulisnya di Makotis Badau, Kecamatan Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Minggu (26/03/2023).

“Personel Pos Kotis Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/105 Trk Bogani berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang diduga PMI Non Prosedural saat hendak melintasi jalan tikus di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia (Jumat, 24/03/2023). Aksi penggagalan tersebut terjadi saat personel yang menjaga di Pos 3 Kotis Satgas Pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani dipimpin oleh Serda Yehezkiel dan satu anggota sedang melaksanakan patroli di jalan tikus di wilayah Desa Badau,” Ujar Dansatgas.

“Setelah anggota patroli melihat adanya aktifitas orang yang mencurigakan berjalan dari arah jalan tikus Wilayah Indonesia menuju ke wilayah Malaysia, selanjutnya personel yang melaksanakan patroli mendekati lokasi tersebut dan didapatkan 2 orang PMI yaitu RR (24) dan AK (33) dimana keduanya berasal dari Provinsi NTT yang akan masuk ke wilayah Malaysia yang hendak bekerja di perkebunan Sawit di Sibu Serawak Malaysia” Tambahnya.

Setelah berhasil dihentikan oleh personel patroli, 2 (dua) orang PMI Non Prosuderal yang diduga ilegal tersebut langsung diamankan untuk dilakukan pemeriksaan baik identitas dan juga barang bawaan mereka untuk mencegah adanya barang ilegal/terlarang.

Setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh personel satgas Yonarmed 19/105 Trk Bogani, kedua PMI Non Prosedural tersebut dibawa ke PLBN Badau untuk didata oleh pihak Imigrasi PLBN Badau sesuai prosedur serta diberikan pemahaman agar tidak keluar masuk melalui jalur Non Prosuderal dan kemudian diserahkan ke kantor kesehatan pelabuhan kelas II Pontianak Wilker PLBN Badau untuk menjalani pengecekan protokol kesehatan terkait penanganan penyebaran Covid-19 dan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan.

“Dengan sudah seringnya dilaksanakan Penggagalan Pelintas PMI Non Prosedur oleh Satgas Pamtas dan Instansi terkait di Perbatasan RI-Malaysia, tentunya kita akan terus melakukan peningkatan kerjasama antar Instansi terkait dalam hal penanganan PMI Non Prosedural mengingat Pelintasan PMI Non Prosedural salah satu Kerawanan di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia.” Pungkas Dansatgas.
Autentikasi : Pen Satgas Pamtas RI-Mly Yonarmed 19/105 Trk Bogani.
Red.