29Sep
PJU Yang Ada di Bumi Sai Wawai Merupakan Usulan Musrenbang dan Reses Yang Telah Ditentukan

METRO, GSC. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Metro menyebut pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang ada di Bumi Sai Wawai merupakan usulan Musrenbang dan Reses yang telah ditentukan.

Kadishub Kota Metro, Helmy Zain mengatakan, sebelumnya pihaknya telah menghadiri rapat dengar pendapat (Hearing) sebanyak 4 kali untuk menetapkan titik lokasi pemasangan PJU yang ada.

“Sebenarnya penentuan titik itu sudah dimulai sejak 2022 lalu sebelum saya menjabat di sini. Artinya data itu sudah ada dari Musrenbang dan hasil Reses tahun 2021 lalu. Serta kami juga dapat data itu sudah dari Bappeda,” kata dia saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat, 29 September 2023.

Dia menambahkan, bahkan 300 titik PJU yang telah ditetapkan itu DPA nya sudah ditentukan besarannya. Sehingga, pihaknya juga mengaku tinggal melakukan survei lapangan sebagai pemantapan pemasangan PJU.

“Kita lakukan survei lapangan di bulan Maret dan April dan keluarlah 300 titik itu,” ungkapnya.

“Nah, kenapa di beberapa kelurahan itu ada yang kosong, karena usulan itu tidak ada. Kalau usulan nya tidak ada apa yang mau kita pasang. Begitu juga di Kecamatan Metro Pusat, disitu banyak usulan yang telah masuk di data,” tambahnya.

Dia menyebut, pihaknya tidak mengurangi ataupun menambah apa yang sudah ditetapkan oleh Kadis sebelumnya. Dia menekankan, semua itu sudah sesuai dengan usulan yang masuk.

“Prinsipnya kami di Dishub ini, lampu yang akan terpasang ini semua sama. Kecuali, lampu ini kita pasang di luar Metro ya. Baru saya yang salah. Yang lebih kita ikuti itu usulan awal yang di matangkan dengan survei di lapangan,” jelasnya.

Bahkan, untuk memasang PJU tersebut sesuai berdasarkan hasil perencanaan, karena pihaknya juga perlu memperhatikan panjang kabel, dan jarak dari tiang A dan B.

“Kalau saya di anggap tidak koordinasi, silahkan saja. Tapi saya sebenarnya sudah pernah komunikasi pada hearing di bulan April lalu,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, untuk anggaran itu dibagi menjadi dua. Pertama pengadaan lampu jalan nya dan pemasangan PJU tersebut.

“Untuk anggaran pengadaan lampu berdasarkan e-katalog sebesar Rp 900 juta lebih, dan pemasangan yang melalui lelang itu sebesar Rp 600 jutaan. Total lebih dari Rp 1,5 miliar lebih untuk PJU,” pungkasnya.
(Yodi)
27Sep
Sapta Putra. S.E., Cakades Sukadana Lamtim No.4 Bertekad Berikan Perubahan dan Majukan Desanya

LAMPUNG TIMUR, GSC. Jelang pemilihan Kepala Desa [Pilkades] serentak di Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 30 Oktober 2023 mendatang. Hadir, Sapta Putra, SE adalah salah satu calon Kepala Desa [Cakades] Sukadana yang siap bertarung untuk memenangkannya.

Diketahui, bahwa Sapta Putra, SE merupakan calon Kades dari generasi muda (milenial) dengan berbekal pengalaman yang cukup mampu dan pandai. Sehingga dirinya dengan niat tulus, ikhlas dan tekad guna memberikan perubahan kemajuan untuk membangun desanya.

” Niat saya untuk ikut dalam kontes pemilihan kepala desa tahun ini untuk berbuat banyak kepada masyarakat. Tentunya juga banyak tugas berat jikapun saya diberikan amanah ini. Haruslah berbuat adil dan bijak didalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga melalui Visi saya ini dapat mewujudkan masyarakat Desa Sukadana Lampung Timur, makmur, Sejahtera, bermartabat dan transparan dalam pembangunan anggaran dana desa,” ungkap Sapta saat ditemui Mitrapol.com, Selasa( 26/9/23).

Menurutnya, saat ini banyak bermunculan Calon kepala desa melenial yang usianya di bawah 30 tahun (usia produktif). Hal ini, juga menjadi sebuah fenomena yang disebut dengan bonus demografi, dimana generasi usia produktif akan lebih banyak dan mendominasi dibanding usia non produktif dan melalui kaum generasi muda untuk memajukan desa.

” Sekarang ini kaum generasi muda sudah mulai sadar tentang bagaimana membangun sebuah desa. Pemuda mulai ingin terlibat dalam proses pembangunan. Artinya, sebelum terlambat saya mengajak generasi muda didesa ini untuk ikut membangun desa kita. Apalagi generasi muda juga memiliki potensi untuk memajukan desa dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan itu akan kita tonjolkan di Desa Sukadana ini,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Sapta mengajak generasi muda untuk tidak anti terhadap politik melainkan berani terlibat untuk bisa ikut menentukan arah kemajuan bangsa ini yang dimulai dari tingkat desa.

” Harapan saya generasi muda harus lebih berani terlibat dalam proses politik, terutama dalam membangun desa. Artinya, mari jadikan ajang Pilkades sebagai sarana demokrasi yang bermartabat dengan mengedepankan rasa cinta damai dan persaudaraan serta senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Calon Kepala Desa harus mampu beradu ide dan gagasan karena pesta demokrasi sejatinya adalah pertarungan ide dan gagasan dalam meraih simpati pemliik suara. Terpenting, Calon harus siap kalah dan siap menang serta tidak melakukan provokasi,” pungkasnya.
Pewarta :(Red)
25Sep
DPRD Kota Metro Rapat Paripurna Membahas Usulan Pemkot Metro Tentang APBD Perubahan 2023

METRO, GSC. Pemerintah Kota (Pemkot) Metro mengusulkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan tahun 2023 sebesar Rp.953.892.611.436.

Wali Kota Metro, Wahdi Sirajuddin mengatakan, pengusulan tersebut untuk mencapai target indikator makro pembangunan yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Bumi Sai Wawai.

“Total perubahan pada pendapatan tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.953.892.611.436 dari semula ditargetkan sebesar Rp.902.314.090.073. Hal tersebut mengalami kenaikan Rp.51.578.521.363,” Kata Wahdi pada Sidang Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Senin, 25 September 2023.

Dia menjelaskan, kenaikan ini berasal dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.39.833.232.921 dengan rincian kenaikan pajak daerah sebesar Rp. 3.582.000.000, kenaikan retribusi daerah sebesar Rp. 35.445.000, kenaikan lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp.36.215.787.921.

“Selanjutnya, kenaikan juga berasal dari pendapatan transfer yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp.667.107.524.000 dan pada perubahan APBD 2023 diproyeksikan naik menjadi Rp. 678.852.812.442 atau naik sebesar Rp. 11.745.288.442,” ujarnya.

“Kenaikan pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.7.445.288.442 dan
kenaikan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.4.300.000.000,” lanjutnya.

Wahdi menyebut, dari sisi belanja, terjadi kenaikan target belanja dari semula diproyeksikan sebesar Rp. 913.314.090.073 bertambah menjadi Rp. 1.009.031.184.018 sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp. 55.138.572.582 yang selanjutnya ditutupi oleh Pembiayaan melalui Sisa Lebih Perhitungan Akhir (SiLPA).

“Adapun SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit dengan mengacu pada hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2022 sebesar Rp.59.138.572.582,” ungkapnya.

“Perubahan proyeksi belanja terjadi pada Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer. Sedangkan dari sisi pembiayaan pada Penyertaan Modal Bank Lampung ditargetkan tetap sebesar Rp. 4.000.000.000,” pungkasnya.
(ADV)
24Sep
Sulawesi Barat Akan Segera Selenggarakan Pelantikan Kepengurusan PW dan PD IWO

MAMUJU SULBAR, GSC. Dalam rangka mensukseskan terselenggaranya acara pelantikan, Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulawesi Barat (Sulbar) rutin melakukan rapat konsolidasi.

Ketua PW IWO Sulbar Muh. Said, menuturkan pelantikan pengurus IWO se-Sulbar bakal digelar di Kabupaten Mamuju pada bulan Oktober 2023 mendatang.

“Ada tiga pengurus daerah yang bakal dilantik bersamaan dengan pengurus wailayah, yakni PD IWO Kabupaten Pasangkayu, PD IWO Kabupaten Mamasa dan PD IWO Kabupaten Mamuju,” kata Edo, sapaan akrab Muh. Said, Minggu, 24 September 2023.

Edo menginstruksikan kepada panitia pelantikan agar terus melakukan konsolidasi mengingat waktu kegiatan tinggal menghitung hari.

Meski saat ini pihaknya belum menetapkan tanggal pelantikan, namun ia optimis bakal terlaksana pada bulan Oktober.

“Tanggal pelantikan akan ditetapkan pada saat rapat panitia pekan depan. Kalau tanggal sudah ditetapkan baru kita buat undangan ke pengurus pusat dalam hal ini Ketua Umum IWO dan Sekjen untuk berkenan datang melantik,” ujarnya.

Menurut Edo, kegiatan tersebut harus didukung penuh oleh seluruh anggota IWO Sulbar karena hal ini demi kepentingan organisasi.

“Ini demi kita semua teman-teman wartawan yang tergabung dalam ikatan IWO,” jelas Edo.

Pelantikan pengurus wilayah IWO Sulbar nantinya bakal bersamaan dengan tiga pengurus daerah, yakni Mamuju, Pasangkayu dan Mamasa.

Edo mengatakan acara tersebut merupakan pelantikan organisasi terakbar di Sulbar karena melibatkan empat kepengurusan.

Selain itu, momen pelantikan ini pun sekaligus memperingati hari jadi IWO Indonesia ke-11 tahun.

IWO Sulbar juga bakal memberikan penghargaan kepada sejumlah figur yang dianggap berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Jadi ada pelantikan empat kepengurusan, peringatan hari jadi IWO, dan pemberian IWO Award kepada figur pejabat yang dinilai berkontribusi dalam pembangunan daerah,” tutup ketua IWO Sulbar.
(Red)
22Sep
Walikota Metro Wahdi Sirajuddin Berikan Apresiasi Kepada RSUD A. Yani Yang Telah Memberikan Pelayanan Kesehatan Gratis

METRO, GSC. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Yani memberikan pelayanan gratis memberikan pelayanan kesehatan gratis hingga turun ke lingkungan masyarakat, pondok pesantren dan panti asuhan yang ada di Bumi Sai Wawai.

Direktur RSUD Ahmad Yani, Fitri Agustina mengatakan, pemberian pelayanan kesehatan gratis ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-51 dimana harus berada di tengah-tengah masyarakat.

“Sebelumnya kami sudah melaunching inovasi Madani yang menunjang Metro sebagai kota layak anak. Nah, hari ini kami hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan gratis,” kata dia saat dikonfirmasi pada bakti sosial di Pondok Tahfizh Imam Asy-Syafi’i Metro, Jumat, 22 September 2023.

Dia menambahkan, aksi bakti sosial ini dilakukan di lima titik diantaranya di pondok pesantren, panti asuhan dan lingkungan masyarakat.

“Nah, pada puncak peringatan nanti kami akan mengadakan jalan sehat yang akan dilakukan pada Minggu, 24 September esok. Langkah yang kami lakukan ini, merupakan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Tentu, kami akan terus meningkatkan inovasi agar lebih bermanfaat bagi masyarakat Metro,” ungkapnya.

Aksi bakti sosial tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Metro, Wahdi Sirajuddin. Menurutnya, langkah positif yang telah dilakukan oleh RSUD Ahmad Yani merupakan langkah baik karena telah hadir di lingkup masyarakat.

“Kita ini kan abdi negara yang melayani masyarakat. Berikan lah hak-hak mereka yang memang betul-betul membutuhkan seperti pelayanan kesehatan yang pada saat ini turun ke masyarakat,” kata dia.

Wahdi menyebut, dalam mendukung program pemerintah tidak hanya memperhatikan pembangunan saja, melainkan memperhatikan kesehatan masyarakat sangatlah penting.

“Nah, seperti halnya program home care yang telah berjalan di Puskesmas yang sudah digalakkan itu sangat bermanfaat. Terlebih kita saat ini sudah UHC, dimana mereka yang memiliki KTP bisa berobat di rumah sakit manapun, artinya semua sudah tercover oleh BPJS kesehatan,” pungkasnya.
(ADV)
22Sep
DPRD Kota Metro Lakukan Sidang Paripurna Membahas Anggaran Pendapatan Daerah

METRO, GSC. Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Metro bebeserta jajarannya mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Metro yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Jumat (22/09/2023).

Fraksi Partai Nasdem mewakili Badan Anggaran DPRD Kota Metro Ansori, SE,MM menjelaskan bahwa ada 3 pergeseran anggaran pemerintah kota metro dari yang diusulkan dengan dasar pertimbangan yang telah disepakati antara Badan Anggaran, Komisi-komisi DPRD Kota Metro serta Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro dengan Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah.
Pada Anggaran Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Metro mengalami kenaikan sebesar Rp. 51.578.521.363,- dari anggaran awal sebesar Rp.902.314.090.073,- menjadi Rp. 953.892.611.436,- atau sebesar 5,72% dengan rincian Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

“Pendapatan Transfer juga mengalami kenaikan yang terdiri dari komponen Pendapatan transfer pemerintah pusat dan Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 11.745.288.442,- dari anggaran awal sebesar Rp. 667.107.524.000,- menjadi R.p. 678.852.812.442,- atau sebesar 1,76%,”bebernya.

Anggaran Belanja Daerah yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer juga juga ikut mengalami kenaikan sebesar Rp. 95.717.093.945,- dari anggaran semula sebesar Rp. 913.314.090.073, menjadi Rp. 1.009.031.184.018,- atau sebesar 10,48%.
“Dapat digambarkan bahwa ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2023 mengalami defisit sebesar Rp. 55.138.572.582,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 44.138.572.582,- dari anggaran semulsebesarRp.11.000.000.000,-“tuturnya.

Selain itu, pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Metro mengalami kenaikan Pembiayaan Daerah yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan serta Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 44.138.572.582,- dari anggaran semula sebesar Rp. 11.000.000.000, menjadi Rp.55.138.572.582,-.

“Penerimaan Pembiayaan terdiri atas sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) mengalami kenaikan sebesar Rp. 44.138.572.582,- dari anggaran sebelumnya Rp. 15.000.000.000,- menjadi Rp. 59.138.572.582,-. Sementara pada Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas Penyertaan Modal Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran awal sebesar Rp. 4.000.000.000,-,”ungkapnya.

Menurutnya, besarnya Defisit yang di alami oleh Pemerintah Kota Metro masih dapat ditutupi oleh sektor Pembiayaan.
Sementara itu, Wali Kota Metro dr. wahdi Sieadjuddin, Sp.OG (K), M.H.mengungkapkan bahwa berjalannya Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Metro dihadapkan pada situasi diharuskannya adanya perubahan Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berakibat terjadinya Perubahan Struktur Anggaran, Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 sehingga diperlukan perbaikan kondisi keuangan daerah sehingga diharapkan pembangunan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara maksimal dan optimal.

“Pertumbuhan ekonomi yang kita targetkan sebelumnya sebesar 4,5-5,0 pada perubahan 2023 ini menjadi 4,5% – 5,5%, Indeks Pembangunan Manusia yang pada penganggaran APBD Tahun 2023 ditargetkan sebesar 78,48 pada perubahan anggaran Perubahan Anggaran ini ditargetkan menjadi 78,60, Tingkat Kemiskinan yang sebelumnya ditargetkan sebesar 7,2% pada perubahan ini ditargetkan 7% Tingkat pengangguran terbuka sebelumnya ditargetkan di angka 5% pada perubahan menjadi 4,2% dan Rasio Gini sebesar 0,3 menjadi 0,293,”jelasnya
Harapannya, dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Metro akan mencapai target yang telah ditentukan di Perubahan Tahun 2023.

“Pada hari ini kita telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023, Kita telah menyepakati asumsi makro yang melandasi penyusunan struktur anggaran untuk membiayai program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2023. Kita telah menyepakati pula prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026,”terangnya.
Wahdi menuturkan bahwa kesepakatan yang dilakukan tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran – PPAS Perubahan APBD Kota Metro Tahun 2023 dimana kita menyepakati proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 953.892.611.436,- dari Pendapatan Daerah pada APBD Murni 2023 bertambah menjadi sebesar Rp. 902.314.090.073,- atau diproyeksikan naik sebesar Rp.51.578.521.363,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Rp.39.833.232.921,- dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.11.745.288.442,-

Pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 alokasi Dana Transfer Tahun 2023 bertambah pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Perimbangan yang pada Tahun 2023 sebesar Rp. 576.997.463.000,- yang di proyeksikan menjadi Rp.584.442.751.442,- atau diproyeksikan bertambah Rp.7.445.288.442,- yang di dapat dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH). serta pada Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 59.000.000.000,- yang pada perubahan APBD Tahun 2023 diproyeksikan menjadi Rp.63.300.000.000,- atau bertambah sebesar Rp.4.300.000.000,- yang didapatkan dari bagi hasil,” katanya.

Wahdi juga menjelaskan bahwa Pendapatan daerah digunakan untuk membiayai Belanja Daerah sebesar Rp. 1.009.031.184.018,- yang artinya pemerintah kota metro mengalami defisit sebesar Rp.55.138.572.582,-.
“Defisit ini ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Akhir (SiLPA) sebesar Rp. 59.138.572.582,-Adapun selisihnya digunakan untuk Penyertaan Modal Bank Lampung sebesar 4.000.000.000, sambungnya.

Untuk itu, Wahdi berharap dukungan dari seluruh anggota DPRD dalam pembahasan hingga kesepakatan Raperda Perubahan APBD nanti untuk kembali mempertajam prioritas.Rapat diakhiri dengan melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro tentang Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Anggaran Tahun 2023,”tutupnya.
(ADV)
22Sep
LSM LPAB Bersama Masyarakat Sinar Banten Minta APH Periksa Oknum Kakam Yang Korup Dana Desa

LAMPUNG TENGAH, GSC. Terkait Dugaan Korupsi dana desa yang dituduhkan LSM Lembaga Penggerak Anak Bangsa lampung tengah terhadap Oknum Kepala Kampung Sinar Banten Kecamatan bekri lampung tengah HARYADI Memasuki Babak baru 21/09/2023.

Dalam laporannya LSM Lembaga Penggerak Aanak Bangda LPAB kepada Kejati Lampung & BPK RI Nomor: 178/LSM/LPAB/DPD/P/IX.2023 tertanggal 19 September 2023 dalam laporan tersebut, disampaikan dengan cara terinci mulai dari Pembangunan Fisik sampai dengan Non Fisik seperti anggaran dana untuk pemuda olah raga, Pembinaan PKK, Pembuatan Badan jalan, Pembangunan Rigit Beton, Pengadaan Hewan Ternak kambing, Pengadaan bibit alpokat, biaya Atmistrasi Perkantoran bahkan sampai Penggelembungan biaya penanggulangan bencana seperti biaya tak terduga.

Saat dikonfirmasi kepada ketua LPAB Sofyan AS ST membenarkan bahwa pihak nya telah menyampaikan laporan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat melalui perwakilan nya ,
Ya mas Terang Sofyan di haadapan Awak Media

Saya sudah menyampaikan laporan sesuai temuan dan laporan masyarakat sinar banten adapun tujuan dari laporan tersebut agar segera dapat dilakukan pemeriksaan dan di proses hukum karna secara keseluruhan laporan kita tentunya sesuai Prosedur dan Fakta Kemudian secara keseluruhan atas dasar laporan masyarakat dan hasil investigasi

Hingga saat ini Masyarakat Sinar Banten tetap akan bersabar menunggu tindakan Aparat Penegak Hukum akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat akan Masyarakat segera akan mengadakan Unjuk rasa ke Pemda Lampung tengah terkait laporan dimaksud karna penyimpangan yang ada dikampung sinar banten bukan kaleng-kaleng semuanya fakta

kami berpesan kepada siapapun yang melakukan pemeriksaan dikampung tersebut agar lebih teliti lagi bisa saja dalam pemeriksaan nanti semuanya diadakan dengan cara pinjam barang dari luar kampung tersebut.

Kemudian perlu juga juga kami sampaikan 60% LPJ kampung Sinar Banten Secara keseluruhan mulai dari nama penerima, Nama suplayer dan secara keseluruhan penuh dengan Rkayasa dikarnakan sesuai dengan apa yang kami dengar dari aparatur kampung saat investigasi kalau ada pemeriksaan kita pinjam kan dulu kata beliau sedangkan penyimpangan di kampung tersebut Sedikitnya 40% dari total anggaran secara keseluruhan lebih dari Rp. 1,500.000.000. terang Sofyan.
( Rilis )
21Sep
Hadirkan Kepala Kejaksaan Negeri, Pemkot Metro Menggelar Penyuluhan Hukum Terpadu

METRO, GSC. Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menggelar penyuluhan hukum terpadu, dengan menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Kegiatan ini dilakukan sebagai antisipasi kenakalan remaja, dan mengkampanyekan pencegahan kekerasan dilingkungan sekolah.

Penyuluhan hukum terpadu berisi materi seputar pemenuhan hak, dan kepastian hukum setiap masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi bentuk kekerasan, termasuk tindakan perundangan di lingkungan sekolah.

Walikota Metro Wahdi Siradjuddin menyampaikan, sosialisasi bertujuan memberikan kesadaran, dan pemahaman terkait sejumlah aturan dan sanksi.

“Terkait kenakalan remaja, kira sudah bekerjasama dengan forkopimda, untuk melakukan tindakan preventif, untuk menciptakan suasana kondusif di Kota Metro,” Kata Wahdi Siradjuddin, Kamis 21/9/2023.

Walikota Metro juga meminta masyarakat untuk melek hukum, dan mendukung tercapainya situasi Kamtibmas yang kondusif di lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah.

“Tujuan dari acara ini ya agar hak hak pelajar anak itu terpenuhi, anak itukan salah satu investasi masyarakat depan, jadi kita wajib memberikan hak dan perlindungan, serta kepastian hukum bagi mereka, dengan harapan Kota Metro ini, menjadi kota yang nyaman, kondusif dan jauh dari tindak kekerasan, terkhusus kepada anak anak.” Tandasnya.
(ADV)
20Sep
Iming-iming Surga, Oknum Pengasuh Ponpes di Blora Cabuli 3 Santri Dibawah Umur

BLORA JATENG, GSC. Masyarakat Blora kembali dihebohkan dengan adanya pemberitaan terkait pencabulan santri dibawah umur yang dilakukan oleh oknum Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) RQ yang berada di Dukuh Pesantren Desa Sembongin Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.

Kasus tersebut mencuat berawal dari pengakuan orang tua dari salah satu korban pencabulan berinisial JS, bahkan dirinya menyampaikan bahwa korban bukan hanya anaknya saja, melainkan ada dua anak lagi yang menjadi korban pencabulan, dan ketiga korban tersebut masih kerabat.

“Yang saya ketahui saat ini mas, dari cerita anak saya, korbannya ada 3, anak saya sendiri, satunya keponakan, dan satunya lagi adik iparnya pelaku sendiri mas,” ucapnya, Selasa (19/09/2023).

Perbuatan keji tersebut dilakukan berulang-ulang selama 1,6 tahun, bahkan dalam satu minggu Pengasuh Ponpes tersebut bisa mencabuli santrinya 3 sampai 4 kali dan dilakukan dibeberapa tempat yang berbeda, yakni dirumah pelaku, dirumah panggung tempat mengaji, di gedung NU Mlangsen Blora, dan bahkan dilakukan di Masjid.

Orang tua korban menyampaikan jika, setelah melakukan aksi kejinya, oknum pengasuh mengatakan kepada para korban agar tidak menceritakan tindakan itu ke siapapun. Pelaku berdalih, pelecehan itu sebagai sarana agar ilmu yang diperoleh para korban barokah. Bahkan, jika korban ikhlas dengan tindakan itu, mereka bakal mendapat ganjaran surga.

JS selaku Orang tua korban juga sudah melaporkan dugaan pelecehan seksual tersebut ke polisi pada 28 Juli 2023 lalu. Namun hingga sekarang belum ada titik terang. Padahal, Polres Blora telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan bernomor: Sp.Lidik/163/VII/2023/Reskrim tertanggal 28 Juli 2023.

Atas perbuatan bejat yang dilakukan oleh Oknum Pengasuh Ponpes RQ tersebut, Orang tua korban berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya supaya tidak ada lagi korban-korban berikutnya.

“Semoga pelaku kejahatan seksual ini ditangkap serta dihukum yang seberat-beratnya,” harapnya.
(Red)
19Sep
Bawaslu Lampung Timur Deklarasi Desa Pengawas Partisipatif Pemilu 2024

LAMPUNG TIMUR, GSC. Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur dideklarasikan menjadi desa pengawas partisipatif dalam rangka pemilu 2024.

Pengawasan pemilu 2024 oleh semua pihak dan menolak politik uang tersebut juga dilakukan dalam bentuk tanda tangan dan komitmen bersama, di desa Labuhan Ratu Selasa 19/9/2023.

Ketua Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur, Lailatul Khoiriyah mengapresiasi kepala desa serta warga desa Labuhan Ratu atas kesediaannya mengawali menjadi desa pengawas partisipatif.

” semoga ini menjadi awal dan akan terus berkembang ke desa desa lain, sehingga pemilu 2024 dapat terlaksana dengan baik” ujarnya saat memberikan sambutan dihadapan para peserta.

Dalam kesempatan itu Bawaslu Lampung Timur menghadirkan tiga narasumber untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat maupun perangkat desa dalam pengawasan dan pencegahan politik uang pada pemilu 2024.

Kegiatan dibuka oleh anggota Bawaslu Provinsi Lampung Imam Bukhari, dan dilanjutkan materi penegakan hukum pelanggaran pemilu oleh Wakapolres Lampung Timur, Kompol Sugandhi Satria Nugraha.

Selanjutnya ketua Ikatan wartawan online (IWO) Provinsi Lampung Edi Arsadad memberikan pandangannya terkait politik uang dari perspektif jurnalisme, dan disambung oleh Akademisi dan pengiat pemilu Uslih yang mengangkat tema pengawasan dan pencegahan politik uang.
Red

Translate »