Sinergisitas Antara Pihak Kepolisian dan Aliansi Lembaga Antara Organisasi, (ALAO)

LAMPUNG TENGAH, GSC. Sinergisitas antara pihak Kepolisian dan Aliansi Lembaga Antara Organisasi, (ALAO) menjadi kunci suksesnya aksi unjuk rasa, (Unras) di Kejaksaan Negeri, (Kejari) dan DPRD Lampung Tengah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Laskar, Yunisa Putra, mewakili rekan-rekan yang tergabung di (ALAO).

“Aksi kemarin bisa berjalan lancar, aman, sesuai dengan rencana berkat sinergisitas kita dengan pihak Polres Lamteng. Dimana sebelum aksi di lakukan kita telah melakukan koordinasi khususnya dengan Sat-lntelkam Polres Lamteng,” ujarnya, Jum”at (17/10/2025).

Mewakili semua lembaga organisasi yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Antar Organisasi, (ALAO) Ketua Laskar Lamteng, mengucapkan terima kasih dan Apresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Lamteng, khususnya Kasat lntelkam beserta anggota, Kasat Lantas beserta anggota, dan Kasat Sabhara beserta anggota, yang telah mengawal dan mengamakan jalannya aksi di dua titik lokasi, hingga selesai.

“Di bawah hujan deras, mereka tetap semangat mengawal jalannya aksi. Itu yang membakar semangat kami bersama kawan-kawan ALAO melakukan aksi Unras kemarin tidak merasakan hujan yang membasahi kami,” ungkap Yunisa.

Kami khususnya dari ALAO berharap, harmonisasi dengan Polres Lamteng tetap terjalin. Saat ini masyarakat membutuhkan hadirnya aparat penegak hukum di tengah-tengah mereka dalam situasi dan kondisi apapun, artinya jalinan hubungan yang harmonis akan menumbuhkan persatuan dan kesatuan khususnya di bumi begywai jejamo wawai ini, kalau bukan kita siapa lagi, Satu Aksi Satu Komando, ALAO hebat.
Red.

Gerakan Lembaga Antar Lintas Organisasi Bersatu Menggelar Rapat Membahas dan Memantapkan Rencana Aksi Damai di Kejaksaan Negeri

LAMPUNG TENGAH, GSC. Belasan lembaga, dan lintas organisasi yang tergabung dalam ‘Gerakan Lembaga Antar Lintas Organisasi Bersatu’, seKabupaten Lampung Tengah, menggelar rapat membahas dan memantapkan rencana aksi damai di Kejaksaan Negeri, (Kejari) Lampung Tengah, yang digelar di Sekretariat PWRI setempat, Kamis (9/10/2025).

Rencana aksi tersebut sebagai bentuk ketidakpercayaan baik dari lembaga, organisasi, dan masyarakat Lamteng, terhadap kinerja Kejari Lamteng, dalam memproses dan menangani laporan selama ini dianggap lambat, dan tidak ada yang di proses secara tuntas.

Menurut Ketua Laskar Lamteng, Yunisa Putra menyebut bahwa, bedasarkan Undang-undang yang mengatur kebebasan dalam menyampaikan pendapat ke publik, sesuai dengan UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan dasar dari pada aksi yang rencananya akan di gelar pada, Kamis 16 Oktober 2025 adalah mengkritisi terkait kinerja Kejari Lamteng, dalam menangani aduan dan laporan selama ini.

“Kami merasa memiliki, dan cinta terhadap Kabupaten ini, untuk itu kami Aliansi lembaga lintas organisasi khususnya yang ada diKab.Lamteng, menyampaikan suara, mengkritik, dan mendesak agar pihak Kejari bisa menjalankan tugasnya, secara profesional, akuntabel, dan tidak berpihak pada kepentingan,” ungkap Yunisa.

Dia menyebut, dalam aksi ke Kejari Lamteng, gabugan Aliansi lembaga lintas organisasi akan menyampaikan beberapa point yang menjadi isu strategis diKab.Lamteng, tetapi tetap pada intinya adalah menduga Kinerja Kejari Lamteng, tidak dapat menyelesaikan semua laporan masyarakat dengan tuntas.

“Salah satunya, laporan Laskar soal dugaan gratifikasi aliran paket proyek di fraksi PDI Perjuangan Lamteng, yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lebih tidak ada progresnya, bahkan hingga saat ini terlapor baik pemberi maupun penerima dalam dugaan gratifikasi itu tidak ada yang di panggil untuk dimintai keterangannya,” pungkasnya.

Selain itu Ketua PWRI Lamteng, Ferry Arief menyebut saat ini pemerintahan daerah Kab.Lamteng, tidak ada keterbukaan, dan mulai membangun dinasty keluarga dalam kursi strategis di lingkup Pemkab. Lamteng. Artinya, banyak isu-isu yang berkembang tanpa adanya tindaklanjut dari APH.

“Aksi yang akan kita lakukan murni suara dari rekan-rekan lembaga, organisasi, dan masyarakat Kab.Lamteng. Kita mengakomodir suara dan semua permasalahan yang selama ini menjadi dilema yang tidak ada kejelasan, baik aduan, maupun laporan yang masuk ke APH khususnya di Kejari Lamteng, hal itu seolah-olah hilang tidak ada keputusan pasti,” ungkap Ferry.

Selain itu menurutnya, Ketua Lesper, Bustamhadi menambahkan bahwa, aksi yang akan dilakukan murni, dan netral aspirasi mewakili masyarakat yang di juluki “Beguwai Jejamo Wawai” artinya, kalau bukan kita yang merasa memilki Lamteng, siapa yang mau perduli dengan Kabupaten ini agar bisa berjalan lebih baik, bukan hanya sekedar Visi Misi saat kampanye.

“Kita menduga dengan luasnya kewenangan Kejaksaan, membuat kinerja Adhyaksa itu tidak fokus untuk menangani laporan, dan aduan dari masyarakat. Sehingga kami berinisiatip untuk menyapa dengan cara aksi,” tukas Bustamhadi.

Diketahui, 12 Lembaga, lintas organisasi yang tergabung dalam
Gerakan Lembaga Antar Lintas Organisasi Bersatu seKab.Lamteng seperti, Laskar Lamteng, PWRI, Basmi, Lembaga Lesper, ormas PGK, GMBI, IWO, LPPN-RI, Lembaga Aliansi, Bara JP, JMI, Fored.
Red.

KKN Apa Harus Dibiarkan

LAMPUNG TENGAH, GSC. Dinasti sekelik yang di tunjukan pada kita di Lampung tengah ini, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan salah satu tindak perbuatan yang sangat merugikan bangsa dan negara. Perilaku KKN dapat merusak moral dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat sehingga harus diberantas secara bersama-sama agar negara tidak merugi. Untuk itu, wajib bagi kita berkomitmen melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak KKN.

Tri Agus Kesuma menghimbau pentingnya menghindari praktik Korupsi. Ia berharap generasi muda mampu menjadi garda terdepan dalam menolak korupsi, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami berharap, melalui kegiatan menolak KKN, dapat menjadi agen perubahan yang membawa semangat anti korupsi di lingkungan pemerintah daerah masing-masing,” tuturnya.

Lebih lanjut, Tri Agus Kesuma menyatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, Lembaga dan organisasi saja, namun seluruh lapisan masyarakat harus terlibat dan aware terhadap tindak korupsi dan aktif untuk mengkampanyekan aksi anti korupsi.

“Edukasi anti korupsi ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat bukan hanya dari unsur eksekutif, legislatif, akademisi, tetapi seluruh elemen masyarakat itu harus aware terhadap isu anti korupsi,” pungkasnya.

Saat ini didepan mata kita ditunjukan pola-pola KKN dipemerinta daerah kita, apakah kita harus membiarkan dan menyaksikan KKN berkambang di pemerintah daerah kita ini, menurut saya seperti kehilangan harkat dan martabat kita ditanah kita sendiri, ujarnya sambil menutup pembicaraan ini.
Red.

Ketua Laskar Lamteng Soroti Adanya Dugaan Pergeseran Anggaran dan Kasda Kosong

LAMPUNG TENGAH, GSC
Ketua Ormas Laskar Lampung Tengah, Yunisa Putra menyoroti kondisi keuangan APBD 2025 Kabupaten Lampung Tengah, seperti dalam berita yang beredar yang menyebut adanya pergeseran anggaran dan Kas Daerah, (Kasda) dalam keadaan kosong.
Menurutnya hal itu tidak lazim dalam mekanisame APBD 2025. Jika normal, pengunduran program (Triwulan I dan II diundur ke triwulan III dan IV) seharusnya tidak terjadi, apalagi penggeseran anggaran.

Jika memang terindikasi terkait Pilkada 2024 lalu, dia mewanti-wanti para pengelola keuangan Pemkab Lamteng, tidak terjebak dalam dinamika politik yang terjadi, terutama BPKAD dan Sekda.

“Realitanya, pelaksanaan program (pekerjaan) di OPD hingga Kecamatan diundur pada triwulan III dan IV. Sedangkan pekerjaan Dinas Bina Marga Bina Kontruksi, (BMBK) tetap berjalan normal pada triwulan I dan II,” ujar Yunisa, Senin (29/9/2025).

Menurutnya, bila benar seperti lnformasi yang berkembang saat ini yang menyebut bahwa, penggeseran anggaran ke Dinas BMBK diduga terkait kepentingan fee proyek, sebesar 15 sampai 20 persen untuk setiap program (pekerjaan).

“Termasuk pergeseran anggaran, atau mereka menyebut refocusing anggaran ke Dinas BMBK, semestinya itu tidak ada. Atau jangan-jangan ada dugaan penggeseran anggaran ke Dinas BMBK terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan ongkos politik Pilkada 2024 lalu,” ungkap Ketua Laskar Lamteng ini menyinggung.

Pertanyaannya, lanjut Yunisa kenapa dialihkan ke BMBK? jika memang pakai konsep refocusing atau pergeseran anggaran, seberapa darurat kondisi BMBK saat ini. Ingat, soal dugaan gratifikasi aliran paket proyek APBD Kab.Lamteng 2025 sudah di laporkan Laskar ke pihak Kejari Lamteng.

Fee yang ditarik dari seluruh pekerjaan di BMBK diduga memiliki benang merah dengan kebutuhan biaya pencalonan dalam Pilkada Lamteng 2024 lalu.

Artinya, antara laporan dan berita yang saat ini beredar menyebut Kas daerah kosong, dan adanya pergeseran anggaran ke Dinas BMBK, satu paket dengan apa yang telah kita laporkan di Kejari tempo hari, saat ini kita lihat bagaimana uji nyali pihak Kejari dalam mengusut tuntas benang merah persoalan ini,” pungkas Yunisa. (Red)

Ormas Laskar Lamteng Bongkar Peredaran Rokok Ilegal

LAMPUNG TENGAH, GSC. Setiap satu pekan, Kabupaten Lampung Tengah, di serbu ratusan dus rokok ilegal, menggunakan cukai tembakau palsu, yang bila di rupiahkan mencapai Rp.6 Milliar. Hal itu merugikan Negara, dan Pendapatan Daerah melalui pajak, akibat bisnis ilegal tersebut.

Terbongkarnya operasi ilegal itu, dari pengintaian Ormas Laskar Lamteng, yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa, setiap satu pekan sekali ada aktivitas bongkar muat yang diduga rokok ilegal, di gudang penyimpanan alat berat, berlokasi di jalan lingkar barat, Kamp. Adijaya, Kec. Terbanggi Besar, Lamteng.

Dari keterangan Ketua Laskar Lamteng, Yunisa Putra menyebut bahwa pihaknya sudah sepekan ini mengintai lokasi gudang tersebut, dan tepatnya pada hari ini, menurut informasi yang didapat akan ada sebuah truk fuso berwarna hijau dengan muatan ratusan karton berisi rokok ilegal, akan masuk area gudang.

“Dari informasi itulah, sejak pagi sekira pukul 07.45 Wib saya langsung bergerak menuju ke gudang yang dimaksud. Dan didalam gudang yang dijadikan tempat penyimpanan alat berat itu kami menemukan truk fuso sedang bongkar muatan ratusan dus yang diduga rokok ilegal, dengan merk Rastel, yang diduga menggunakan pita cukai palsu, atau pita cukai berbeda,” ujar Yunisa, Minggu (24/8/2025).

Ia menjelaskan, dalam gudang ada beberapa orang anggota Kepolisian, dan Brimob berseragam lengkap yang diduga mengawal bongkar muat rokok ilegal tersebut, dan beberapa kendaraan yang sudah standby yang akan memuat dus rokok itu, untuk di bawa ke lokasi pendustribusian ke beberapa lokasi di Lamteng.

Sementara, dari hasil penyusuran Laskar Lamteng, menemukan rumah yang dijadikan gudang pendistribusian di wilayah Jalan.8 Kamp. Karang Endah, Kec. Terbanggi Besar, milik Winarto, (Wn) yang diduga sebagai pengepul terbesar, atau koordinator rokok ilegal diKab.Lamteng.
Kemudian, di tempat berbeda kembali di temukan rumah yang juga dijadikan penyimpanan rokok ilegal tersebut, diwilayah Kamp. Bumi Kencana, Kec. Sep Agung, milik Budi Sulistio, (BS) yang berperan sebagai Koordinator lapangan seKab.Lamteng.

“Dari hasil klarifikasi dilapangan, jumlah rokok yang didistribusikan tadi sejumlah 550 Dus, dengan nilai Rp. 6 Milliar. Jadi bila setiap pekannya rokok ilegal yang masuk ke Kab.Lamteng, dengan nilai pantastis itu, jika kita kalikan 1 bulan, berarti mencapai nilai Rp.24 Miliar, jumlah yang sangat fantastis merugikan penerimaan negara dari pita cukai,” tegasnya.

“Atas dasar itulah, kami Laskar Lamteng, akan mensomasi pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal ini, dan akan melaporkan hal ini ke Bea Cukai Bandar Lampung, dan Polda Lampung, terkait keberadaan anggota Polisi dan Brimob yang diduga mengawal bongkar muat barang ilegal itu. Dengan alat bukti berupa video yang kami ambil di beberapa dilokasi tadi, saya rasa cukup dijadikan bukti untuk APH memprosesnya,” pungkas Yunisa.

Diketahui bahwa, peredaran rokok ilegal melanggar Undang-undang nomor 39 tahun 2007 pasal 50 dan 54 dengan ancaman hukuman pidana 1 hingga 5 tahun penjara dan/atau denda sedikitnya 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali.

Dalam hal ini Pemerintah mengajak semua elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas rokok ilegal dengan melaporkan keberadaan produk tersebut kepada pihak berwenang. Dengan langkah-langkah tegas ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara dari kebocoran akibat cukai palsu, atau tanpa cukai, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak buruk konsumsi rokok ilegal.
Red.